JAKARTA - Praktisi hukum dan mantan Ketua YLBHI, Munarman mengatakan KPK sengaja mengarahkan senjatanya ke partai-partai Islam dan birokrat-birokrat yang dekat dengan Ormas Islam.

Menjadikan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) yang juga Ketua Umum PPP sebagai tersangka, kata dia, tidak lepas dari agenda politik ideologis dan pesanan asing.

"Saya melihat ada agenda politik dan juga pesanan untuk menghancurkan partai Islam dan birokrat yang dekat dengan ormas Islam. Semua langkah KPK seperti menerima pesanan asing untuk melakukan niat menghancurkan," kata Munarman ketika dihubungi wartawan, Senin (26/5).

Masyarakat lanjutnya, perlu bertanya ke KPK mengenai kunjungan rutin Dubes Amerika Serikat (AS) ke KPK dan juga pelatihan para penyidik KPK oleh FBI dan pembuatan road map yang dibiayai oleh USAID.

"Masyarakat perlu mempertanyakan itu. Apa itu gratis dan tanpa agenda?," tanya dia.

Munarman yang juga dikenal sebagai aktivisi ormas Islam ini mengatakan, penetapan SDA sebagai tersangka aneh. Sebab menurutnya, sejak 2012 Kemenag mulai melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan haji. (fas/jpnn)

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Moh Al Khotot berpandangan Rizieq Syihab cocok dipasangkan dengan Suryadharma Ali dalam pemilihan Presiden 2014 mendatang. Menurut dia, Rizieq memiliki tingkat popularitas tinggi jika dibandingkan dengan calon-calon presiden saat ini. "Apalagi jika disandingkan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, sangat cocok," kata Al Khotot dalam Musyawarah Nasional Front Pembela Islam di Bekasi, Jumat, 23 Agustus 2013.

Front Pembela Islam memulai musyawarah nasionalnya sejak Kamis, 22 Agustus hingga Sabtu, 24 Agustus. Rapat besar yang diadakan di Asrama Haji Bekasi Barat itu di antaranya membahas soal rencana kerja yang akan dilakukan FPI dan mengusung Ketua Umum FPI Rizieq Syihab sebagai calon presiden.

Selain Al Khotot, dukungan kepada Rizieq dikemukakan Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H. Cholil Ridwan. "Tokoh yang paling pas untuk menjadi Presiden Indonesia 2014-2019 adalah Habib Rizieq," kata Cholil saat memberikan sambutan.

Suryadharma Ali menanggapi wacana itu dengan mengatakan, "Setiap warga negara berhak mencalonkan sebagai presiden asal memenuhi ketentuan, memiliki kendaraan politik yang cukup," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Dalam musyawarah, FPI mengusung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah. Untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersyariah, negara mesti meningkatkan moralitas. Termasuk di antaranya merekomendasikan ke pemerintah untuk selalu memberantas korupsi serta kejahatan di dalam negeri. "Program kerja kami tetap meneruskan perjuangan Negara Kesatuan Repubplik Indonesia bersyariah," kata juru bicara FPI, Muchsin, kepada Tempo, Jumat, 23 Agustus.

Dia mengungkapkan, untuk menuju negara yang bersyariah juga harus menyingkirkan pemikiran yang liberal dan sekuler. "Harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang liberal dan sekuler mesti dikeluarkan dari negara ini," ujarnya.

Selain membahas program kerja, kata Habib Muchsin, munas juga akan membahas mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi. Puncaknya, bakal ada pemilihan pimpinan baru Front Pembela Islam.

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri (Antara/Jaringnews)

"Hukum dipermainkan seperti sekarang ini, dan tebang pilih sedang berjalan."

JAKARTA, Jaringnews.com - Pencekalan Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Emir Moeis oleh KPK, atas kasus dugaan korupsi PLTU Lampung, dinilai tidak adil dan lebih bermuatan politis ketimbang pendekatan hukum.

"Saya beri sikap. Ada suatu hal menurut saya tidak adil dalam prosesnya, mengapa Pak Emir dicekal dan tiba-tiba jadi tersangka," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam keterangan persnya di Sekretariat DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (27/7).

Kata dia, saat mendengar berita pencekalan Emir, dia terkejut bukan kepalang. Kala itu, dia sedang menghadiri pelantikan Bupati Buleleng, di Bali.

Dia mengemukakan, ada upaya menutupi kasus-kasus lain yang sampai saat ini bukan semakin pasti, sebaliknya makin melebar. Diantaranya, kasus Hambalang, Korupsi Pengadaan Al-quran, Wisma Atlet, dan PON di Riau.

"Saya tidak tahu kasus yang menimpa Pak Emir, dan saya minta Pak Emir menjelaskan kepada saya. Dia mengatakan tidak tahu terhadap pemanggilan dirinya," ucap Megawati.

"Hukum dipermainkan seperti sekarang ini, dan tebang pilih sedang berjalan," tambahnya.

Seperti diketahui, sejak Selasa (24/7), Emir Moeis, politikus PDIP yang menjabat ketua Komisi XI di DPR, diberitakan telah dicekal bepergian ke luar negeri oleh KPK.

KPK mengirimkan surat per tanggal 23 Juli 2012 kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Tak hanya Emir, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, KPK juga meminta pencekalan terhadap dua nama dari pihak swasta, yakni Reza Roestam dan Zulyansyah Putra.

Bagi Emir, berurusan dengan KPK bukan yang pertama kalinya. Emir juga dikaitkan dalam kasus suap cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGSBI), dan disebut sebagai salah satu anggota DPR yang menerima cek senilai Rp 200 juta. Emir membantah menerima cek tersebut dan lolos dari jerat hukum KPK.

Tak cukup sampai di situ, pertengahan tahun lalu, KPK juga pernah memeriksa Emir terkait kasus korupsi CIS-RISI PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2002-2006. Lagi-lagi, Emir membantah tudingan ini.