Calon Presiden dari poros Gerindra, Prabowo Subianto menolak berkomentar tentang penuntasan kasus luapan lumpur Lapindo. Bakal calon asal Partai Gerindra itu memilih tak menjawab pertanyaan tersebut.

Prabowo yang mengenakan kemaja putih dan kopiyah hitam langsung berbegas meninggalkan tempat acara tapat koordinasi pemantapan Tim Kampanye Prabowo-Hatta di Hotel Grand Sahid Jakarta.

“(Kebijakan Lapindo gimana, pak?) Terimakasih, ya. (Kebijakan Lapindo gimana, pak?) Terimakasih, ya, saya ada acara lain,” jawab Prabowo usai membuka rapat koordinasi Pemantapan Tim Kampanye Prabowo – Hatta tingkat nasional di Jakarta, Selasa (27/5).

Sementara itu Hatta Rajasa yang merupakan calon wakil presiden dari Prabowo mengatakan, pihaknya akan mempersilahkan mekanisme pembayaran yang sudah ada untuk dijalankan. Namun bekas Menteri Koordinator Perekomian itu tak berkomentar soal ketegasan sikap dalam menuntaskan kasus lapindo.

Sejak 2006-2010, APBN sudah membiayai korban lumpur lapindo sebesar Rp 2,8 triliun. Tahun berikutnya 2012-2014, pemerintah bahkan sudah menyiapkan anggaran Rp 5,8 triliun yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Total anggaran penanggulangan korban lumpur lapindo sebesar 8,6 triliun rupiah itu bahkan jauh lebih besar dibanding dana talangan Bank Century yang hanya 6 triliun rupiah. Namun hinga kini warga korban luapan lumpur PT Minarak Lapindo belum juga menerima ganti rugi tersebut.
Editor: Pebriansyah Ariefana

SUMBER






Sidoarjo: Bakal calon presiden Joko Widodo mengunjungi titik 21 lumpur lapindo Sidoarjo, Kamis (29/5/2014). Prihatin terhadap masalah yang membuat belasan ribu kepala keluarga terkatung-katung, Jokowi berjanji memperjuangkan nasib para korban lumpur lapindo.

Sebagai janjinya sebagai capres dan juga pasangannya Jusuf Kalla, Jokowi menandatangani kontrak politik dengan masyarakat yang diwakili oleh Jaringan Rakyat Miskin Indonesia dan warga lumpur lapindo.

Ada lima butir yang dijanjikannya dalam kontrak tersebut. Janjinya terhadap para korban lumpur lapindo tercantum pada butir keempat.

"Perkenankan saya tanda tangan kontrak politik dulu," pintanya kepada ribuan masyarakat yang turut hadir di lokasi, Sidoarjo, Kamis.

Setelah itu, dia menunjukkan kontrak politik yang tercantum dalam sebuah kertas karton dengan warna merah-putih. Setelah itu, dia menandatanganinya dan disambut dengan tepuk tangan warga. (Bob)
Sumber




Calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peringatan delapan tahun tragedi lumpur Lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur.

Isi kontrak politik tersebut di antaranya jaminan bagi warga miskin untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, jaminan pekerjaan, serta penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

"Dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara lupakan rakyat," ujar Jokowi di hadapan ribuan warga yang menjadi korban semburan lumpur panas Lapindo.

Salah satu warga, Lina mengaku percaya bahwa Jokowi bisa menepati kontrak politiknya tersebut. Dia berharap, apabila Jokowi terpilih menjadi presiden, pemerintah bisa segera menyelesaikan kasus bencana semburan lumpur panas, baik dari sisi hukum, sosial dan lingkungan.

"Kami juga meminta pada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi pada korban," ujar Lina yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Indonesia.
Sumber