Dekati Gereja, Gerindra Akui Manifesto Pemurnian Agama Keliru

JAKARTA, Jaringnews.com - Menyusul kontroversi penolakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) atas manifesto pemurnian agama Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, adik capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Ketua Umum PGI, A.A. Yewangoe di kantor organisasi tersebut di Jakarta. Hashim yang adalah ketua Dewan Pembina Kristen Indonesia Raya (KIRA), didampingi timnya antara lain Ketua Eksekutif KIRA, Murphi Hutagalung, anggota Dewan Pembina, Mayjen TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Sekretaris Jendral: Eliezer H. Hardjo.

Sebagaimana dilansir oleh laman resmi PGI hari ini (23/5), pada pertemuan itu Hashim ingin meluruskan soal isu pemurnian agama yang tercantum dalam manifesto Partai Gerindra. Menurut dia, di negara Barat pun negara bertindak apabila ada yang menistakan agama. Ia mencontohkan di Jerman.

Ada Church of Saintology ini dilarang di sana karena menodai kemurnian agama. Mereka dilarang karena tujuannya ingin menggelapkan pajak. Jadi ini yang kami maksud,” ujar Hashim dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (22/5) itu.

Contoh lain, Hashim menunjukkan Saksi Yehova di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dilarang Pemerintah karena dianggap menimbulkan keresahan.

Yewangoe dalam pertemuan itu tetap pada pendiriannya bahwa tidak bisa negara mengatur agama. Sebaliknya, negara harus menjamin semua umat beragama untuk dapat menjalankan agamanya. Negara harus bertindak jika terjadi kasus terkait kebebasan beragama, karena negara memiliki alat. “Contoh kasus GKI Yasmin jelas negara tidak berbuat apa-apa,” tandasnya.

Di bagian lain, Yewangoe menegaskan PGI tidak dalam posisi menolak seseorang atau partai apapun. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, Hendry Lokra, manifesto Gerindra itu berbahaya."Dalam percakapan tadi, Ketua Umum PGI telah menjelaskan posisi PGI, PGI tidak dalam posisi mendukung atau menolak capres tertentu. PGI hanya menanggapi manifesto Gerindra, khususnya poin mengenai pemurnian agama, bagi PGI itu berbahaya," tutur Hendry, sebagaimana dikutip oleh satuharapan.com.

Gleny Kairupan mengakui bahwa Manifesto Gerindra tersebut dibuat tergesa-gesa. Hal itu dikarenakan mereka harus memenuhi batas waktu persyaratan ketika Gerinda ingin didaftarkan sebagai partai. “Jadi ini dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan Pak Prabowo sejak 3 tahun lalu juga pernah bilang bahwa manifesto ini harus diperbaiki,” kata Gleny.

Menurut Yewangoe kalimat dalam manifesto itu perlu diformulasi ulang. “Jiwanya kami mengerti, dan oleh sebab itu kami akan memberi masukan. Jika ada manifesto seperti ini di partai lain kami pasti juga tolak,” tegasnya.

Sebagai informasi, Manifesto Gerindra yang ditolak oleh PGI berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

Pekan lalu dalam sebuah seminar yang juga menghadirkan Ketua KPK, Abraham Samad, Yewangoe dengan tegas menyatakan pemerintah selama ini justru terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan beragama. Ia mengambil contoh ucapan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang mengatakan bahwa ia akan membuat penganut Syiah dan Ahmadiyah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Menurut Yewangoe, Menteri Agama keliru dalam hal itu karena negara tidak mempunyai wewenang dan kompetensi untuk membuat seseorang bertobat.