Apa itu Pemimpin ?
Pemimpin = (menurut wikipedia) Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja”

Nah, sekarang mari kita renungkan
1. Program Gerindra : 4a. Patuh terhadap Hukum

3x dipanggil Komnas HAM, apakah ini memberi contoh yang baik bagi setiap warga Negara untuk patuh terhadap hokum, bekerja sama dengan aparat untuk penyelesaian kasus hokum?

http://news.detik.com/read/2005/06/1...ksa-wiranto-cs

Jakarta - Tim penyelidikan penghilangan orang secara paksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil kembali para saksi terkait penculikan 14 aktivis tahun 1997-1998. Bila tiga kali dipanggil tidak datang, Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin akan dipanggil paksa. Pemanggilan paksa terhadap ketiga jenderal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Komnas HAM. Komnas HAM bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap siapa pun terkait dengan pemeriksaan kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dikatakan Ketua Komnas HAM Abdul HAkim Garuda Nusantara kepada wartawan usai menandatangani MoU dengan Polri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta, Jumat (10/6/2005). "Jika sampai tiga kali seseorang tidak hadir dalam pemanggilan, menurut UU 39/1999, Komnas HAM berhak meminta pengadilan untuk menghadirkan secara paksa orang tersebut," kata Garuda sehubungan dengan penolakan pemeriksaan para jenderal oleh Komnas HAM. Melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Mayjen TNI FX Johanes Sukiman, ketiga jenderal maupun prajurit aktif menolak diperiksa Komnas HAM karena pemanggilan Komnas HAM tidak tepat dan tidak sesuai ketentuan UU, baik UU 39/1999 tentang HAM maupun UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, Wiranto yang pada 1997-1998 menjabat sebagai Panglima TNI, hari ini dikabarkan tengah bertemu dengan sejumlah anggota Komnas HAM di suatu tempat. Bila hari ini Wiranto tak kunjung diperiksa, berarti sudah tiga jenderal yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebelumnya Sjafrie dan Prabowo juga mangkir. Garuda membenarkan perihal rencana pemeriksaan Komnas HAM hari ini terhadap Wiranto. Namun Garuda mengaku tidak mengetahui apakah pemeriksaan batal atau tidak. "Ia memang dijadwalkan ada pemeriksaan. Mengenai daftar yang diperiksa saya tidak tahu. Mereka sudah ditangani oleh tim masing-masing. Namun yang pasti pemanggilan-pemanggilan akan terus dijalankan," pastinya. Garuda menambahkan, pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM tidak memerlukan keputusan politik. Hal ini diperkuat dari statemen yang dikeluarkan DPR sendiri. "Siapa pun yang dipanggil Komnas HAM harus datang. Sehingga isu retroaktif (berlaku surut) itu tidak relevan lagi," tambahnya Garuda. "Komisi III pada waktu itu sudah menyatakan bahwa ia meminta Panglima TNI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM, untuk kepentingan penyidikan kasus pelanggaran HAM," jelas Garuda.

2. Mari kita simak case yang terjadi di PT Kiani, ini sekarang lagi diselidiki oleh LBH

LBH Beberkan "Dosa" Prabowo terhadap Buruh
Ketua Dewan Pembina dan calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya dihadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau lebih dikenal dengan sebutan May Day yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan (1/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta, membeberkan sikap abai Prabowo Subianto, calon presiden Gerakan Indonesia Raya, terhadap nasib masyarakat kecil. Sikap abai itu, kata Febi, diperlihatkan pada sejumlah laporan yang diterima lembaga ini tentang diskriminasi karyawan perusahaan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

"Laporan ini kami himpun dan terus diproses secara hukum," kata Febi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Mengenang Marsinah di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 9 Mei 2014.

Febi membeberkan laporan itu berasal dari 13 orang pekerja dari PT Kiani Lestari, perusahaan kayu Prabowo yang beroperasi di Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada Maret 2012, mereka mengadukan upaya perusahaan tersebut memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri dengan janji akan membayar tunggakan gaji sejak Agustus 2011-Januari 2012. "Namun setelah mereka mundur ternyata janji tersebut tidak dipenuhi," ujarnya.

