Gus Dur Gebrak Meja, Tolak Kompromi Jatah Menteri


Created on Thursday, 23 January 2014 16:01
Jakarta, GATRAnews - Almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menggebrak meja saat diminta berkompromi berbagi kekuasaan dengan partai politik lain, agar tidak dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden keempat Republik Indonesia.

Sikap tegas tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dalam diskusi tentang pemikiran Gus Dur bertajuk "Demokrasi dan Pluralisme", di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (23/1).

Pada era tersebut, Mahfud yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengaku bertemu dengan sejumlah orang dari partai politik tertentu. Dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa Gus Dur tidak akan dilengserkan asal mau kompromi dengan partai lain.

"Sebelum jatuh, saya datang ke Gus Dur dengan Hilal Hamdi. Kemudian saya bilang, Gus harus berkompromi dengan kekuatan lain. Usulan itu saya sampaikan karena saya sudah bertemu petinggi partai di rumah MS Hidayat," tutur Mahfud.

Kepada Gus Dur, Mahfud mengatakan, agar tidak dilengserkan dari jabatan presiden, maka Gus Dur harus membubarkan kabinet dan membagikan jabatan menteri kepada partai politik yang orang-orangnya telah ditentukan oleh partainya.

"Gus Dur menggebrak meja. 'Nggak bisa! Demokrasi itu bukan pasar. Saya tidak mau jatuh kalau dengan kompromi. Kita harus buat fakta baru dengan cara berjuang'. Kemudian Gus Dur jatuh, karena pilihannya begitu," tutur Mahfud.

Selain menolak melakukan kompromi berbagi kekuasan, Gus Dur juga menolak mengeluarkan dekrit menetapkan Indonesia sebagai negara Islam kepada kelompok tertentu yang mengaku bisa menyelamatkan Gus Dur dari jabatannya jika mengeluarkan dekrit tersebut. Hal itu membukyikan, Gus Dur tidak melakukan politik praktis. (IS)

http://www.gatra.com/politik-1/45977...h-menteri.html