Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden sedari awal menegaskan, tak akan ada bagi-bagi kursi menteri saat membangun koalisi.

Tanpa membagi kursi menteri, PDI Perjuangan dan Jokowi yakin sistem presidensial tetap bisa diperkuat.

Sejumlah kalangan meragukan efefektivitas sistem koalisi yang akan dibangun PDI Perjuangan tersebut. Pasalnya selama ini tujuan partai politik di Indonesia adalah meraih kekuasaan di eksekutif, yakni di kabinet.

Tujuan itu salah satunya diraih dengan cara menjalin koalisi bersama partai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Namun keraguan itu ditepis oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia mencontohkan, pada tahun 2001, Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan model bagi-bagi kursi menteri saat menyusun kabinet.

"Sangat jelas, saat itu kabinet disusun atas semangat gotong royong, itu semangat kami ke depan," kata Hasto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (4/5/2014).

Megawati sebagai presiden yang menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) leluasa memilih sendiri menteri-menteri yang duduk di kabinet. Sejumlah kebijakan pemerintahan pun tak banyak menemui kendala saat diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa mendukung bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, dalam Pemilu Presiden 2014. Dalam kesepakatan koalisi dengan Jokowi itu, PKB juga akan mengusulkan komposisi kabinet bentukan Jokowi.

"Persoalan power sharing ini akan masuk dalam bagian portofolio yang akan kami ajukan kepada Jokowi," ujar Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Sabtu (10/5/2014).

Menurut Helmy, portofolio ini sangat penting untuk didiskusikan karena akan membahas agenda politik bersama dalam lima tahun mendatang. Dengan menyepakati agenda-agenda politik bersama, Helmy menyatakan, nantinya akan ada pembagian tugas dalam kabinet pimpinan Jokowi.

"Nanti bisa diderivasi siapa mengerjakan apa dan tugasnya apa dengan koalisi. Siapa yang bertanggung jawab jadi koordinator di bidang pembangunan, misalnya di bidang kedaulatan pangan, siapa yang mendapat mandatory di bidang pertahanan, reformasi birokrasi. Siapa di bidang pertanian, dan siapa di bidang energi," kata Helmy.

Ia mengatakan, bukan berarti PKB mengincar posisi menteri pertanian, menteri pertahanan, menteri ESDM, serta menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, hal-hal teknis masih harus dibahas dengan mitra koalisi yang lain.

"Kan enggak mungkin semua itu diserahkan ke satu partai yang ditanggungjawabkan. Pasti bersifat power sharing. Nanti akan dibicarakan setelah setiap partai sepakat agenda bersama," ujarnya.

Bergabungnya PKB dalam gerbong pengusung Jokowi menambah kekuatan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Pasalnya, suara yang diperoleh PKB meningkat karena dukungan dari warga Nahdliyin yang sangat solid dalam Pemilu Legislatif 2014.

Sebelum PKB, Jokowi juga sudah mendapatkan barisan pendukung dari Partai Nasdem. Dengan demikian, pencalonan Jokowi sebagai presiden kini disokong oleh tiga partai, yakni PDI-P, Partai Nasdem, dan PKB.

JAKARTA. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar memastikan, pihaknya akan tetap menyodorkan sejumlah nama ke PDI Perjuangan untuk dijadikan menteri jika bakal capres Joko Widodo terpilih menjadi presiden.

"Tentu akan bicara lebih lanjut bagaimana melakukan break down platform, ideologi, visi, secara kongkret," ujarnya di Aryadutha Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5/2014) pagi.

Marwan mengaku tidak mengetahui siapa-siapa saja dari kader partainya yang akan disodorkan ke 'banteng hitam' untuk mengisi kabinet kerja Jokowi jika memenangkan pilpres. Menurutnya, pembicaraan soal itu dilakukan di tataran ketua umum partainya. Yang terpenting, lanjut Jafar, dia memastikan bahwa seluruh kadernya adalah profesional.

Menurut Marwan, kadernya bekerja dan mengerti persoalan-persoalan kerakyatan. Sejumlah kadernya juga blusukan dan berkomunikasi ke daerah-daerah. "Saya tegaskan kader partai kita banyak yang profesional. Ingat bahwa kepemimpinan itu dilahirkan dari partai, jadi jangan dikira kader partai itu bukan orang yang profesional," lanjut Jafar.

Sebelumnya, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo sering menyebut kerja sama politik yang dijalinnya dengan partai politik lain tidak mengedepankan bagi-bagi kursi. Pihaknya lebih mementingkan komitmen kerja sama menyelesaikan persoalan bangsa. Bahkan, Jokowi juga sempat menyebut jika terpilih menjadi presiden, kabinet kerja di bawahnya bakal diisi lebih banyak oleh sosok berlatarbelakang profesional ketimbang berlatar belakang partai politik.

Hingga kini, dua partai politik telah merapat ke PDI Perjuangan dan turut mengusung Jokowi sebagai calon presiden, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan PKB. (Fabian Januarius Kuwado)

Jakarta - Eks Bos Maskapai Penerbangan Lion Air yang kini menjadi politisi PKB, Rusdi Kirana, kabarnya disorongkan ke PDIP menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun PDIP menyatakan belum membahas soal pos menteri dengan PKB.

