RBN, Jakarta – Trend pendamping Jokowi agar didampingi oleh Wakil yang mengerti visi misi dan bisa melakukan peran administrasi, sekaligus mampu mengeksekusi merupakan syarat jika Joko Widodo akan berhasil dalam pemerintahannya.

Demikian disampaikan analis politik Kamaludin Pane kepada wartawan Minggu (11/5/2014) malam.

Dikatakan Pane, hal itu memungkinkan paska diterimanya konsep Joko Widodo pada mitra koalisinya, seperti Nasdem dan PKB untuk tidak melakukan pendekatan transaksional.

“konsep berikutnya setelah mampu meyakinkan mitra koalisi untuk tidak bagi-bagi kekuasaan, adalah tentang siapa pendamping beliau, ialah yang sudah terbiasa bekerja sama, dan berhasil dimata rakyat, langkah majunya tidak harus dari partai, atau jika pun dari partai bisa dari internal PDIP, ” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Pane, ada dua figur yang pantas mendampingi Jokowi. Yang pertama adalah Udar Pristono, birokrat tulen, mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta. Meski bukan dari sosok partai, Pane meyakini Udar bisa memposisikan diri ditengah kepentingan Jokowi disatu sisi dan PDIP disisi lainnya. Figur kedua adalah Michael Bimo Putranto, kader PDIP Jawa Tengah, sosok yang mengantarkan kesuksesan Jokowi sejak menjadi walikota Solo.

“Meski sekarang keduanya tersandung persoalan korupsi Trans Jakarta justru Popularitas Udar Pristono dan Bimo putranto cukup tinggi, dan publik tidak perlu khawatir karena keduanya tidak akan tersentuh kasus hukum korupsi transjakarta,” tegas Pane.

Menurut Kamaludin Pane, Jokowi, Udar dan Bimo Putranto tak akan menjadi tersangka di kejaksaan Agung karena adanya jaminan dari pengusaha pemilik Mayapada Group Datok Tahir.

Seperti diketahui, khusus untuk dugaan kasus pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi (TPK) di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), melalui Jubir KPK Johan Budi, juga telah menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang menangani kasus yang diduga dilakukan Wali Kota Surakarta (Solo), Joko Widodo. Alasannya adalah perkara yang masuk dalam kewenangan KPK itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait hal ini, Ketika ditanya mengapa begitu yakin bahwa mereka tidak akan terlibat kasus korupsi, Kamaludin Pane menjawab bahwa Berdasarkan informasi yang beredar KPK mendapat tekanan dari Dubes Amerika saat dubes berkunjung ke KPK beberapa waktu lalu. Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, setidaknya dua pimpinan KPK, sudah ditawari Jokowi pada jabatan penting pada kabinetnya mendatang.

“Jadi sesuai analisis Pramono Anung, bahwa Jokowi diyakini akan memenangkan pertarungan di Pilpres meski dipasangkan dengan siapapun, go head dengan Michael Bimo Putranto atau Udar Udar Pristono,” tutupnya. (is)

http://www.rajabasanews.com/20140512...mpingi-jokowi/