Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu laporan Komnas HAM untuk menelusuri pengakuan, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang mengaku mengetahui 13 korban orang hilang 1997/1998 dieksekusi, dan dibuang. "Maka itu Komnas HAM yang punya kewenangan. Kita belum mengetahui baru baca dari media saja," kata Jaksa Agung Basrief Arief, di Jakarta, Jumat (9/5).

Menurutnya, Komnas HAM harus memeriksa Kivlan Zen selaku penyelidik kendati yang bersangkutan menolak dengan alasan Komnas HAM tidak memiliki upaya paksa. Kivlan baru mau diperiksa kalau dipanggil Kejagung selaku penyidik.

"Proses pelanggaran HAM berat itu harus dimulai dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nanti dari sana baru ke Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai penyidik," katanya.

Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan terhadap Kivlan, dengan maksud untuk memenuhi hak keluarga korban yang ingin mengetahui dimana kerabatnya berada. Kivlan menolak panggilan Komnas HAM dan menegaskan hanya ingin membeberkan bukti-bukti yang dimiliki termasuk siapa aktor intelektual dibalik peristiwa 1997/1998 dalam forum atau panel resmi yang didirikan pemerintah. http://www.beritasatu.com/hukum/1830...omnas-ham.html
ane tunggu titik kordinatnya