sementara itu

Ini Koalisi Ramping yang Dimaksud PDI-P dan Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.

Koalisi ramping atau yang oleh PDI-P disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.

Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.

Hasto mengatakan, PDI-P membuka pintu lebar untuk semua partai politik yang bersedia berjuang sesuai dengan garis perjuangan partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah jika PDI-P tak akan membangun koalisi dengan banyak partai.

Dalam koalisi tersebut, kata Hasto, pembagian kekuasaan juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan catatan, ujar dia, pembagiannya dilakukan sesuai kapasitas dan bukan sekadar memberi jatah pada partai tertentu yang telah bersedia bergabung dan memberikan dukungan sebagai upaya pemenangan.

"Pembagian kekuasaan sudah menjadi perintah konstitusi agar tercipta check and balances. Namun, skala prioritasnya adalah berbagi tugas dengan mereka yang punya integritas, punya kompetensi, dan punya semangat juang untuk Indonesia," papar Hasto.

Dengan begitu, Hasto berharap kerja sama politik antarpartai akan terjalin dengan sangat sederhana. Landasan dan tujuannya adalah sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat melalui bakal calon presiden yang diusung oleh PDI-P, Joko Widodo.

"Koalisi yang tidak tersandera kepentingan kekuasaan menjadikan Jokowi bebas dan merdeka untuk membangun kekuatan nasional yang berdedikasi pada kesejahteraan rakyat," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, koalisi ramping yang diidamkan PDI-P ini sempat menuai kritik. Koalisi itu sempat diartikan sebagai koalisi golongan tertentu yang tak melibatkan sebanyak-banyaknya partai dalam mengelola kemajemukan Indonesia.

Berkebalikan dengan PDI-P, Partai Gerindra terang-terangan tengah berupaya membangun koalisi gemuk yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai. Tujuan dari pilihan partai ini adalah pemahaman tentang perlunya keterlibatan semua golongan dalam pemerintahan sehingga tercipta soliditas antara kinerja pemerintah dan parlemen.

bahkan salah satu petinggi PDIP pun binggung

Pramono Anung Tidak Sepaham dengan Koalisi Ramping

Jakarta, GATRAnews - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung kurang sepaham dengan 'koalisi ramping' yang diusung bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Pramono Anung tidak masalah jika koalisi 'sedikit gemuk' karena untuk menjaga kekuatan di parlemen.


"Yang bagus kan tidak terlalu ramping, tidak juga terlalu gemuk. Agak gemuk dikit lah, kan di parlemen juga harus kuat," ujar Pramono kepada wartawan usai menghadiri deklarasi Bulaksumur Untuk Kemenangan Jokowi (Blusukan Jokowi) di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (7/5) sore.

PDI Perjuangan masih melakukan komunikasi dengan sejumlah partai untuk berkoalisi secara tertutup. Di antaranya dengan Partai Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, PDI Perjuangan sengaja tidak memberi tahu media massa soal komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Menurut Pramono Anung, komunikasi tertutup jauh lebih efektif serta sesuai dengan kepribadian partai, Megawati dan Jokowi.

"Kita pilih tertutup karena lebih efektif dan keberhasilannya tinggi. Lihat saja komunikasi kami dengan Partai Nasdem, yang diberitahu ke media kan hanya 'gongnya' saja saat berkoalisi," lanjut Pramono.

Sementara itu, terkait bakal cawapres bagi Jokowi, Pramono menuturkan sudah mengerucut kedua nama, namun ia enggan membeberkannya. Kewenangan membuka jati diri sang kandidat RI-2 berada di tangan Megawati dan Jokowi.

"Internal PDIP sudah sepakat yang mengumumkan cawapres adalah Bu Mega dan Pak Jokowi. Intinya sudah mengerucut ke dua nama, kita sering beri kisi-kisi jati diri meraka," tukas Pramono.