Janganlah mencari-cari kekuasaan, jangan rakus/tamak kekuasaan, jangan gila kekuasaan, dan jangan pula terbuai oleh godaan kekuasaan. Kekuasaan adalah amanah, mudah diucapkan namun faktanya, kita sudah melihat hampir seluruh calon penguasa adalah gila kekuasaan,dari yang malu-malu sampai yang tidak tahu malu, dari yang curi-curi kesempatan hingga yang terang-terangan meminta/mencari kekuasaan.

Niat yang lurus, mungkin tidak pernah terlihat, namun seiring waktu, semua akan terbuka dengan sendirinya secara perlahan-lahanakan terlihat, para pemimpin, yang maju karena ambisi berkuasa, karena gila kekuasaan, karena rakus kekuasaan, karena syahwat berkuasa. Maka jika sudah melihatnya sendiri, jangan ambil resiko, mereka adalah manusia yang dikuasai oleh syahwat dan ego, yang bernama “tahta”

Niat yang lurus, or ambisi or visi misi, tidak harus diwujudkan dengan pernyataan or keinginan “saya maju menjadi calon penguasa”, melainkan dengan kesiapan untuk menjadi pemimpin. Yang penting itu siap, siap untuk dipilih oleh rakyat, rakyat adalah subyek, calon pemimpin adalah obyek, bukan sebaliknya, dengan begitu kehendak berada ditangan rakyat, selaku pemberi mandat/amanah kepada calon pemimpin yang siap tersebut. Karena orientasi/fokus kehendak ada pada rakyat pemberi amanah, maka, calon pemimpin itu akan mudah menerima kekalahannya untuk tidak dipilih, karena semua itu semata-mata karena kehendak rakyat sebagai pemilik amanah

Apakah kriteria laki-laki adalah bentuk penentangan dari emansipasi wanita? Sudah saatnya kita meluruskan pemahaman yang benar mengenai definisi dan implementasi dari emansipasi wanita, the fact is, wanita memiliki kodrat yang jelas-jelas berbeda dengan pria, dimana kodrat tersebut sebetulnya merupakan penyeimbang dari kodrat pria, sebagai contoh kodrat pria dan wanita, yaitu, rasional-sentimentil/sensitif, kuat-lemah, tegas/keras-lembut/penyayang, independen-dependent, tukang ngatur-penurut, dll.

Singkatnya, dengan berbagai kodrat tersebut memang laki-laki ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, dan menempatkan seorang wanita sebagai pemimpin hanya karena sentimen emansipasi wanita adalah tindakan tidak bijak, samahalnya tidak bijak menempatkan seseorang pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Adapun hadist yang berkaitan yaitu;
“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.”(Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Hadits Abdur Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya).

Sudah jelas, jabatan adalah amanah, menjadi beban ataupun tanggungan, ataupun merupakan mandat yang diberikan oleh para pemilihnya. Memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin/penguasa adalah sah-sah saja, terlebih jika tujuannya untuk mengisi kekosongan ataupun memperbaiki keadaan, namun ada perbedaan jelas antara "misi visi untuk memimpin" dengan "ambisi untuk memimpin". Saya ulangi lagi, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang diperebutkan melainkan merupakan pemberian/pelimpahan amanah. Orang yang memperebutkan kekuasaan, ataupun yang berambisi atas kekuasaan tersebut, ataupun orang yang gila dan rakus kekuasaan, maka siap2 saja menjadi bencana bagi suatu kaum yang ia pimpin. Alasannya sederhana saja, karena ia berkuasa untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyatnya, bukan pula karena mendapat amanah dari rakyatnya

Adapun hadist yang berkaitan yaitu;
Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu’anhu,
”Wahai Abdul Rahman bin samurah! Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Keadilan adalah harga mutlak, dan mudah dipahami, karena keadilan adalah jaminan atas tegaknya kebenaran, Bahkan ditegaskan, Tuhan lebih menyukai pemimpin yang adil dari kalangan kafir, ketimbang pemimpin yang zalin dari kalangan muslim. Alasannya sederhana saja, dengan keadilan, maka kebenaran (dari Tuhan) dapat ditegakkan, dengan kezaliman, maka kebenaran tersebut hanya menjadi klaim penguasa semata.

Keadilan or “menempatkan sesuatu pada haknya”. Mungkin terdengar mainstream, bagi pemimpin yang koar2 bicara keadilan, namun sering kali pemimpin tidak paham atas “sesuatu pada haknya”, karena keterbatasan ilmunya, sehingga cenderung menerima bisikan or pengaruh dari lainnya, sehingga merasa sudah berbuat adil, namun faktanya tidak, karena pemimpin tersebut tidak menempatkan sesuatu pada haknya, hanya demi menyenangkan pihak2 yang dianggap “orang banyak”, meskipun begitu selalu saja ada pembelaan, tidak bisa memenuhi keadilan bagi semua pihak, maka dibutuhkan kebijaksanaan, dengan kata lain, mereka yang adil adalah mereka yang bijak

Keadilan, tidak terbatas pada perkara permasalahan antar 2 pihak (rakyat), melainkan perkara keadilan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin sebagai pemegang amanah, apakah sudah adil memperlakukan rakyatnya, terutama dalam hal amanah (janji/kepercayaan untuk memimpin) yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin nya. Pemimpin yang adil, benar-benar memberatkan or mendahulukan kepentingan rakyat banyak, yaitu para pemilihnya, bukan memberatkan kepada pihak2 asing diluar orang banyak, apalagi memberatkan ego dan syahwat nya sendiri (pemimpin) terutama dalam hal harta tahta wanita.