Karyawan tersebut, kata Febi, juga tidak pernah mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan diwajibkan meneken kontrak kerja secara berulang-ulang. Ia kemudian menuding perusahaan Prabowo melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Masalah ini baru selesai setelah kami terus mengadvokasi mereka," ujarnya.

Laporan lain, lanjut Febi, berasal dari 24 pekerja dari PT Kertas Nusantara, perusahaan kertas milik Prabowo. Mereka melapor pada Februari 2011 dengan tuduhan perusahaan memaksa karyawannya mundur dengan ancaman akan dimutasi dari Jakarta ke Kalimantan.

PT Kertas juga berjanji akan memberikan hak-hak pekerja seperti uang penghargaan masa kerja, uang kebijakan, uang Jamsostek dan lainnya bila memenuhi kehendak perusahaan. Tetapi setelah mundur, janji-janji tersebut tidak diwujudkan. "Hak-hak pekerja yang dibayar hanya sebesar 30 persen saja," ucapnya. "Sehingga mereka akhirnya dengan kondisi yang tidak memungkinkan memenuhi perintah perusahaan."
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...terhadap-Buruh

Dengan dosa seperti demikian, apakah ini memberikan contoh yang baik ke perusahaan2 lain di Indonesia tentang bagaimana memperlakukan karyawan mereka?

3. Mari kita simak ini juga, masih seputar kesejahteraan buruh, sebab kan kemarin 1 May ada yg berapi2 orasi di GBK

TEMPO.CO, Berau - Sebanyak 600-an karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum terbayarkan sejak lima bulan lalu. Mereka meminta Prabowo Subianto , pemilik saham mayoritas PT Kertas Nusantara, segera turun tangan menyelesaikan masalah buruhnya.

Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, mengatakan aksi ini merupakan puncak kesabaran karyawan yang bertahan dengan janji-janji manajemen selama lebih dari empat bulan lamanya. Tapi, perusahaan hingga kini tak pernah merealisasikan gaji yang merupakan hak karyawan perusahaan pengolahan bubur kertas itu. "Sejak September, gaji karyawan tak dibayarkan sampai sekarang," kata Indra Alam, Senin, 20 Januari 2013.

Janji terakhir manajemen melalui Direktur PT Kertas Nusantara Pola Winson akan membayarkan gaji karyawan setelah tanggal 16 Januari 2014. Menurut manajemen, dana segar akan diterima perusahaan atas kerja sama PT Kertas Nusantara bersama Salim Grup pada November 2013 lalu.

"Manajemen menginformasikan bahwa kerja sama sudah deal dengan Salim Grup dan gaji segera dibayarkan. Nyatanya, sampai sekarang, kami belum menerima hak kami," kata dia.

http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Subianto-Mogok

Dengan tidak melakukan sesuatu apapun terhadap buruh2 di PT Kiani yang semestinya justru memiliki kontak batin dengan beliau, apakah ini sebuah contoh yang baik kepada pengusaha2 yang lain dalam hal memperlakukan karyawannya? Berdiam diri sementara hak “rakyatnya di PT Kiani” selama 5 bulan tidak terbayarkan

Kalaupun sekarang misalkan sudah terbayar, apakah berarti Prabowo juga akan berdiam diri bila ada perusahaan nakal menunggak pembayarn gaji?

4. Masih seputar buruh, yang terakhir =D
Begitu gagah dan berapi-api Prabowo menyatakan anti outsourcing, akan tetapi betapa kagetnya rakyat bila tahu salah satu usaha bisnis Prabowo adalah keamanan, seperti kita ketahui, keamanan termasuk 5 bidang kerja yang menerapkan outsourcing
http://prabowosubianto.info/aktivita...-keamanan.html

Dor – langsung diambil dari website pribadi Prabowo Subianto yang terhormat

Apakah kita masih yakin beliau akan menghilangkan outsourcing?
Apakah kita masih yakin akan ekonomi kerakyatan yang dijargonkan sementara karyawannya sendiri di sio-sio ?

