TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan mengatakan ucapan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bappilu) Puan Maharani bahwa dirinya kandidat calon wakil presiden Joko Widodo mesti diartiikan lain.
|
Menurut dia, Puan tampak belum ikhlas jika partai berlambang kepala banteng tersebut mengusung calon wakil presiden dari luar partai. Meski begitu, ada nilai positif jika Puan dimasukkan sebagai kandidat. "Ini seperti penyeimbang agar Joko Widodo dan timnya tak mendominasi peran," kata Djayadi pada saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Mei 2014.

Nama Puan muncul menjadi kandidat calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Jokowi dan PDIP tentanf calon wakil presiden. Selain Puan, ada beberapa tokoh lain yang jadi kandidat. Mereka adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu, dan KSAD Jenderal Budiman. (Baca: Jadi Cawapres Jokowi, KSAD Budiman: Terserah Tuhan)

Djayadi menerangkan, Puan kurang tepat jika dijadikan cawapres untuk Jokowi, sapaan Joko Widodo. Sebab, elektabilitas Puan jauh di bawah Jokowi. Risikonya, Puan malah bisa menggembosi elektabilitas Jokowi. Risiko lain munculnya potensi resistensi dari partai lain yang menjalin koalisi dengan PDIP.

Sementara dari sisi kualitas atau kemampuan, Puan juga tak menjanjikan. Sebagai contoh, pengalaman politik puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Puteri tersebut belum menonjol ketika menjabat sebagai Ketua Fraksi di DPR. (Baca: Projo Meminta Pendamping Jokowi dari Luar Partai)

Puan juga dianggap tak punya pengalaman di bidang birokrasi. Terlebih jika menjadi wakil presiden birokrasi tingkat pemerintah pusat bakal menjadi tugas sehari-hari. "Bahayanya Jokowi dan Puan sama-sama tak punya pengalaman birokrasi pemerintah pusat," kata Djayadi.

Seharusnya calon wakil presiden untuk Jokowi punya elektabilitas dan kualitas diri yang bagus. Setidaknya bisa melengkapi atau menutupi kekurangan Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Jadi harus paham soal ekonomi mikro dan makro, paham hukum, dan punya jaringan internasional," kata dia.

sumber

nah lho, ini lembaga riset bukan abal2, berarti saiful mujani resmi jadi jasmev, kgk mau pak jokowi didampingi tuan putri puan maharani..