Bisnis.com, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan merealisasikan wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah lain jika berhasil menang dalam pemilihan presiden.

Hal itu termuat dalam program mempercepat pembangunan infrastruktur yang dimasukkan dalam visi misi Prabowo-Hatta sebagaimana dikutip dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ada 11 poin yang terkandung dalam visi misi Prabowo-Hatta terkait percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu:

Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1.400 triliun atau 10,32% dari total belanja negara 2015-2019
Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan, termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudra dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir
Memulai proses perencanaan pemindahan ibu kota negara
Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung, dan kawasan industri nasional, termasuk industri maritim dan pariwisata
Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan telekomunikasi
Memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang diisyaratkan untuk pembangunan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kotamadya/kabupaten
Membangun secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta
Meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik
Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar
Mempercepat penyediaan rumah bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui:

(i) negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat

(ii) pengembangan apartemen/rumah susun oleh swasta BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan

(iii) pembangunan 2.000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5% per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara

(iv) pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5 % per tahun atau bagi hasil syariah yang setara


SUMBER

mau dipindahkan kemana ibukota kita paaaak...