5. Masih ingat Pidato Prabowo di depan Para Purnawirawan ? ada 2 yang menarik saya, kita bahas yang pertama dulu =D

Prabowo pun kemudian menegaskan bahwa dirinya akan menasionalisasi aset asing yang ada di Indonesia. Dia menyindir pemimpin yang menjual aset bangsa. "Seluruh kekayaan bangsa harus dimiliki oleh kita sendiri. Tapi ada pemimpin yang menjual aset, dengan gampangnya membiarkan wilayah kita dicaplok," sebut Prabowo dengan tangan mengepal.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...li-ke-uud-1945

Prabowo berbicara demikian kemungkinan berdasarkan “pengertian” dia akan program Gerindra “Kedaulatan di bidang pangan dan energy”.

Sayangnya, begitu SBY mengkritik pedas hal ini. Terbongkar sudah pengertian Prabowo “kurang tepat” =D ini dinyatakan sendiri oleh sang Adik Hashim, yang ternyata otak yang menyusun 6 program Gerindra

Ooo kamu ketahuan =D, ini para nya
"Gerindra dan Prabowo tidak ada niat, tidak ada program untuk nasionalisasi aset asing. Dari 6 program aksi, dari manifesto, tidak ada sama sekali disebut nasionalisasi. Saya tahu persis karena saya yang susun," kata Hashim di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jaksel, Jumat (9/5/2014).

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...i-aset?9922032

Apakah ini contoh yang baik? Mencla-mencle? Dikendalikan oleh orang lain?

Lebih lanjut, Hashim berkomentar, ini paranya
"Pada dasarnya kami menganggap perusahaan asing sebagai mitra bisnis, oleh karena itu jika nantinya Prabowo mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negeri ini maka perusahaan asing tetap dapat beroperasi di Indonesia," ujarnya.

http://palingaktual.com/531526/hashi...g-untung/read/

Ooo masih seputar perusahaan asing, sahabat2 Hashim – pengusaha amerika, Australia dan mungkin pengusaha Yahudi terkenal Nat Rothschild.

Jadi ujung2nya – omdo =D, lu lagi lu lagi, inconsistency. Revise saja itu kedaulatan energy, kalau sudah ada perusahaan asing ya namanya tidak berdaulat lah Koko eh Pak Hashim =D

6. Sekarang kita bahas yang kedua – kalimat dia or orasi dia

Awalnya saya di Golkar, Golkar sudah dipegang pengusaha modal besar, mental-mental uang. Saya mencoba bertahan beberapa bulan. Tidak tahan dan keluar. Mental di Golkar mental uang, jual beli-jual beli," katanya

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...?992204topnews

Tapi disaat galau tinggi, berkunjunglah ke Ical untuk rencana koalisi =D

Apakah ini contoh yang baik bagaimana menjelekan yang lain padahal itu adalah almameternya? Dan kemudian mengingkarinya dikarenakan dirinya dalam posisi terjepit?

7. Masih ingat kasus perpecahan di PPP. Sebagai politisi kelas tinggi, apakah Prabowo tidak mengerti tata cara melakukan koalisi secara benar? Atau pura2 tidak mengerti?

Apakah ini contoh yang baik, memecah belah partai lain untuk kepentingannya sendiri?

8. Selanjutnya 2 kesaksian yang menghebohkan, di interview di salah satu stasiun TV, Suharso Monoarfa (wakil ketua PPP) mengatakan – bahwa Prabowo memberikan 10.000 USD ke masing2 ketua DPP untuk mempengaruhi keputusan PPP dalam mendukung Prabowo sebagai capres.

https://id.berita.yahoo.com/kivlan-z...123017111.html

MERDEKA.COM. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) bersikeras mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Padahal sikap SDA itu membuat kisruh internal di PPP.

Menurut politikus PPP yang juga mantan anak buah Prabowo, Kivlan Zen, sikap SDA seperti sekarang karena masalah janji di Pemilu 2009. Saat itu, SDA berjanji akan dukung Prabowo di 2014.

Kivlan menambahkan, pada tahun 2009, SDA diajak oleh sekelompok elite PPP yang merapat ke Prabowo dengan harapan mendapat kucuran uang. Di sana, PPP menyatakan dukungannya kepada Prabowo maju sebagai bakal capres. Namun belakangan PPP malah mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Uang itu sebenarnya wajar saja karena sudah menyatakan dukungan, masa kita juga harus keluar uang? Itu biasalah untuk operasional kampanye," ujar Kivlan di Warung Daun Cikini, Selasa (6/5).

