JAKARTA - Program Kampung Deret di ibu kota layak menjadi program pembangunan nasional.
calon presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi atas kepedulian, keberanian, dan kebepihakannya kepada masyarakat melalui program-program kerakyatan di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya program Kampung Deret, yang awalnya memicu rasa skeptis, namun belakangan mengundang decak kagum.

"Kepemimpinan Jokowi sangat mempengaruhi keberhasilan program Kampung Deret ini," kata ahli tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, Sabtu (24/5/2014).

Yayat yang terlibat dalam program ini mengakui, keberhasilan kampung deret tak lepas dari kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Prinsip pelaksanaanya pun dinilainya ideal bagi rakyat.

"Berapapun biayanya, sebagai pemimpin, Jokowi akan berikan berapapun. Asal penerima bantuan program harus mengikuti kriteria yang ditetapkan, yakni dari kalangan kurang mampu. Jangan dibagikan ke anggota masyarakat berdasarkan sanak famili dari aparat birokrasi," papar Yayat.

Program bantuan yang bersifat gratis ini diyakininya bisa berdampak lebih luas. Asalkan anggarannya lebih banyak dibantu pemerintah. Yayat menarik korelasi dari yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah Jokowi melalui Porgram Kampung Deret adalah prinsip seorang pemimpin yang tak mau jadi kaya sendiri.

"Maka disinilah terjadi konsep pengabdian. Kalau memang tujuannya memperbaiki masyarakat, dibuatlah seperti ini," jelasnya.

Sebenarnya, imbuh Yayat, sudah banyak program sejenis. Misalnya, Program Perbaikan Kampung, lalu di Kementerian Pekerjaan Umum dengan Program P3KT. Namun, bantuan dari pusat tak dimanfaatkan dengan baik.

"Jokowi bisa melakukannya kalau ini mau diangkat menjadi program nasional. Saya bahkan memimpikan ini dibangun secara nasional bahwa kawasan kumuh perkotaan dikurangi alias no slum," tegasnya.

Langkahnya bisa diawali dengan tim pendahulu yang melakukan studi menyeluruh atas kelaikan lokasi dan jumlah warga yang menerima bantuan. Tim itu juga akan mempelajari sejauh mana biaya program mencukupi kebutuhan revitalisasi perumahan warga.

Lalu, masyarakat didorong untuk membuat tabungan sendiri seandainya jumlah biaya yang digelontorkan pemerintah masih kurang. Standarnya, DKI Jakarta, setiap rumah diberi bantuan Rp54 juta.

"Kepemimpinan penting untuk bisa memastikan pelaksanaannya. Saya yakin Pak Jokowi sudah teruji dan bisa melakukannya," pungkas Yayat.
(ahm)

sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014...ogram-nasional