JAKARTA - Ketua MPR Sidarto Danusubroto menilai Prabowo Subianto merupakan seorang pembangkang yang tak taat hukum. Penilaian Sidarto terhadap Prabowo didasari pada penolakan mantan Danjen Kopassus itu untuk memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan kasus pelanggaran HAM berat.

Berbicara saat menerima aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM di gedung MPR RI, Senin (2/6), Sidarto mengatakan bahwa Prabowo tidak mau datang saat dipanggil Komnas HAM. “Saya setuju kalau dikatakan terjadi pembangkangan hukum. Ketidaktaatan pada hukum," kata Sidarto yang didamping Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Sidarto menambahkan, Prabowo seharusnya memenuhi panggilan dan pemeriksaan Komnas HAM terkait kasus penculikan dan kekerasan pada 1997-1998. Terlebih lagi, kata politisi PDI Perjuangan itu, keberadaan Komnas HAM dijamin oleh undang-undang.

Pensiunan polisi yang pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno itu pun mengingatkan, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karenanya seluruh warga negara Indinesia harus taat hukum termasuk Prabowo yang kini menjadi calon presiden.

Sidarto menegaskan, jangan sampai penanganan kasus penculikan dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya mangkrak karena ada pihak yang mengabaikan aturan. "Jangan sampai ada kasus abadi. Bangsa Indonesia harus mampu menyelesaikan ini," ujar Sidarto.

Sebelumnya, Komnas HAM pada 2006 saat dipimpin Abdul Hakim Garuda Nusantara pernah memanggil Prabowo. Komnas HAM menilai Prabowo perlu diperiksa karena dugaan keterlibatannya dalam operasi penculikan aktivis yang dilakukan Tim Mawar di bawah Kopassus. Namun, mantan Danjen Kopassus yang kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM. (ara/jpnn)