"Yang berkaitan dengan menteri, sama sekali kita belum berbicara. Kita belum waktu yang tepat membicarakan hal tersebut," kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada detikcom, Minggu (11/5/2014).

Hasto menyatakan, saat ini PDIP sedang berjuang memenangkan Pilpres 2014 yang akan segera tiba. Setelah itu, barulah penyusunan kabinet akan dibicarakan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Dalam kegiatan silatuhmi, kami selalu menekankan agenda pemerintahan ke depan, sekaligus berbicara soal mengimplementasikan langkah agar Indonesia Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri)," tutur Hasto.

PDIP menghargai keputusan PKB untuk merapat ke PDIP dan mendukung pencapresan Jokowi. Dengan demikian, energi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 menjadi bertambah. Sebelum PKB, Partai NasDem sudah lebih dulu berkomitmen menjadi mitra PDIP.

"Dengan deklarasi dukungan PKB, itu sebagai tambahan energi penggerak memenangakan Pilpres," ucap Hasto.

Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku belum mendengar kabar disorongkannya Wakil Ketua Umum PKB itu menjadi Menparekraf kabinet Jokowi nantinya. Yang jelas, PDIP bukan membangun koalisi berdasarkan asas bagi-bagi kekuasaan.

"Dalam platform yang dibangun Jokowi, jelas prinsip dasarnya adalah platform, tidak bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi menteri," kata Maruarar saat dihubungi terpisah.

Jakarta, HanTer - Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, dalam Pemilu Presiden 2014. Partai yang digawangi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu akan mengusulkan komposisi kabinet bentukan Jokowi sesuai kesepakatan koalisi dengan PDIP.

"Persoalan power sharing ini akan masuk dalam bagian portofolio yang akan kami ajukan kepada Jokowi," ujar Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, Sabtu (10/5).

Portofolio ini, katanya, sangat penting untuk didiskusikan karena akan membahas agenda politik bersama dalam lima tahun mendatang. Artinya, dengan menyepakati agenda-agenda politik bersama, Helmy menyatakan, nantinya akan ada pembagian tugas dalam kabinet pimpinan Jokowi.

"Nanti bisa diderivasi siapa mengerjakan apa dan tugasnya apa dengan koalisi. Siapa yang bertanggung jawab jadi koordinator di bidang pembangunan, misalnya di bidang kedaulatan pangan, siapa yang mendapat mandatory di bidang pertahanan, reformasi birokrasi. Siapa di bidang pertanian, dan siapa di bidang energi," kata Helmy.

Ia mengatakan, bukan berarti PKB mengincar posisi menteri pertanian, menteri pertahanan, menteri ESDM, serta menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Namun, menurutnya, hal-hal teknis masih harus dibahas dengan mitra koalisi yang lain.

"Kan enggak mungkin semua itu diserahkan ke satu partai yang ditanggungjawabkan. Pasti bersifat power sharing. Nanti akan dibicarakan setelah setiap partai sepakat agenda bersama," ujarnya.

Bergabungnya PKB dalam gerbong pengusung Jokowi menambah kekuatan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Pasalnya, suara yang diperoleh PKB meningkat karena dukungan dari warga Nahdliyin yang sangat solid dalam Pemilu Legislatif 2014.

Sebelum PKB, Jokowi juga sudah mendapatkan barisan pendukung dari Partai Nasdem. Dengan demikian, pencalonan Jokowi sebagai presiden kini disokong oleh tiga partai, yakni PDI-P, Partai Nasdem, dan PKB.

MAKASSAR, Baranews.co - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo menegaskan berulang kali bahwa kerja sama politik dengan partai lain tidak didasarkan pada bagi-bagi kursi.

Lantas, apa tanggapan Jokowi soal salah satu rekan koalisinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan akan tetap menyodorkan nama kader profesionalnya sebagai menteri jika Jokowi memenangkan pemilihan presiden 9 Juli mendatang?

"Yang diutamakan ya kriteria. Ada kriterianya. Bukannya kamu mau nyetor berapa nama menteri, tidak mau kita kalau begitu," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5/2014).

Jokowi mengatakan, yang terpenting, sodoran nama-nama yang diminta masuk ke dalam kabinet tersebut tidak dibahas pada awal-awal komunikasi koalisi. Yang menjadi agenda utama, lanjut Jokowi, adalah menentukan langkah pemerintahan ke depannya.

"Kalau itu dibahas di nomor satu, ya kita kembali-kembalilah ke masa lalu. Perkara kita sudah selesai (pencapresan), bicarakan agenda-agenda itu ya beda lagi," lanjut gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar memastikan, pihaknya akan tetap menyodorkan sejumlah nama ke PDI Perjuangan untuk dijadikan menteri jika bakal capres Joko Widodo terpilih menjadi presiden.

"Tentu akan bicara lebih lanjut bagaimana melakukan break downplatform, ideologi, visi, secara kongkret," ujarnya.