Merdeka.com - Menitipkan dukungan melalui partai Islam yang mendukung Prabowo-Hatta, Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan beberapa aspirasi. Selain membasmi kemaksiatan, capres yang didukung FPI tidak boleh menolak perda-perda syariah yang dibuat oleh pemerintah daerah.

"Kami titip agar capres yang didukung tersebut tidak menolak perda-perda syariah. Biarkan aspirasi umat Islam di daerah agar mendorong perda syariah, jangan sampai dia berani melarang. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, di daerah tidak bisa membikin perda miras. di Irian (Papua) yang terang-terangan bikin perda miras dilarang total, baik produksi, konsumsi. Dua kabupaten Kristen bisa buat perda total, kenapa di daerah umat Islam tidak bisa. Mohon diperjuangkan ini, jangan sampai menolak perda syariah," kata Ketua DPP FPI Muhsin bin Ahmad Al-Athas di markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (4/6) malam.

Dalam pernyataan sikap itu, hadir anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab, serta sejumlah pimpinan FPI.

FPI juga meminta, asas proporsional dalam pemilihan kepala daerah dan pejabat publik diterapkan. "Sekarang banyak dari kabupaten di mana umat Islam mayoritas akan tetapi dipimpin non muslim. Mereka pasti akan menjalankan misinya. Kita sedih dan pilu apabila jadi kepala daerah mereka akan foya-foya," ujar Muhsin.

(mdk/bal)

http://m.merdeka.com/politik/pesan-f...a-syariah.html

FPI minta Prabowo seret Densus 88 pelanggar HAM ke pengadilan


Merdeka.com - Melalui partai Islam yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta, Front Pembela Islam (FPI) menitipkan aspirasinya. Mereka meminta jika Prabowo menjadi presiden agar mengusut kasus pelanggaran HAM yang dilakukan para anggota Densus 88.

"Agar capres yang didukung mampu untuk memejahijaukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Densus 88. Kemudian didorong untuk menegakkan supremasi hukum, dengan membubarkan aliran sesat yang menodai agama seperti Ahmadiyah yang sampai sekarang belum dibubarkan," kata Ketua DPP FPI Muhsin bin Ahmad Al-Athas di markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (4/6) malam.

Dalam pernyataan sikap itu, hadir anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab, serta sejumlah pimpinan FPI.

Terkait aksi premanisme, FPI juga menitipkan pesan agar Prabowo memberantas premanisme yang yang sudan merajalela di Indonesia. "Asing maupun aseng. Ini sudah kolaborasi dengan pemerintah, penegak hukum, penyelenggara negara sehingga rakyat diinjak dan dijarah tanahnya," imbuh Muhsin.

FPI juga menyoroti soal nasib polwan muslim yang hingga kini belum diperbolehkan memakai jilbab. "Kita titip, semua muslimah agar tidak dilarang untuk menggunakan jilbab. Negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama Islam," ujar Muhsin.

Soal korupsi, FPI meminta agar partai-partai Islam yang mendukung Prabowo juga memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

"Kita titip kepada bapak Hidayat Nur Wahid untuk disampaikan dan diperjuangkan terhadap capres yang didukungnya. Inilah sikap FPI, ketika pileg suara kita kepada partai Islam, dan pilpres kita kembalikan kepada partai Islam. Kita titipkan karena kami masih percaya kepada partai Islam," kata Muhsin.

"Mari berdoa pilpres berjalan dengan aman, jujur, adil dan kita diberi kekuatan untuk mengawasi. Sampaikan kepada seluruh keluarga FPI agar menjadi pengawas. Jangan sampai ada kecurangan, manipulasi. Semoga jalan dengan lancar, umat Islam dimenangkan oleh Allah SWT," tutup Muhsin.

(mdk/bal)


http://m.merdeka.com/politik/fpi-min...engadilan.html

Terkait aksi premanisme, FPI juga menitipkan pesan agar Prabowo memberantas premanisme yang yang sudan merajalela di Indonesia kaca ada yang punya kasih deh ama bebib