Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus berkomitmen melakukan upaya penutupan seluruh tempat lokalisasi yang ada di Jawa Timur, termasuk lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara di Surabaya, yaitu Dolly.

Gubernur Jatim Soekarwo bersikeras menetapkan penutupan Dolly sesuai jadual semula, yakni 19 Juni 2014.

“Kita optimis tanggal 19 itu (Dolly) ditutup. Sebelum puasa nanti harus sudah tak ada kegiatan. Apalagi belum ada program Depsos (Kemensos) yang seseksi ini,” ungkapnya pada lensaindonesia..com di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (08/05/2014).

Sementara, Ratnadi Ismaoen, Kabiro Kesra Setdaprov Jatim mengaku hingga saat ini masih menunggu data dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Khususnya terkait jumlah pemilik wisma yang nantinya akan diberi bantuan stimulan saat realisasi penutupan Dolly.

“Kita masih menunggu data dari Pemkot Surabaya terkait identitas wanita rentan sosial (mucikari) yang diajukan untuk mendapat bantuan stimulan. Kemarin Bu Walikota telah mengirim surat ke Pemprov dan yang diajukan sebanyak 311 orang. Untuk mengeksekusinya kami butuh identitas seperti KTP mereka,” paparnya.

Ditegaskannya, Pemprov Jatim hanya menanggung bantuan stimulan khusus untuk para pemilik wisma atau mucikasi sebesar Rp 5 juta. Selebihnya merupakan tanggungan dari Pemkot Surabaya.

Wanita yang akrab disapa Bibing ini juga menyadari untuk melakukan eksekusi penutupan lokalisai bukanlah hal yang mudah, apalagi waktunya sudah mepet. Pihaknya akan terus mendorong dan sia untuk memfasilitasi Pemkot Surabaya agar berhasil melakukan penutupan Dolly hingga tuntas.

“Memang ngadepin mereka (WTS dan mucikari) bukanlah perkara mudah dan rada repot. Tapi kalau itu terus dibiarkan dan ga dipaksa untuk ditutup maka takutnya dampaknya akan menyebar kepada anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Dolly dan Jarak kan tempatnya di perkampungan, ga baik kalau hal itu disaksikan terus-menerus oleh anak-anak,” katanya.

Dari total 47 lokalisasi di Jatim, sudah ada 23 lokalisasi yang ditutup sejak tahun 2011 hingga awal 2014. Termasuk lokalisasi Padang Bulan yang merupakan terbesar di Banyuwangi juga telah ditutup pada 30 April oleh pemerintah setempat.

“Dari 47 lokalisasi yang ada, maka yang belum tinggal 24 lokalisasi lagi. Targetnya semua akan tuntas pada tahun 2015 nanti. Terbaru yang sudah ditutup yaitu Padang Bulan. Itu bukan Pemprov yang nutup tapi Pemkab setempat. Sepertinya dana yang digunakan juga dari Pemkab Banyuwangi sendiri, karena mereka tidak minta bantuan ke kami sama sekali,” kelakarnya.