JAKARTA - Sikap politik berbeda ditunjukkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Wanda Hamidah dalam memilih pasangan capres/cawapres di Pilpres 2014 mendatang.

Jika Ketua Umum PAN memilih bekerja sama dengan Prabowo Subianto dalam ikatan koalisi, maka Wanda cenderung memilih duet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan beserta mitra koalisinya.

“Kemarin, saya deklarasi di Twitter dukung Jokowi-Jusuf Kalla. Memang, tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi kita harus pilih yang terbaik,” kata Wanda dalam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) bekerjasama dengan Freedom Institute di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2014).

Wanda melanjutkan, jika Jokowi-JK nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti, maka dia meminta Jokowi-JK untuk berkomitmen menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

“Siapa pun yang terpilih nanti, jangan jadikan kasus ini sebagai komoditas politik. Meski, saya dukung Jokowi-JK, nanti saya akan tagih, komitmen anda atas kasus Mei 98 ini seperti apa? Tetap akan saya tagih nanti,” tegasnya.

Ihwal sikap politik PAN yang telah resmi mendukung Prabowo sebagai capres, Wanda mengaku hatinya terluka. Pasalnya, sedari awal, dirinya memutuskan terjun ke dunia politik salah satu alasannya adalah untuk turut mendesak penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lampau.

“Ketika ketua umum saya lakukan koalisi, ini menjadi luka yang harus saya telan dalam-dalam. Saya terluka. Saya tetap tidak bisa menerimanya. Idealisme itu, di mana pun mereka berada para aktivis 98, idealisme itu tetap akan mereka bawa,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar berharap siapa pun presiden terpilih nantinya, termasuk Jokowi, harus tetap kritis untuk segera menuntaskan kasus dugaan HAM 1998.

“Saya tidak mau kurangi daya kritis saya, saya tetap concern semua kejahatan itu harus diungkap kebenarannya. Kalau ada kejahatan yang luar biasa, maka siapa yang terlibat harus diadili,” ujar Haris.