Pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang memojokkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi haji yang menjadikan Menteri Agama Suryadharma Alie sebagai tersangka, dinilai bisa melukai hati masyarakat yang selama ini memberikan kepercayaan dan harapan besar pada KPK.

Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan, masyarakat menilai korupsi sebagai penyakit utama yang harus diberantas, khususnya di tataran elite partai politik (parpol).

"Kalau seperti ini, Prabowo bisa menyakiti hati masyarakat. Justru itu, KPK harusnya didorong membersihkan Kementerian Agama dari korupsi," tandas Ade saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (26/5).

Ade melanjutkan, Prabowo Subianto seharusnya lebih berkonsentrasi membersihkan tim kampanyenya dari para terduga koruptor dibandingkan memojokkan KPK. "Saran saya pada Prabowo, kalau kita lihat visi dan misinya kan mendorong antikorupsi, jadi lebih baik dia membersihkan tim kampanyenya dari yang terduga korupsi," tegas Ade Irawan.

Faktanya memang banyak nama-nama di tim parpol pengusung Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan kasus korupsi. Prabowo maju sebagai bakal capres diusung oleh koalisi enam partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejauh ini, memang banyak elite dari parpol pengusungnya yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Golkar, diduga ada Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, dan Idrus Marham. Sementara PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Adapun PPP, selain Suryadharma Ali, kasus korupsi haji juga diduga melibatkan Hasrul Azwar.

Adapun PKS masih 'terlilit' perkara dugaan suap impor sapi yang dibongkar KPK dan kini masih berproses di Pengadilan Tipikor. Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Kehutanan.

Ade menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, ICW sudah melaporkan kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama. "Jadi basi bila ada politisi ditetapkan jadi tersangka korupsi, lalu politisi lain seolah-olah memojokkan KPK yang salah. Bagi kami, yang tahu sejak lama kasus ini ditangani, mau pilpres apa tidak, kalau bukti sudah kuat, ya siapapun ditetapkan jadi tersangka," bebernya.

"Prabowo sih sama seperti politisi lain. Selalu berusaha mendelegitimasi KPK supaya seolah-olah KPK yang salah."

Sebelumnya, saat berkunjung ke kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo, di Jakarta, Kamis (22/5), Prabowo Subianto mengkritik KPK yang menjadikan Suryadharma sebagai tersangka korupsi.

"Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah. Kita lihat dari momentum waktu. Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun," kata Prabowo.


SUMBER