Namun, pada 2009 Prabowo gagal maju sebagai capres lantaran dukungan dari koalisi tidak mencukupi. Prabowo kembali memanggil pengurus PPP dan meminta kembali uangnya.

Apakah ini contoh yang baik untuk menyogok sana sini ? Korupsi jadi tanda Tanya besar bila bapak ini menjadi presiden.

9. Masih kelanjutan dari apa yg terjadi di tahun 2008.

http://www.tempo.co/read/news/2014/0...-Lempar-Ponsel

Ketika Partai Persatuan Pembangunan menarik dukungan dari Partai Gerindra pada pemilihan presiden 2009, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sempat melemparkan telepon selulernya ke arah petinggi PPP (baca pula: Saat Prabowo-PPP Bertemu, Terdengar Suara 'Dor!').

Cerita itu bermula ketika sejumlah petinggi PPP bertemu Prabowo di rumah Hashim Djojohadikusumo di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 10 Mei 2009. Petinggi PPP yang hadir antara lain Suryadharma Ali, Suharso Monoarfa, Hasrul Azwar, dan Joko Purwanto. (Baca: Prabowo-Aburizal Makan Siang Bareng, Bahas Apa?)

Saksi di peristiwa itu menuturkan kepada Tempo, setelah PPP menyatakan maksud hati menarik dukungan ke Gerindra, Prabowo mengambil telepon selulernya di atas meja. Sambil marah-marah, ia melemparkannya ke arah Suharso. “Beruntung Suharso bisa mengelak,” kata saksi itu kepada Tempo.

Hasrul membenarkan adanya pertemuan itu. “Yang banyak bicara Suharso (kini menjabat Wakil Ketua Umum PPP), Suryadharma lebih banyak diam,” ujar Hasrul Kamis, pekan lalu. Adapun Suharso tak mau berkomentar soal kisah ini.

Apakah ini memberikan contoh yang baik dikala emosi, maka melakukan sesuatu yang tidak pantas, ingat di saat meeting walaupun anak buahpun berhak berbeda pendapat dengan kita, dan seyogyanya kita menghormatinya. Ntar lagi meeting PBB, presiden dari Negara mana dilempar asbak sama beliau, kan kita yang malu

10. Dengan cuma mengandalkan iklan untuk menjual elektabilitas dirinya, apakah Prabowo memberikan contoh yang baik bagaimanakah pencintraan semata itu?
kabarnya ada 40 macam iklan Prabowo, ada yg bisa list down 1/4 saja (10 biji) prestasi beliau utk kemakmuran rakyat?
Mau contoh salah satu pencintraan? Ini yg complaint bukan orang PDIP, tapi orang Migrant Care
WILFRIDA SOIK BEBAS: Ada Pihak 'Mengambil Dalam Tikungan'

kabar24..com, JAKARTA -- Wahyu Susilo dari Migrant Care mengatakan ada pihak yang "mengambil dalam tikungan" pada upaya pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Malaysia.

Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengumumkan pembebasan Wilfrida Soik, TKI di Malaysia, dari hukuman mati terkait tuduhan pembunuhan majikan.

Putusan tersebut, diumumkan Senin (7/4/2014), tak lepas dari upaya advokasi panjang selama 4 tahun, demikian siaran pers Migrant Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat).

Kolaborasi advokasi masyarakat sipil, yang dalam hal ini Migrant Care dengan DPR RI, DPD, DPRD Belu, pihak Gereja di Belu, Change.org, Komunitas lintas agama, Melanie Subono dan para pendukung petisi #SaveWilfrida melalui Change.org (www.change.org/savewilfrida).

Menurut Wahyu Susilo, Analis Kebijakan Migrant Care, organisasinya memasok informasi bagi tim lawyer dari KBRI di Malaysia sejak Desember 2010, yakni data-data bahwa Wilfrida adalah korban perdagangan manusia (human trafficking) dan masih usia di bawah umur ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi.
"Kami yang mencari romo yang membaptis Wilfrida untuk mendapatkan bukti umur dia yang sebenarnya," lanjut Wahyu. Wilfrida adalah TKI dari Nusa Tenggara Timur.
Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa Prabowo, capres dari Partai Gerindra, baru terlibat secara intensif dalam upaya pembebasan Wilfrida dari hukuman mati itu pada Oktober 2013.
"Dia itu masuk setelah kasusnya aman...Wilfrida itu sudah pasti bebas dengan atau tanpa intervensi siapapun," katanya.

