illustrasi

Dampak Sertifikasi, Guru Rentan Perselingkuhan
Kamis, 24 Januari 2013 | 15:37 WIB

TEMPO.CO, Sleman - Salah satu dampak negatif dari sertifikasi guru adalah perselingkuhan. Sebab, dengan dana sertifikasi yang lumayan besar guru sangat rentan terhadap perselingkuhan.

Dengan uang berlebih selain dari gaji itu profesi guru merupakan salah satu yang sangat rentan atas terjadinya perselingkuhan. Baik antar guru maupun dengan yang lainnya. Namun jika yang bersangkutan mempunyai komitmen dan iman yang kuat maka perselingkuhan bisa diatasi.

"Dana sertifikasi guru lumayan tinggi, dari uang gaji yang diterima setiap bulan sebenarnya sudah mencukupi. Ditambah lagi dengan dana yang besar, guru sangat rentan perselingkuhan," kata Rani Pribadi, Direktur Aksara, lembaga pembela hak-hak perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 24 Januari 2013.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan dan landasan. Dari pengakuan teman-temannya yang suaminya berprofesi guru, perselingkuhan karena ada uang berlebih terjadi di semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perselingkuhan yang sangat rentan merusak harmoni keluarga disebutkan adalah perselingkuhan yang diimbangi dengan cinta atau yang berkelanjutan. Sehingga sangat mengganggu kehidupan keluarga yang berdampak pada istri/suami, bahkan anak-anak.

Namun, jika perselingkuhan karena suami membayar pekerja seks komersial tidak banyak dampaknya ke keluarga (kalau tidak ketahuan). Karena hanya sesaat untuk melampiaskan birahi.

"Perselingkuhan terjadi bukan hanya dari pihak laki-laki, tetapi juga pihak perempuan. Tapi untuk kasus perselingkuhan yang dilakukan guru perempuan sangat jarang," kata Rani.

Jika guru perempuan yang mendapatkan dan sertifikasi, yang jumlahnya puluhan juta setiap tahunnya lebih banyak dimanfaatkan hal yang positif. Meskipun juga banyak yang berperilaku konsumtif, tidak dimanfaatkan ke hal yang negatif menurut ukuran moral.
Memang, kata dia tidak hanya guru yang berselingkuh. Tetapi dari semua profesi, orang zaman sekarang banyak yang berperilaku negatif seperti perselingkuhan. Bahkan pejabat, pengusaha, dan profesi lain tetap rentan perselingkuhan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012 tercatat ada 84 kasus perselingkuhan yang dilaporkan. Namun, angka itu diyakini lebih banyak karena banyak yang tidak melapor.

Kasus perselingkuhan ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali oleh para pejabat. Namun, memang tidak ada angka yang pasti untuk kasus perselingkuhan yang melibatkan pejabat. Sebab, dari perselingkuhan itu, kasusnya banyak yang ditutupi.

Berdasarkan data di Rifka Annisa, women crisis center di Yogyakarta, perselingkuhan mencapai 272 kasus. Kasus ini dihitung sejak 2010. Pada 2010 ada 85 kasus, 2011 ada 83 kasus. Dan hingga November 2012 ada 84 kasus perselingkuhan yang dilaporkan.

"Bahkan ada teman saya yang suaminya guru minta dana sertifikasi dihapuskan, karena suaminya setelah punya uang banyak justru berselingkuh," kata Rani.

Pada Kamis, 23 Januari 2013, para guru di Sleman yang sudah mengikuti uji sertifikasi menerima sertifikat. Sertifikat Pendidik Lulus 2012 di kabupaten itu sebanyak 785 dari 862 pendidik yang ikut. "Dari 785 orang guru yang lulus sertifikasi, sertifikat pendidik yang telah terbit 780 sertifikat, sedangkan lima orang guru lainnya belum terbit," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sleman, Arif Haryono.

Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan, guru yang menerima sertifikat berarti juga memperoleh hak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraannya yang jumlahnya tidak sedikit. Besaran peningkatan penghasilan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan sudah menjadi ketetapan. "Namun perlu diingat, bahwa diberikannya tunjangan sertifikasi pendidik adalah untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan profesionalitas guru," kata dia.

Dengan menerima sertifikat ini, diharapkan agar para guru dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...Perselingkuhan

PKS: Berjanji hapus program sertifikasi profesi guru
Kamis, 06 Februari 2014 | 18:55 WIB



JAKARTA. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dunia pendidikan di Indonesia kini masih jauh dari harapan. Sarana pendidikan belum merata serta minimnya guru yang berkualitas. Alhasil, dibutuhkan pembenahan lebih serius.

Padahal, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini seperti yang tertuang dalam pembukaanUndang-undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu anggota Fraksi PKS di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhasan Zaidi, mengatakan untuk bisa mencapai tujuan kemerdekaan itu, PKS menawarkan sejumlah program. Pertama, demi menciptakan pendidikan Indonesia berkualitas, maka kemampuan guru harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk itu, nomor urut ketiga peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 menawarkan program penambahan jumlah lembaga pelatihan guru. Dengan memperbanyak jumlah lembaga pelatihan diharapkan, kemampuan guru bisa bertambah. Selain itu, maka secara berkala kemampuan guru bisa teruji, dan terukur. "Kalau kualitas guru bisa meningkat secara berkala, maka ini kualitas pendidikan menjadi lebih baik," katanya.

