Iklan politik menjadi primadona bagi para kontestan pemilihan umum untuk menjaring preferensi publik. Riset Nielsen menunjukkan, dana iklan politik tahun 2009 mencapai Rp 2,208 triliun, meningkat 66 persen dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai Rp 1,327 triliun. Angka yang sesungguhnya pasti lebih besar karena riset ini belum menghitung belanja iklan politik untuk media radio, Internet, serta media luar ruang. Dana iklan politik juga masih akan menggelembung karena, menjelang pilpres 2014, dapat dipastikan iklan politik semakin gencar menyapa publik.Ketika media massa berada dalam konteks sosial dan dikonsumsi oleh khalayak. Maka pada saat itu media massa berhadapan dengan masalah etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media massa pada dasarnya tidak bebas nilai. Ujian terberat bagi media massa. Yakni menyeimbangkan kebebasan pers dalam memberikan informasi/pemberitaan dengan porsi tanggung jawab yang diembanya. Ia harus memposisikan netral. Keputusannya tidak boleh mau diintervensi penguasa. Walaupun disiram dengan imbalan. Karena etika kebijaksanaan pers bertujuan melakukan pendidikan terhadap rakyat. Maka pers tidak boleh tergoda oleh imbalan. Etika adalah aturan moral. Berasal dari sebuah situasi di mana seseorang bertindak dan mempengaruhi tindakan orang atau kelompok lain. Definisi etika ini juga berlaku untuk kelompok media sebagai subjek etis yang ada. Setiap arahan dan aturan moral mempunyai nilai dan level kontekstualisasi. Bisa pada tingkat individu, kelompok, komunitas atau sistem sosial yang ada. Dapat dikatakan bahwa etika pada level tertentu sangat ditentukan oleh arahan sistem sosial yang disepakati.
Dalam konteks politik, terutama dalam kesuksesan pemilihan Presiden. Peran media diharapkan dapat melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Setidaknya berperan dalam penambahan informasi tentang pemilu presiden. Informasi tersebut bisa mempengarui perilaku memilih. Sehingga akan berdampak pada sistem politik yang berjalan. Selain itu, media dapat menjadi sarana sosialisasi. Bisa penyampaian program-program dari kandidat presiden, kemudian media juga menjadi sarana untuk memberitakan sepak terjang kandidiat. Sehingga berharap masyarakat mempunyai penilaian. Tidak salah pilih terhadap kandidat presiden.Pemilihan presiden akan menghasilkan pemimpin baru ini yang beberpa waktu lagi yang akan kita songsong 09 juli nanti tentang Pewaris pemegang otoritas kekuasaan negara ke depan. Nantinya akan memiliki wewenang dan kapasitas untuk menjalankan dan mengatur pemerintahan negara. Maka dari itu peran media patutnya mengawasi Memberikan informasi kepada publik atas aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan politik yang dilakukan pemerintahan. Aktivitas dan keputusan politik akan menjadi sentral perhatian. Dan secara tidak langsung akan membentuk opini dalam masyarakat.Dalam mekanisme demokrasi, publik merupakan penguasa. Setiap keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dan mengikat semua orang haruslah diketahui terlebih dahulu oleh publik (masyarakat). Publik tentunya akan merespon keputusan tersebut. Apakah sesuai dengan aspirasi mereka atau tidak. Respon tersebut kemudian menjadi pedoman. Khususnya bagi penguasa untuk memperbaiki keputusan yang mereka keluarkan. Begitu seterusnya hingga masyarakat (publik) akan menerima keputusan tersebut. Opini masyarakat terhadap figur kandidat pilpres sangat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan media massa. Peranan media massa sanggup dan mampu membentuk opini masyarakat. Media massa bahkan mampu menggiring opini masyarakat pada kesimpulan dan persepsi yang diciptakan media.
Oleh karena itu media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran agar masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Media sebaiknya tidak memunculkan kesan menilai atau keberpihakan khususnya dalam masa kampanye Pemilu. Biarlah masyarakat sendiri yang akan menilai. Yang diperlukan media hanyalah menyampaikan informasi yang sebenarnya, jelas hitam putihnya. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada pilihan mereka, karena persoalan Pemilu adalah persoalan masa depan bangsa. Media harus mampu bersikap objektif dalam penayangan berita. Selanjutnya pengaruh dari media massa terhadap politik dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pengaruh televisi (media massa elektronik) dan pengaruh surat kabar (media massa cetak). Dengan demikian diperlukan obyektivitas dan netralitas dari media itu sendiri agar tercipta iklim yang baik dalam masa Pemilu.