"Dalam kasus ini, ada pihak yang mengambil dalam tikungan," lanjut Wahyu.

Wilfrida Soik, TKI di Malaysia, akhirnya lolos alias bebas dari hukuman mati berdasarkan sidang Hakim Mahkamah Tinggi Kotabharu, Kelantan.

Dalam menghadapi kasus tersebut, Migrant Care menyebutkan dalam siaran persnya bahwa organisasi itu telah mengambil sejumlah langkah untuk menyelamatkan nyawa Wilfrida.

Pertama, membentuk tim advokasi yang terdiri dari Migrant Care (Indonesia dan Malaysia), anggota DPR RI (Eva K. Sundari dan Rieke Dyah Pitaloka), dan anggota DPD RI (Lerry Mboik).

Kedua, menyiapkan langkah koordinatif dengan berbagai pihak di Belu untuk mempersiapkan dokumen atau keterangan bahwa Wilfrida di bawah umur untuk dijadikan bukti yang bisa meringankan Wilfrida. Dokumen yang menerangkan bahwa Wilfrida anak di bawah umur (surat keterangan baptis) dikirimkan ke Migrant Care Jakarta, kemudian diteruskan ke Migrant Care Malaysia dan diteruskan ke KBRI Kualalumpur

Ketiga, memperkuat tim advokasi Wilfrida, dengan memasukkan anggota DPRD Belu (Magdalena Tiwu) dan Pendeta Goris (Pembaptis Wilfrida)

Keempat, Menyiapkan keluarga Wilfrida untuk menghadiri sidang 30 September 2013

Kelima, mengadakan konferensi pers di DPR RI untukmendesak pembebasan Wilfrida, bersama Migrant CARE, Rieke Dyah Pitaloka,dan Lerry Mboik

Keenam, melakukan kampanye #SaveWilfrida melalui twitter bertepatan dengan hari kemerdekaan Malaysia. Kampanye ditujukan kepada @NajibRazak, PM Malaysia

Ketujuh, memperkuat tim advokasi dengan memasukkan Change.org dan kelompok lintas agama

Kedelapan, mengadakan konferensi pers di kantor Change, membuat petisi #SaveWilfrida melalui change.org, dihadiri oleh Usman Hamid, Anis Hidayah, Rieke Dyah Pitaloka, Kyai Maman Imanul Haq, Romo Beny Susetyo dan Andar Nubowo

Bersyukur

"Migrant Care menyatakan turut bersyukur atas putusan sidang Hakim Mahkamah Tinggi Kotabharu Kelantan yang akhirnya meloloskan Wilfrida dari vonis maksimal Kanun Keseksaan Artikel 302 Penal Code Malaysia," demikian siaran pers Migrant Care hari ini (Senin, 7/4/2014) yang diterima oleh kabar24..com.

Organisasi itu yang sejak awal memantau kasus dan persidangan Wilfrida Soik sejak awal memang meyakini bahwa dia tidak pantas dihukum mati karena posisinya sebagai anak dibawah umur dan korban dari jeratan sindikat perdagangan manusia.

Putusan bebas (dan harus menjalani perawatan kejiwaan di RS Malaysia) bagi Wilfrida Soik memang layak dan adil karena pembunuhan yang dilakukan terhadap majikannya adalah upaya untuk membela diri dari penyiksaan majikannya. Putusan ini juga akan menjadi preseden baik bagi penegakan hukum terhadap ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara.

Putusan hari ini tak lepas dari upaya advokasi panjang selama 4 tahun.

Satu-satunya pihak yang sepanjnag sidang berlangsung dari sidang pertama hingga putusan selalu memantau sidang dan memberikan dukungan kepada Wilfrida adalah Alex Ong, warga negara Malaysia yang merupakan Country Representatif Migrant Care di Malaysia.