Kedua, program sertifikasi guru yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, program sertifikasi guru hanya sebatas formalitas saja. Sebab, tidak berdasarkan metode penilaian yang tepat, dan ujian cuma dilakukan sekali. "Kan tidak adil, kalau muridnya ada ujian berkala sedangkan gurunya tidak," tegasnya.

Sayangnya Nur Hasan tidak memperinci apakah kebijakan ini juga berarti PKS akan menghapus anggaran tunjangan bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi. Sekadar tahu, tahun ini anggaran tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 60,5 triliun atau naik 40% dari tahun 2013 sebesar Rp 43,1 triliun.

Masalah ketiga yang menjadi prioritas PKS dalam hal pendidikan adalah soal penyusunan kurikulum. PKS menilai penyusunan kurikulum seperti melakukan coba-coba. Misalnya saja dalam metode Ujian Nasional (UN) yang menuai berbagai masalah. Serta penggunaan sistem rintisan sekolah bertaraf internasional atawa RSBI yang juga tidak tepat. Padahal, penerapan kurikulum harus sangat serius tidak bisa coba-coba.

PKS juga ingin mengoptimalkan bujet pendidikan yang porsinya mencapai 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan tahun 2014 mencapai Rp 371,2 triliun. Alokasi anggaran ini naik 7,5% jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2013 sebanyak Rp 345,3 triliun.

Anggota Fraksi PKS, Raihan Iskandar bilang PKS bilang selama ini penyaluran anggaran itu belum optimal. Terutama untuk pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang berkualitas di daerah. Begitu juga pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin, implementasinya masih ditemui banyak terjadi kebocoran.

Soal jualan janji yang lain di bidang pendidikan pada kampanye Raihan bilang partainya masih membahas program lebih detail. Kini
http://nasional.kontan.co.id/news/pk...asi-profesi-gu

Janji Jokowi di Hari Pendidikan Nasional
Diantaranya tak akan menghapus tunjangan sertifikasi guru
Jum'at, 02 Mei 2014 | 10:45 WIB


Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memaparkan sejumlah program di bidang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014. Jokowi mengatakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” kata Jokowi melalui siaran pers yang dikirim lewat Media Centre, Jumat, 2 Mei 2014.

Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.

Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.

Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...dikan-Nasional

Pemerintah didesak hapus SERTIFIKASI GURU karena pemborosan
Minggu, 01 April 2012, 10:38 WIB

JAKARTA: Pemerintah didesak menghapus sertifikasi guru karena pada kenyataannya tidak membuat kualitas mengjara para guru meningkat. Agus Purwadi, seorang guru swasta di Yogyakarta, mengatakan sertifikasi guru di Indonesia hanya pemborosan saja, karena anak didik juga tidak makin meningkat pembelajarannya sehingga hanya memboroskan keuangan negara.

"Kenyataannya, pemberlakuan sertifikasi itu malah membuat para guru sikut-sikutan untuk mendapatkan jam pelajaran lebih banyak lagi sehingga kualitas mengajarnya pasti menurun," tegasnya kepada Bisnis hari ini.

Sertifikasi guru, juga kini menjadi obyek empuk Dinas Pendidikan di daerah untuk menakut-nakuti guru dan merogoh kocek guru dengan dalih sosialisasi guru berbiaya Rp 250 ribu-Rp 500 ribu/ orang. Menurut Agus, program sertifikasi guru misalnya, sudah melenceng dari tujuan awalnya.

Seperti diketahui, Sertifikasi dan Penilaian Kinerja (PK) guru kini mengalami perubahan proses yang diklaim untuk memudahkan mereka meningkatkan kinerja dan profesionalitas.Namun, menurut Agus, bukan profesionalitas yang didapat, kualitas mengajarnya hanya segitu saja bahkan menurun seiring jam mengajar yang bertambah.

Agus juga menyoroti masalah Block Grand yang sering tidak tepat sasaran. "Sekolah saya saja APBS nya mencapai puluhan miliar tetap dapat block grand. Ini salah kaprah, mending dikasih saja ke sekolah yang membutuhkannya," tegasnya. Mendikbud Muhammad Nuh enggan menjawab pertanyaan bisnis seputar sertifikasi guru dan block grand kepada Bisnis
http://news.bisnis.com/read/20120401...ena-pemborosan

---------------------------

Untuk PKS yang berencana menghapus sertifikasi guru engan alasan pemborosan anggaran negara, tak semuanya juga tepat, sebab gaji guru selama ini masih kecil. Untuk mengatasi dampak negatif seperti berselingkuh, sebaiknya PKS memperjuangkan saja kalau Guru atau PNS, diperbolehkna punya bini sampai empat orang ...