TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dibekukan sementara. Permintaan ini diajukan untuk menghindari kecurigaan keterlibatan Babinsa dalam mengarahkan pemilih pada pemilihan presiden 9 Juli nanti.

"Jadi tak ada oknum siapa pun yang dicurigai," katanya saat menggelar jumpa pers di rumah pemenangan Jokowi-JK di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juni 2014. (Baca: Babinsa Tak Netral dalam Pemilu Bisa Dipecat)

Permintaan ini, kata dia, akan disampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri oleh para anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi PDI-P, seperti Wakil Ketua Komisi T.B. Hasanuddin. Tjahjo meminta agar mereka dikembalikan ke kesatuannya.

Tjahjo mengatakan lamanya pembekuan itu tergantung hasil evaluasi. Apakah keberadaan mereka dinilai memberikan manfaat, dan tak membuat masyarakat terpecah-belah.

Beberapa hari ini, mencuat dugaan Babinsa ikut mempengaruhi warga agar memilih salah satu pasangan calon presiden pada pemilihan 9 Juli nanti. Di Jakarta, petugas yang mengaku bernama Ruspanji, Bintara Pembina Desa dari Komando Rayon Militer 0405 Gambir, mendata warga. Ia juga menuliskan "Partai Gerindra" di bagian akhir data tersebut.

Tak hanya di Jakarta, kegiatan serupa juga dilaporkan terjadi di Subang dan Majalengka, Jawa Barat. Pemimpin Pondok Pesantren Al Mizan di Majalengka, Maman Imanulhaq, mengatakan mendapat lima laporan serupa dari para santri di Subang. (Baca: Bawaslu Diminta Tindak Babinsa Tidak Netral)

Untuk Netralitas Sebaiknya babinsa dari sabang sampe merauke ambil cuti bersama dulu.


sumber


http://pemilu.tempo.co/read/news/201...ukan-Sementara