Jakarta (SI Online) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Ridwan menentang upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginstruksikan kadernya memata-matai para khatib Jumat untuk memantau kemungkinan adanya "kampanye hitam" di dalam masjid.

Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid tersebut dinilai Kiai Cholil sebagai warisan orde lama dan orde baru untuk mengembalikan Indonesia ke era otoriter, dimana saat itu khatib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan. Ia menegaskan, bahwa kelompok yang memata-matai khatib adalah musuh Islam.

"Dan umat supaya sadar bahwa partai yang memata-matai khatib adalah musuh Islam dan musuh umat Islam," tegas Kiai Cholil melalui pesannya kepada Suara Islam Online, Jumat (30/5/2014).

Ia menghimbau agar umat Islam tidak memilih calon presiden dari partai yang memusuhi umat Islam. "Oleh karena itu jangan pilih capresnya. Pilihlah capres yang didukung oleh empat partai Islam," pesan Kiai Cholil.

Sebelumnya, salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari tidak menampik bahwa timnya menjalankan aksi intelijen untuk mengawasi adanya kampanye hitam dalam khotbah Jumat di masjid.

Seperti telah tersebar di jejaring sosial twitter, Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, pada Kamis (29/5/2014) telah menginstruksikan anak buahnya yang Muslim untuk mendatangi salat Jumat dan mengawasi para khatib.

SUMUR

Jakarta (SI Online) - Setelah digempur dan dikecam oleh tokoh-tokoh Islam, akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah adanya informasi yang menyebutkan PDIP menginstruksikan kadernya yang Muslim untuk mengawasi khutbah Jumat.

Bantahan ini datang dari Ketua DPP PDIP Hamka Haq. Malah Hamka balik menuduh bila informasi tersebut merupakan agenda setting dari pihak lain yang ingin memperkeruh suasana.

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu mengungkapkan sejarah PDI-P membuktikan justru partai itu yang sering menjadi korban operasi khusus. Sementara PDI-P sama sekali tidak memiliki aparat intel.

"Yang kami miliki adalah rakyat Marhaen. Kami juga memiliki Baitul Muslimin yang memiliki peran penting dan strategis untuk membangun kader-kader manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhak mulia," ujar Hamka di Jakarta, Ahad (1/6/2014).

Hamka menekankan bahwa baik PDI-P maupun pasangan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK), menempatkan masjid sebagai tempat yang suci, terhormat, dan sumber energi kebajikan untuk kemaslahatan Umat. Jokowi-JK tidak pernah berpikir untuk menjadikan Masjid sebagai tempat kampanye.

"Meskipun Pak JK sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, namun sikap kenegarawanan Pak JK justru melarang masjid dijadikan ajang penggalangan dukungan, meski untuk Pak JK sekalipun," jelasnya.

Hamka mengatakan PDI-P telah menyatakan bahwa pernyataan seorang petinggi partai, Eva Kusuma Sundari, telah dipelintir secara sepihak sehingga seakan-akan berkesan partai telah mengerahkan aparat untuk menginteli masjid.

Instruksi Ketua DPC Jakarta Timur

Rencana menginteli khutbah Jumat ini diprovokasi oleh Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, William Yani, yang menginstruksikan kader dan pendukung Jokowi untuk memantau atau memata-matai khutbah Jumat.

Lewat akun berita PDIP di twitter @news_pdip, pada Kamis, (29/5/2014), William Yani yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi pada saat Salat Jumat untuk memantau penceramah.

Tidak hanya itu, William Yani yang seorang Kristiani ini meminta para pendukung Jokowi membawa alat perekam saat ceramah salat Jumat berlangsung.

Timses Jokowi-JK Benarkan

Instruksi DPC PDIP Jaktim ini dibenarkan Politisi PDIP yang juga tim sukses relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Eva Kusuma Sundari.

"Iya itu ada edaran dari DPD Jakarta Timur mengambil policy untuk mencatat dan merekam (khutbah Jumat)," kata Eva saat dikonfirmasi Republika, Jumat (30/5/2014).

Eva menyatakan edaran mengawasi khutbah Jumat berangkat dari berbagai informasi yang menyebut khutbah Jumat acap dijadikan ajang untuk menggembosi Jokowi. Ia mencontohkan Jokowi difitnah sebagai penganut agama Kristen.

Belum lagi, di sejumlah masjid dan pesantren Jawa Timur beredar tabloid Obor Rakyat yang berisi berita-berita negatif Jokowi. "Kami terima laporan karena di masjid banyak fitnah Jokowi. Dibilang Jokowi Kristen, Obor Rakyat fitnah disebar ke masjid," ujarnya.

Eva menyatakan sebenarnya perintah mengawasi khutbah Jumat hanya berlaku untuk internal PDIP. Namun perintah itu kemudian ada yang membocorkan ke publik. Eva menyatakan perintah itu belum menjadi kebijakan DPP PDIP. "Belum menjadi policy pusat," katanya.

Eva menyatakan perintah mengawasi masjid bertujuan agar masjid steril dari ajang kampanye. Berdasarkan aturan KPU, kata Eva, rumah ibadah dilarang menjadi tempat kampanye. "Agar masjid bersih dan tidak dikotori menjadi ajang kampanye," ujarnya.

red: abu faza/dbs
SUMUR