SICOM Dunia pers sedang berduka. Pasalnya dua media televisi Indonesia yakni TVOne dan Metro TV kini sedang ‘bertarung’ untuk mengusung salah satu pasangan calon presiden. Para insan pers menilai kedua media tersebut ‘berdosa’ karena telah menyalahi kode etik jurnalistik.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berani terang-terangan menyebut pers Indonesia masa kini telah digunakan untuk kepentingan politik karena dimiliki para politisi. Kedua televisi itu tidak independen lagi karena sudah dipolisasi.

Menurut SBY, saat ini pers sudah terbelah dan memihak dalam peta politik. Terutama saat pemilihan presiden. MetroTV yang dimiliki Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berpihak ke Jokowi-JK, dan TVone dimiliki Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar.

“Dalam pilpres ini nampaknya pers dan media massa sudah terbelah. Yang paling mudah simak MetroTV dan TVOne. Ada di depan saya (reporternya). Beliau tersenyum dan ketawa,” kata SBY.

Hal itu dikatakan SBY dalam Rakornas Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (3/6). Presiden pun menyayangkan itu.

Presiden mengatakan semestinya media netral dan tidak memihak dalam pilpres. Namun MetroTV dan TVone sudah memihak ke salah satu partai sejak Pileg kemarin.

Presiden mengaku tidak mudah membuat media massa memberikan pemberitaan yang akurat, konstruktif dan berimbang. Hal itu, kata dia, sulit diwujudkan oleh pemilik media massa selama ini.
Padahal media massa, lanjutnya, milik publik dan untuk kepentingan publik bukan hanya pemilik modal. “(TVOne dan Metro TV) sudah sesuai kepentingan. kalangan tertentu. Padahl pers harusnya wujudkan pemilu damai, tertib, adil, demokratis,” sambung Presiden.
Karena itu SBY berjanji setelah mengakhiri masa jabatannya, ia akan terus memperjuangkan kebebasan pers. Menurutnya, pada awal reformasi 1998, tidak mudah memperjuangkan kebebasan pers. Oleh karena itu, saat ini ia berharap pers dapat berkembang dengan cara yang benar.
“Saya tidak akan berhenti bersuara, agar pers kita berimbang, adil konstruktif, agar tidak lagi tidak akurat dan konstruktif serta tendensius. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk demokrasi dan rakyat yang kita cintai,” jelas Presiden.
Sementara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan independensi media penyiaran. Kedua lembaga itu mengingatkan, kemerdekaan pers, adalah bagian dan perwujudan hak asasi manusia.

“Kemerdekaan pers, harus dijaga dari segala bentuk tekanan, campur tangan dan degradasi dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar lingkungan pers. Kemerdekaan pers, -antara lain- ditegakkan dengan menjaga independensi ruang redaksi. Bagi media penyiaran, independensi ruang redaksi menjadi sesuatu yang mutlak, karena media penyiaran menggunakan frekuensi sebagai milik dan ranah publik,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

KPI sesuai kewenangan berdasarkan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, telah membentuk gugus tugas untuk melakukan koordinasi pemantauan isi siaran jurnalistik untuk mencegah dan menjaga siaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip independensi dan prinsip-prinsip etika jurnalis.

Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hasilnya sebagai berikut:

1. Dalam frekuensi pemberitaan, MetroTV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Jokowi – JK dibandingkan pasangan calon Prabowo – Hatta . MetroTVjuga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Jokowi – JK dibanding pasangan calon Prabowo – Hatta .

2. Dalam frekuensi pemberitaan, TVOne memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo – Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi – JK . tvOnejuga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo – Hattadibandingkan pasangan calon Jokowi – JK .

3. Dalam frekuensi pemberitaan, RCTI, MNCTV dan Global TV memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo – Hatta dibandingkan pasangan calonJokowi – JK . RCTI, MNC TV dan Global TV juga memberikan porsi durasi yang lebih panjang kepada pasangan calon Prabowo – Hatta dibanding pasangan calon Jokowi – JK .

Berdasarkan pemantauan dan temuan gugus tugas di atas, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia perlu mengingatkan pengelola lembaga pers penyiaran agar sungguh-sungguh memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam perikehidupan publik.

2. Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media.

3. Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran.

readmore : http://www.siagaindonesia.com/2014/0...ne-dan-metrotv