Jokowi-JK Agendakan Konsolidasi Perbankan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla siap menjalankan konsolidasi perbankan agar tercipta penguatan perbankan yang diperlukan untuk memenangi persaingan dengan bank-bank asing.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Rabu, mengatakan jika PDI Perjuangan beserta koalisinya dipercaya rakyat untuk memerintah, yang menjadi perhatian adalah Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bank BUMN nasional tidak sampai kalah bersaing dengan bank-bank asing.

Karena itu dibutuhkan bank BUMN yang ramping dan efisien dengan permodalan yang kuat."Konsolidasi perbankan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 harus dilakukan," ujarnya.

Dia menambahkan dalam visi dan misi Jokowi-JK berjudul 'Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian', Jokowi-JK mengagendakan kedaulatan di bidang keuangan dan penguatan sektor keuangan berbasis nasional.

Untuk kedaulatan di bidang keuangan, program pertama pasangan tersebut adalah memperluas inklusi keuangan, yakni minimal 50 persen penduduk bisa mengakses lembaga keuangan.

Menurut dia Jokowi-JK juga berkomitmen membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. Pertama, melalui instrumen regulasi, yakni harus ada pembatasan penjualan saham bank nasional kepada bank asing dan pengaturan yang lebih ketat untuk menghindari konglomerasi tumpang tindih.

Langkah kedua melalui pendekatan diplomasi. Asas resiprokal bagi bank-bank Indonesia harus segera diimplementasikan. Pasangan Jokowi-JK berkomitmen pula mendukung perbankan nasional untuk mengembangkan sayapnya ke luar negeri, terutama di Asean.

Ketiga adalah menggunakan instrumen standardisasi keuangan yang jelas. Keempat adalah menggunakan instrumen penguatan kelembagaan terutama untuk membuat microfinance menjadi lebih bankable.

Sementara itu, Ekonom UGM Sri Adiningsih mengatakan jika Jokowi-JK memerintah, konsolidasi perbankan nasional akan disesuaikan dengan kebutuhan. "Itu tergantung kebutuhan perbankan kita," ujarnya.

Dia mengatakan perbankan harus menata diri agar tidak sampai dikuasai asing, penting untuk segera mengatur indeks perbankan, kecukupan modal, dan lainnya. "Pokoknya banyak cara," lanjutnya.

Pengamat Pasar Modal Edwin Sinaga mengatakan untuk mewujudkan konsolidasi perbankan nasional, pemerintahlah yang harus menjadi pionir.

"Logikanya, sebagai pemegang saham di bank BUMN, pemerintah justru harus memberikan contoh pentingnya hal tersebut," ujarnya.

Menurutnya, rencana akuisisi bank BTN oleh Bank Mandiri adalah sesuatu yang baik, namun karena ini adalah tahun politik, hal tersebut dianggap tidak tepat. Edwin berharap pemerintahan baru nanti segera mengimplementasikan langkah konsolidasi perbankan yang saat ini tertunda.

"Jusuf Kalla pasti sudah mengetahui pentingnya langkah ini, secara platform pasti sudah sama. Tinggal langkah untuk memulainya dan konsolidasi perbankan bukanlah isu baru, yang diperlukan saat ini adalah mewujudkan hal tersebut," katanya.

Gerindra Nilai Pemerintah Baru Harus Jalankan Konsolidasi Perbankan

Skalanews-Ketua Tim Ekonomi Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah mengatakan, konsolidasi perbankan harus dijalankan oleh pemerintahan baru meski kondisi perbankan saat ini lebih baik.

"Jika dipercaya rakyat memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, Gerindra siap memperkuat perbankan nasional melalui konsolidasi," kata Burhanuddin Abdullah, yang pernah menjabat Gubernur BI, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (22/5).

"Terlebih jika kita memasuki persaingan tingkat regional, maka faktor permodalan, efisiensi suku bunga (jadi lebih rendah) supaya terjangkau oleh masyarakat, mutlak perlu dijalankan," jelasnya.

Burhanuddin menambahkan, program ekonomi yang diusung pasangan Prabowo-Hatta, sebagai capres dan cawapres, lebih banyak berpihak kepada masyarakat.

"Kami juga akan membuat bank khusus untuk pembiayaan pertanian, nelayan, dan koperasi. Dan ada gagasan untuk membuat UU Perbankan yang lebih baik," tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Perbankan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis, konsolidasi perbankan akan terjadi usai terpilihnya pemerintahan baru.

"Seperti penundaan akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, menurut saya ini, hanya bersifat sementara. Agar tidak menimbulkan gejolak, karena ini tahun politik," jelas dia.

Purbaya yakin, ketika rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri digulirkan, pemerintah baru sudah memiliki desain yang baik terhadap hal tersebut.

Secara terpisah, Ketua Aliansi Profesional Muda Pasar Modal Indonesia (APMPMI) Panca Prejapar mengatakan, konsolidasi perbankan mutlak diperlukan agar lebih fokus dan tertata. Dia menyayangkan tertundanya aksi akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri.

Panca Prejapar berharap, pemerintahan baru nanti dapat mengimplementasikan konsolidasi perbankan yang saat ini tertunda.

"Ada baiknya proses akuisisi ini dilanjutkan oleh pemerintahan baru nanti," jelasnya.

Lebih lanjut Panca mengatakan, hingga saat ini pasar masih menunggu visi misi para pasangan calon presiden-cawapres, mengingat pasar belum mendengar program nyata pasangan capres terkait dunia perbankan. (ant/ds)