RMOL. Ajakan Jokowi mencoblos nomor urut dua yang disampaikan usai pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2014 menuai penyesalan. Tindakan Jokowi itu dinyatakan sebagai mencuri start kampanye. Parahnya, pelanggaran tersebut dilakukan Jokowi di hadapan penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU.

Kalangan DPR meminta Bawaslu tidak berdiam diri dan menindak capres yang diusung PDIP, PKB, Nasdem dan PKPI itu.

"Saya sebagai anggota DPR RI minta Bawaslu menegor keras dugaan pelanggaran yang dilakukan itu, walau itu dilakukan sadar atau tanpa‎ sadar," kata dia kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat tadi (Minggu, 1/6).

Seharusnya, sebagai capres yang baru saja diresmikan Jokowi bisa menahan diri. Karena kampanye pilpres akan dimulai beberapa hari lagi, tepatnya 4 Juni 2014 mendatang.

"Jangan buru-buru kampanye sekarang," tekan dia.

Dia menilai, apa yang dilakukan Jokowi contoh yang tidak baik dan tak layak dijadikan sebagai suri tauladan bagi rakyat Indonesia.

"Kita memilih Presiden yang selalu sadar dalam segala hal dan patuh pada aturan, krn akan menjadi Suri Teladan bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian Refrizal.

Sebelumnya, dengan rasa tak bersalah Jokowi mengajak masyarakat memilih nomor dua di Pilpres 9 Juli mendatang. Ajakan itu disampaikan saat Jokowi menyampaikan pidato politik usai pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres di Kantor KPU Pusat, beberapa jam tadi. Komisioner KPU, Bawaslu dan dua pendukung Capres menghadiri acara tersebut.

"Nomor dua, simbol keseimbangan. Ada capres, ada cawapres. Ada mata kanan, ada mata kiri. Ada tangan kanan kiri. Semua harmoni dalam sebuah keseimbangan. Dan, untuk menuju Indonesia yang harmoni penuh keseimbangan, pilihlah nomor dua," kata Jokowi yang juga mantan Walikota Surakarta itu.[dem]