Merdeka.com - Kubu Prabowo - Hatta menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika terpilih menduduki pemerintahan mendatang. Sebagai kompensasi, pasangan itu akan menggenjot mekanisme pajak dan cukai untuk menambal pengeluaran subsidi BBM.

Anggota Timses Prabowo Subianto - Hatta Rajasa Bidang Kebijakan dan Program, Drajad Wibowo, juga melihat kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak banyak menolong saat kebijakan kenaikan harga BBM diambil.

"Kami akan mengurangi subsidi BBM khusus bagi orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Kami juga akan membangun sistem energi yang tepat sasaran," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (31/5).

Nantinya, penarikan pajak dan cukai akan lebih difokuskan bagi orang kaya agar dapat menolong rakyat miskin. Maka dari itu, lanjutnya, reformasi perpajakan menjadi prioritas kubunya untuk dilakukan pembenahan.

"Caranya dengan penyisiran, integrasi teknologi, inovasi tarif, dan pengembalian fokus Ditjen Pajak. Mau tidak mau pembenahan perpajakan menjadi kunci," jelas dia.

Kebijakan ini dinilai karena banyak orang kaya juga dapat menikmati BBM subsidi. "Makanya kami pakai mekanisme pajak dan cukai. Untuk menghindarkan diferensiasi harga, kita pakai pajak dan cukai. Kalau pajak dan cukai kan spesifik," ungkapnya.

Kubu Prabowo-Hatta menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jika terpilih menduduki pemerintahan mendatang. Sebagai kompensasi, pasangan itu akan menggenjot mekanisme pajak dan cukai untuk menambal pengeluaran subsidi BBM.

Anggota Timses Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Bidang Kebijakan dan Program, Drajad Wibowo, juga melihat kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak banyak menolong saat kebijakan kenaikan harga BBM diambil.

"Kami akan mengurangi subsidi BBM khusus bagi orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Kami juga akan membangun sistem energi yang tepat sasaran," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (31/5).

Nantinya, penarikan pajak dan cukai akan lebih difokuskan bagi orang kaya agar dapat menolong rakyat miskin. Maka dari itu, lanjutnya, reformasi perpajakan menjadi prioritas kubunya untuk dilakukan pembenahan.

"Caranya dengan penyisiran, integrasi teknologi, inovasi tarif, dan pengembalian fokus Ditjen Pajak. Mau tidak mau pembenahan perpajakan menjadi kunci," jelas dia.

Kebijakan ini dinilai karena banyak orang kaya juga dapat menikmati BBM subsidi. "Makanya kami pakai mekanisme pajak dan cukai. Untuk menghindarkan diferensiasi harga, kita pakai pajak dan cukai. Kalau pajak dan cukai kan spesifik," ungkapnya.

Sebelumnya, saat menjabat sebagai menteri koordinator perekonomian, Hatta Rajasa sepakat dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas bertahap porsi subsidi Bahan Bakar Minyak di pemerintahan selanjutnya. Tapi dia tidak setuju, jika kebijakannya diarahkan menghapus sepenuhnya subsidi.

Salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi sudah memfatwakan bahwa subsidi harus diberikan pada rakyat, terutama untuk komoditas energi dan pangan.

Pernyataan ini berbeda dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang siap menghapus subsidi jika sudah empat tahun menjabat sebagai presiden.

"Kalau subsidi itu enggak boleh hilang, yang rakyat memerlukan subsidi. Kalau (subsidi) BBM-nya bisa secara bertahap, mungkin tidak hilang, MK itu kan sudah mengatakan tidak boleh hilang, harus ada sedikit. Karena tidak boleh harga pasar, istilah MK seperti itu lah," ujarnya di sela-sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

http://www.merdeka.com/uang/kubu-pra...m-subsidi.html
--
makin lama 'jualan politik' wowo makin ga bisa dipercaya


dari sekolah gratis sampe sma (padahal udah ada sebelumnya)

sampe harga bensin ga naik (subsidi bengkak baru nyahok ente 300Trilyun)

blm lagi tiap desa dapet 1 milyar (coba kali berapa desa)

yang ada malah utang LN naik, negara 'jual diri', negara makin hancurrrrrrrrrrrrrrrrr