PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Ketua Tim Pemenangan Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengawali kampanye nasional untuk pasangan tersebut di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (5/6/2014).

Mahfud melakukan kampanye dialogis di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dimas Kanjeng Taat Pribadi menghadirkan sekitar 5.000 santrinya.

Mahfud tak sendirian ke padepokan tersebut. Dia ditemani Marwah Daud Ibrahim, sejumlah pengurus partai koalisi, dan rombongan. Sedikitnya, Mahfud dua kali membaca selawat yang diikuti ribuan santri padepokan yang hadir saat berorasi.

Sebelum Mahfud berorasi, santri juga mendeklarasikan dukungannya kepada capres Prabowo. Dalam deklarasi itu, tampak hadir puluhan kiai dan ulama, yang mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam orasinya, Mahfud mengajak masyarakat agar jangan mau dibohongi dalam memilih pemimpin. Capres yang dipilih harus sesuai dengan logika yang benar.

"Salah satu alasan kita mendukung Pak Prabowo karena Prabowo tidak mau didikte asing. Prabowo bukan anti-asing karena Indonesia termasuk bagian dari negara di dunia. Namun, jika asing mendiktenya, mencuri dan merampas kekayaan negara, maka Prabowo tidak takut menghadapi pihak asing," tandasnya.

Mahfud mengatakan, capres Jokowi juga baik. Namun, menurut dia, hanya Prabowo yang merupakan capres terbaik. Oleh karena itu, capres terbaiklah yang harus dipilih.

"Prabowo juga akan memperhatikan kaum Muslimin, terutama warga NU. Jangan khawatir bila Prabowo yang menjadi pemimpin lima tahun ke depan," tambahnya.

Mahfud juga yakin, pihaknya akan meraup 64 persen di Jatim. Di samping karena basis NU, dukungan kepada Prabowo juga datang dari ulama dan pesantren, seperti Ponpes Sidogiri, Ponpes Zainul Hasan Genggong, serta sejumlah daerah di Tapal Kuda dan Matraman.

Mahfud juga ditanya mengapa ia melawan PKB, mengingat dia sempat akan dicapreskan oleh partai tersebut. "Saya bukan melawan PKB, saya melawan Jokowi-JK. Saya kan tim sukses Prabowo-Hatta."

Sementara itu, dalam orasinya, Marwah Daud Ibrahim menghidupkan suasana saat dia meyanyikan lagu "Garuda di Dadaku", yang kemudian mengalami perubahan lirik.

"Garuda di dadaku. Prabowo presidenku, ku yakin nomor satu pasti menaaaaang," teriak Marwah.

http://regional.kompas.com/read/2014/06/05/1936009/Mahfud.Salah.Satu.Alasannya.Prabowo.Tak.Mau.Didikte.Asing

Metrotvnews.com, Jakarta: Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mendapat kritik dari Ketua Eksekutif Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan.

Pasalnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu telah berjanji dalam pidatonya tidak akan menaikan pajak untuk Freeport yang diperkirakan sudah mulai beroperasi di Indonesia sejak 1967.

Alih-alih berencana menaikkan pajak Freeport, Hashim malah berencana memperbanyak pembayaran pajak dari rakyat.

"Seharusnya Hashim dan Gerindra mengingatkan pemerintah dan Freeport untuk menghormati UUD 1945 dan UU Minerba. Hashim seharusnya tidak begitu saja membebankan semua pajak ke rakyat kebanyakan," tegas Gunawan di Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Seperti diberitakan sebelumnya, awal bulan ini beredar di YouTube sebuah video Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang berpidato di acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon.

"Bagi orang-orang Partai Republik yang ada di sini (AS), jangan khawatir. Kami tidak akan menaikkan tarif pajak Anda sama sekali. Freeport, kami akan melakukan hal-hal lain untuk Anda. Tetapi rate pajak sudah bagus, rate pajak sudah bagus. Freeport telah membayar $2,5 miliar pajak tahun lalu. Bagus buat Freeport," demikian salah satu petikan pidato Hashim.

Pidato tersebut disampaikan di Washington DC, pada 17 Juli 2013 dan diunggah oleh seseorang dengan identitas Dwiko Sulistyo pada 1 Juni lalu. Pihak pengunggah mengklaim tayangan tersebut diambil dari akun GerindraTV.

Video berjudul 'Hashim Djojohadikusumo Memaparkan Visi Partai Gerindra di acara USINDO Open Forum Luncheon' tersebut berdurasi 1 jam 30 menit. Adapun link video yang diunggah Dwiko ialah [youtube]7swqWdORQGU.

Menurut Gunawan, Hashim dan Gerinda seharusnya mengevaluasi Freeport karena telah mendapat untung besar di Indonesia. Evaluasi, lanjutnya, juga harus diarahkan apakah kontrak sudah melahirkan pengurusan dan pengelolaan tambang sesuai mandat UUD 1945 dan UU Minerba atau tidak.

“Tolok ukurnya adalah apakah Freeport memberi kesejahteraan bagi suku-suku di Papua dan bagi penerimaan negara serta perbaikan lingkungan hidup,” kritik Gunawan.

Gunawan mengatakan sulit membuktikan dukungan keuangan dari Freeport dalam Pemilu Presiden yang kini diikuti Prabowo dan pasangannya Hatta Rajasa. Karena, dana keamanan ke aparat hukum dari Freeport saja tak pernah diungkap.

“Tapi keberadaan Freeport cukup mempengaruhi karena menjadi simbol dominasi ekonomi dan kehadiran Amerika,” pungkasnya. (*)

http://news.metrotvnews.com/read/2014/06/06/249609/berencana-bebaskan-freeport-dari-penaikan-pajak-adik-prabowo-dikritik

Omongannya mencla mencle terus.