Jakarta - Miris, mungkin itu yang terjadi bila melihat kasus suap alih fungsi lahan yang disangkakan pada Bupati Bogor Rachmat Yasin. Sang bupati diduga kuat menerima suap miliaran rupiah untuk melepas izin sebuah perusahaan properti menggarap tanah dari Puncak sampai Cianjur. Padahal sejatinya tanah itu milik negara dan merupakan resapan air.

"Kasus ini salah satu kasus luar biasa, tak terperikan dan sangat menyakitkan hati dan melukai akal sehat," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (8/5/2014).

Bambang menjelaskan, bila membandingkan dengan kondisi masyarakat di Bogor khususnya, malahan banyak yang tak punya tanah. Namun di atas, eksekutif malah seolah 'menjual' tanah negara untuk dibangun properti yang nantinya berharga miliaran rupiah, yang bahkan masyarakat miskin bahkan tak bisa membayangkan.

Rachmat Yasin menerima uang Rp 1,5 miliar dalam penangkapan pada Rabu (7/5) di rumah pribadinya di Taman Yasmin. Uang itu merupakan penyerahan yang ketiga, total yang dia terima Rp 4,5 miliar.

Yasin diduga memuluskan izin sebuah perusahaan properti untuk menggunakan hutan dan lahan resapan air mulai dari Sentul hingga Cianjur.

"Di tengah kemiskinan yang masih absolut, orang kesulitan mendapatkan tanah untuk perumahan dan pemukinan, ada pihak yang menyuap penyelenggara negara untuk dapatkan ribuan hektar tanah, untuk menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri," jelas Bambang.

"Penyelenggara negara yang disuap telah membusuk nuraninya, dan rusak akal sehatnya karena mau melakukan tindakan begitu "buruk" yang merugikan kemaslahatan," tutup Bambang.

http://news.detik.com/read/2014/05/0...cak?n991102605

terjawab sudah, harga properti yg kian liar tidak terkendali. Nah pemerintah juga yg buat harga tinggi.