Begini agan2 sekalian, ane koq ngerasa aneh ya, kemaren baru aja thread ini dipost oleh agan ??? (ane lupa), koq udah didelete aja ya threadnya, padahal info di dalemnya cukup bagus & informatif, tapi kalo thread yang 'nyerang' partai lain, koq adem ayem aja dibiarin. kalo mau adil, hapus aja semua thread yang ngebahas ttg politik, jangan koar2 aja NO SARA, sendirinya aja pake standar ganda.
nih threadnya :

inilah yang akan terjadi bila PDIP menang dalam pilpres nanti


ane tegaskan ane di sini bukan simpatisan partai lain, ataupun panasbung atau panastak,
ane bikin trit ini bertujuan indonesia tidak di pimpin oleh org kutu locat, suka ingkar janji dan terkenal gara2 pemberitaan media yg terlalu memblow up dia

ini dia yang akan terjadi bila PDIP menang dalam pemilu nanti
Spoiler for 1:


1. Indonesia akan di pimpin oleh capres bayangan...


kenapa saya bilang gitu ya jelas lah dia itu cman boneka
yg mengendalikan nya ya bu ratu megawati


Spoiler for 2:



banyak BUMN Yang strategis di gadein ke pihak asing

Hidayatullah.com kebijakan masa Presiden Megawati seperti penjualan aset-aset BUMN dan pemberian pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terulang jika Jokowi terpilih sebagai presiden.
Masyarakat Tak ingin Jokowi seperti Mega jual Aset BUMN
Calon presiden dari PDI-P Joko Widodo (Jokowi) salimsalim pada Megawati
Terkait

Keberpihakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap masyarakat kecil atau wong cilik diragukan. Keraguan ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengusaha terkait dukungan untuk pemenangan calon presiden (capres) PDIP, Gubernur DKI JakartaJakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilu 2014.

Masyarakat makinmakin skeptis terhadap komitmen kerakyatan atau wong cilik PDIP. Dalam praktiknya, wong cilik lebih banyak menjadi jargon saja, kata pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN), Hidayatullah Zaki Mubarak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/03/2014) dikutip JPNN.

Menurutnya, pertemuan tersebut menimbulkan persepsi negatif bahwa PDIP meminta restu pengusaha untuk memajukan Jokowi. Sehingga timbul anggapan bahwa PDIP didukung oleh konglomerat dan bukanya masyarakat kecil.

Sangat ironis kalau di balik pencapresan Jokowi oleh PDI-P yang menjadi panglimanya parapara konglomerat besar atau cukong. Padahal, konstituen sejati PDIP itu wongwong cilik, yaitu petani, buruh, nelayan, dan sebagainya, ujar Zaki.

Dikhawatirkan, kebijakan masa Presiden Megawati seperti penjualan aset-aset BUMN dan pemberian pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terulang jika Jokowi terpilih sebagai presiden. Zaki menegaskan, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Tidak perlu heran nantinya kalau Jokowi terpilih, dia akan memberikan service kepada para konglomerat besar. Apa yang dilakukannya adalah meneruskan warisan Bu Mega sebelumnya, tandasnya.*


Spoiler for 3:
Pemberantasan korupsi makin sulit dann mengakar

ane di sini bukan nuduh tapi ini fakta, siapa partai terkorup di negeri ini??
berikut ini jawabannya

Berikut Ranking Korupsi Parpol yang dirilis Metro TV
(Kamis 13/3/2014)

1. PDIP 84 Kasus
2. Golkar 60 Kasus
3. PAN 36 Kasus
4. Demokrat 30 Kasus
5. PPP 13 Kasus
6. PKB 12 Kasus
7. Hanura 6 Kasus
8. Gerindra 3 Kasus
9. PKS 2 Kasus










Spoiler for Bonus:




Spoiler for 4:
jangan harap kaum burh bisa hidup layak jika moncong putuh berkuasa



MAU TAHU, SIAPA PELETAK KEBIJAKAN OUTSORCING?

Di Indonesia, regulasi itu bernama Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, atau yang dikenal dengan UUK 13/2003. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang melegalkan/mengesahkan/membenarkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia. Dengan adanya UUK 13/2003, kaum pengusaha tidak perlu takut ketika ingin menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di perusahaannya. Dengan kata lain, mereka dilindungi negara melalui UUK 13/2003 tersebut. UUK 13/2003 ini merupakan bukti bahwa negara melalui pemerintah dan DPR telah sepenuhnya berada di sisi pengusaha dan berlawanan dengan kaum buruh.

Adapun Undang-Undang no.13 tahun 2003 tersebut disahkan pada saat PDIP berkuasa, di mana ketika itu Megawati (Ketua Umum PDIP) menjabat sebagai Presiden RI. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang menyengsarakan kaum buruh ini adalah salah satu dosa besar PDIP terhadap kaum buruh Indonesia. Jadi, kalau sekarang PDIP terkesan mendukung Mogok Nasional kaum buruh untuk menolak outsourcing dan upah murah, maka hal itu patut dicurigai oleh kita. Karena dulu adalah mereka yang mengesahkan UUK no. 13/2003, yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia.

BUKAN DI HAPUS BISA JADI MALAH DIPERKETAT...!!!


mudah2an indonesia di pimpin oleh pemimpin yg tegas, berani dan merakyat...
menjadi negeri yg damai
bukan damai kare takut tapi damai karena kuat..

amin ya alloh ya robbal alamin.

Sekian dri ane
klw ada forumer yang mau nambahin silahkan aja
nanti ane page one

silahkan para jasmev komen dengan bahasa yg sopan...
jangan pake bahasa binatang