JAKARTA - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto dianggap tidak konsisten. Prabowo yang terlihat tegas dan berani secara fisik ternyata lemah secara prinsip. Janji kampanyenya berubah-ubah setelah dikritik sejumlah pihak, termasuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat politik Bambang Widodo Umar, kepada SH di Jakarta, Senin (2/6), mengatakan janji capres selama masa kampanye memang sulit dipercaya. Jika pada masa kampanye apa yang disampaikannya berubah-ubah dari satu tempat ke tempat lain, tentu akan makin sulit ditagih kalau nanti sudah terpilih.

“Harusnya memang janji kampanye capres-cawapres diikat dalam satu aturan tersendiri. Kalau tidak ada aturan yang mengikat, yang muncul memang seperti sekarang, banyak black campaign,” kata Bambang.

Prabowo sebelumnya mengampanyekan akan menasionalisikan perusahaan asing dan menyiapkan dana Rp 1 miliar per desa per tahun. Namun, setelah dipertanyakan banyak pihak, Prabowo mengubah dengan mengatakan tidak menjanjikan nasionalisasi perusahaan asing. Bahkan, janji dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun per desa dikritik Presiden SBY.

Direktur Eksekutif Lingkar Studi Masyarakat Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, selama ini Prabowo dicitrakan sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Dalam Pemilu 2009 lalu, Prabowo mengusung ekonomi kerakyatan dan menuduh sistem ekonomi yang diusung Presiden SBY sebagai sistem ekonomi kapitalis.

Namun, pilihan Prabowo menjadikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa sebagai calon wakil presidennya, menurut Ray Rangkuti menunjukkan yang bersangkutan tidak konsisten. Hatta adalah mantan menko perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II, yang oleh Prabowo pernah dianggap banyak menjalankan sistem ekonomi kapitalis.


“Ini maunya apa? Kekuatan Prabowo sebenarnya dulu karena ia dianggap sebagai antitesa dari apa yang dilakukan Presiden SBY. Sekarang justru dekat dengan Partai Demokrat, memilih Pak Hatta, memang logikanya tidak masuk sama sekali,” kata Ray Rangkuti.


Ia menilai Prabowo hanya tegas dan berani secara fisik, tapi tidak kuat dalam mempertahankan hal-hal prinsipil.

Lahirkan Kekerasan
Klaim Prabowo soal UU Desa, misalnya, sudah sejak lama diperjuangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketika lawan politik membalas serangannya, Prabowo kesulitan melakukan pembelaan.

Pengamat politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rudi Rohi mengatakan, ketegasan yang dimaksudkan banyak orang terhadap Prabowo sebenarnya lebih banyak terkait kekerasan. Rudi menuturkan, ketegasan yang ditunjukkannya lebih menonjolkan sisi maskulinitas ketimbang substansial.

“Kalau suka marah-marah, emosi, dan nada suara yang tinggi atau maskulinitas dianggap sebuah ketegasan, itu sangat keliru. Ketegasan bukan dicirikan atau disimbolkan dengan maskulinitas, melainkan konsisten pada prinsipnya,” katanya.

Abaikan Kampanye Hitam
Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman mengimbau seluruh masyarakat lebih mencermati visi-misi para capres-cawapres daripada memikirkan kampanye hitam. Ia meminta para Panglima Komando Utama (Pangkotama) memantau letupan-letupan yang terjadi, khususnya akibat kampanye hitam jelang pilpres.

Budiman mengakui, TNI AD memiliki keterbatasan wewenang dalam menghadapi kampanye hitam. Itu karena tugas terdepan berada di tangan aparat kepolisian.

“Langkah kami untuk tanggapi kampanye hitam terbatasi aturan. Kami akan bantu kepolisian seoptimal mungkin. Kami juga berusaha lakukan imbauan, ajakan, dan dorongan kepada masyarakat agar menjadikan pilpres ini situasi yang menggembirakan,” ujarnya.

Ia berharap Komandan Koramil, Kodim, Korem, dan Kodam bisa memetakan daerah-daerah kekuatan dari setiap partai yang ada. Dengan pemetaan wilayah potensi rawan, KSAD yakin penurunan tensi dapat dilakukan terlebih dahulu, serta ada kesiapan menahan letupan.

SINARHARAPAN