Pelanggaran emang harus ditindak tegas gan, kalo ga ya udah pasti bakalan dilanggar lagi kan? ga bakal ada kapoknya menurut ane sifat orang Indonesia itu. Contoh kecil aja deh, kaya ngelawan arus lalu lintas? akibatnya kan jadi celaka
Ane sih berharap semoga aja pelanggar itu kapok dengan tindakannya, sama kaya orang yang membelot gini nih di Golkar, ketuanya bilang dukung prabowo eh dia malah dukung jokowi, kan itu salah gan makanya harus ditindak tegas biar pada sadar kalo pada melawan arah dan bisa membahayakan keutuhan Golkar.
Quote:
Golkar Harus Beri Sanksi Tegas Kader Pembelot
[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2102517/golkar-harus-tegas-beri-sanksi-kader-yang-membelot#.U3xznJSSxR0"]INILAHCOM[/URL], Jakarta - Partai Golkar harus segera menindak tegas bagi kadernya yang membelot pada Pemilu presiden bulan Juli 2014 nanti.
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Golkar perlu mendisiplinkan kader-kadernya yang tidak sepaham untuk Pemilu presiden mendatang.
"Golkar perlu mendisiplinkan kader yang membelot, yang resisten terhadap keputusan partai," kata Zuhro kepada INILAHCOM, Selasa, (20/5/2014) malam.
Menurut dia, apabil partai berlambang pohon beringin ini tidak mengambil tindakan, maka kader pun akan terus membangkang keputusan yang diambil oleh pimpinan partai tersebut.
"Selama partai tidak tegas terhadap kader yang melanggar peraturan partai, maka selama itu pula kader akan melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Zuhro, pimpinan Partai Golkar harus menegakkan aturan terhadap kader-kadernya yang tidak mematuhi keputusan partai.
"Hukum harus ditegakkan, kalau perlu ada sanksi tegas untuk memberikan efek jera," jelas dia.
Quote:
Golkar Jatim Dukung Sanksi ke Kader Pro-Jokowi dan JK
TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Jawa Timur mendukung pemberian sanksi kepada kader atau pengurus partai yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Mereka akan dianggap tidak patuh terhadap keputusan atau mandat Golkar," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali pada Tempo, Selasa, 20 Mei 2014.
Hanya saja, Zainudin mengatakan ketidakpatuhan itu tidak bisa digeneralisasi. Harus dilihat lebih dulu derajat keterlibatan atau dukungan kader yang bersangkutan. Apakah dia berperan aktif, menjadi tim sukses, atau hanya sekadar menghadiri kampanye.
Ketidakpatuhan itu juga harus bisa dibuktikan. "Makanya, kita harus hati-hati betul. Jangan sampai dia cuma datang (kampanye) karena lihat dangdut, misalnya, tapi sudah dijatuhi sanksi," ujar Wakil Ketua Komisi Energi DPR periode 2009-2014 ini.
Golkar Jawa Timur, tutur Zainudin, dipastikan akan solid memberikan satu suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, karena sudah menjadi keputusan partai. Apalagi, dalam rapat koordinasi, Jumat, 16 Mei 2014, seluruh pengurus daerah Jawa Timur sudah menyatakan komitmennya untuk menyerahkan keputusan kepada Zainudin sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur.
"Suara Golkar enggak pecah di Jatim. Apalagi, waktu rapat sebelum Rapimnas Golkar, mereka sudah berkomitmen untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan ke saya," katanya.
Hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar menyebutkan partai memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk mengambil langkah politik dan melakukan komunikasi politik dalam menentukan arah koalisi. Partai berlambang pohon beringin kemudian memutuskan untuk berkoalisi mendukung Prabowo-Hatta.
Karena itu, bagi semua komponen organisasi harus terikat dengan keputusan Golkar. Anggota struktural Golkar yang mencalonkan atau dicalonkan dari partai lain harus berhenti dan menanggalkan jabatan struktural. Jusuf Kalla yang dicalonkan sebagai wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Zainudin, sudah tidak lagi masuk dalam posisi struktural partai. Jadi, tidak dijatuhi sanksi. Namun, yang jelas, dia tidak boleh membawa atribut partai selama kampanye.
