Diyakini ada aktor intelektual di balik korupsi pengadaan bus TransJakarta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, diperlukan sikap terbuka dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang juga Calon Presiden RI 2014-2019, untuk menjelaskannya kepada masyarakat.

Hal itu diutarakan perwakilan Forum Aktivis 98 Jawa Barat, Agung Medco. Menurut dia, Jokowi sebaiknya tidak terkesan menutup diri. Permasalahan harus diperjelas agar proses hukum berjalan lancar, jauh dari politisasi dan informasi yang sesat.

"Jokowi juga harus menjelaskan peran Bimo (Michael Bimo Putranto) sebagai pemenang tender dan bagaimana prosedurnya," tegasnya, dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (21/5).

Selain itu, pihaknya juga menuntut Jokowi bertanggung jawab jika terbukti secara hukum terlibat korupsi dalam kasus ini.

"Kami mendesak kepada pihak kejaksaan untuk segera memeriksa Gubernur DKI sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, dan menangkap Bimo karena dugaan korupsi tersebut," papar Agung.

Masyarakat, kata dia, harus tetap mengawasi proses hukum kasus pengadaan TransJakarta, agar tidak ada campur tangan kekuatan kotor yang bisa mengaburkan proses hukum.

Jaksa Agung, Basrief Arif, memastikan penyidikan kasus dugaan mark up pengadaan bus TransJakarta masih akan terus berlanjut. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) yang menangani kasus ini, tidak akan berhenti setelah menetapkan mantan Kadishub DKI, Pristono sebagai tersangka.

Kabarnya, Kejagung berencana memanggil Jokowi yang disebut-sebut memperkenalkan Pristono dengan Michael Bimo Putranto yang adalah makelar dalam pembelian bus TransJakarta.


[URL="Diyakini ada aktor intelektual di balik korupsi pengadaan bus TransJakarta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, diperlukan sikap terbuka dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang juga Calon Presiden RI 2014-2019, untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Hal itu diutarakan perwakilan Forum Aktivis 98 Jawa Barat, Agung Medco. Menurut dia, Jokowi sebaiknya tidak terkesan menutup diri. Permasalahan harus diperjelas agar proses hukum berjalan lancar, jauh dari politisasi dan informasi yang sesat. "Jokowi juga harus menjelaskan peran Bimo (Michael Bimo Putranto) sebagai pemenang tender dan bagaimana prosedurnya," tegasnya, dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (21/5). Selain itu, pihaknya juga menuntut Jokowi bertanggung jawab jika terbukti secara hukum terlibat korupsi dalam kasus ini. "Kami mendesak kepada pihak kejaksaan untuk segera memeriksa Gubernur DKI sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, dan menangkap Bimo karena dugaan korupsi tersebut," papar Agung. Masyarakat, kata dia, harus tetap mengawasi proses hukum kasus pengadaan TransJakarta, agar tidak ada campur tangan kekuatan kotor yang bisa mengaburkan proses hukum. Jaksa Agung, Basrief Arif, memastikan penyidikan kasus dugaan mark up pengadaan bus TransJakarta masih akan terus berlanjut. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) yang menangani kasus ini, tidak akan berhenti setelah menetapkan mantan Kadishub DKI, Pristono sebagai tersangka. Kabarnya, Kejagung berencana memanggil Jokowi yang disebut-sebut memperkenalkan Pristono dengan Michael Bimo Putranto yang adalah makelar dalam pembelian bus TransJakarta. buka-bukaan aja pakdeh, daripada ente ntar malah dibuka orang boroknya "]sumber[/URL]

buka-bukaan aja pakdhe, daripada ente ntar malah dibuka orang boroknya