Adapun hadist yang berkaitan yaitu;
”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerusmuskan oleh kezhalimannya.” (Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).

Tegas erat kaitannya dengan perkara adil, karena keadilan hanya dapat diterapkan dengan ketegasan, tegas bukan berarti otoriter ataupun tirani, ataupun berkuasa mutlak, melainkan jelas antara yang benar dan salah, tidak bias, dan tidak pula mencampur adukan keduanya (abu-abu) dengan begitu keadilan akan tercipta dengan sendirinya. Sebetulnya, orang yang memiliki perilaku tegas (tidak bermuka dua or tidak bersilat lidah or tukang ngeles), dengan sendirinya memiliki sifat2 ciri kepemimpinan yang baik lainnya yaitu, jujur, amanah, tidak munafik, dan lain sebagainya

Ketegasan juga terkait dengan independensi seorang pemimpin, pemimpin yang tegas, yang yakin dengan kebenaran yang ia jalani, tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar, termasuk godaan2 duniawi (harta tahta wanita), tidak mudah didikte, bagai benteng kokoh yang berdiri tegak di tengah amukan gelombang ombak samudra, untuk berjuang bagi kebenaran dan membela rakyatnya, dan bukan mengikuti bisikan-bisikan ataupun titipan (pengaruh) dari pihak gaib yang jelas2 tidak sesuai kehendak rakyat banyak

Cakap dan pandai adalah syarat mutlak menjadi pemimpin, terutama cakap dan pandai dalam berkomunikasi dengan rakyatnya, hal itu bisa dilihat dari pemilihan bahasa, pemilihan kata-kata or kalimat, intonasi, komitmen/konsistensi atas ucapannya, dll. Komunikasi juga bertujuan untuk meneruskan pemikiran rakyat kepada pemimpin, atau biasa dikenal, “penyambung lidah rakyat”, apa yang rakyat inginkan diterima, dicerna, dipahami dan diteruskan oleh pemimpin, sehingga mindset penguasa haruslah sama dengan mindset rakyatnya, sehingga pemimpin tidaklah “asing” dimata rakyatnya sendiri

Pemimpin punya hak untuk mengatur rakyatnya, cara yang paling sederhana dan ringan, yaitu menasehati rakyatnya, dengan begitu tidak harus bertumpu pada sanksi hukum untuk mengatur rakyatnya, melainkan dengan pendekatan persuasif. Untuk itu keteladanan menjadi modal mutlak agar rakyat mau mendengar dan menerima nasehat dari pemimpinnya. Dengan begitu, hanya pemimpin yang jujur, tegas, lurus, konsisten, tidak munafik, dan adil lah yang dapat menasehati rakyatnya dengan baik.

Jangan sampai, pemimpin menasehati dan berbicara banyak dihadapan khalayak, namun dianya sendiri suka mengingkari ataupun tidak pernah menjalankan nasehatnya sendiri, jika sudah begitu, maka kepercayaan dari rakyat akan luntur, dan tentu saja sifat amanah (dapat dipercaya) dari pemimpin sudah tidak ada lagi. Maka apakah ia masih layak menjadi pemimpin?

Adapun hadist yang berkaitan yaitu;
”Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”

Mungkin masih ada diantara kita yang memperdebatkan aturan alquran mengenai larangan memilih pemimpin dari kalangan kafir dengan berbagai versi dan sudut pandangnya masing-masing. Well sebetulnya perdebatan itu tidak perlu ada jika kita memahaminya dengan logika yang sebetulnya sederhana pula

Adapaun hukum dalam quran yaitu;
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin….. (Ali Imran(3):28)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (An Nisa(4):144)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (Al Maidah(5):51)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (Al Maidah(5):57)

Adapun yang menjadi perdebatan (kurang lebihnya) adalah kata “wali”, “aulia/penolong”, dan “pemimpin”

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa aturan itu adalah aturan/larangan memilih/mengambil/merekrut/menunjuk pemimpin/aulia/wali dari orang kafir, dan bukan merupakan larangan untuk memiliki pemimpin/aulia/wali dari orang kafir.

Sebagai gambaran, pada jaman nabi, yaitu sebuah masa dimana turunnya alquran, sudah menjadi tradisi arab, yang terdiri dari berbagai suku/kabilah (masa tersebut belum mengenal konsep kenegaraan melainkan konsep kesukuan), dimana seseorang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada orang lainnya dengan mengatasnamakan suku/kabilah tersebut. Tentunya suku/kabilah tersebut dianggap yang terkuat atau disegani, sehingga jaminan perlindungan tersebut diterima dan diakui oleh pihak lain

Singkatnya perlindungan tersebut hanya bisa diberikan oleh orang/pihak yang berkuasa/penguasa. Maka jika menggunakan asumsi ini, maka sebetulnya sama saja makna aulia/penolong, dengan wali dan dengan pemimpin. Sederhananya, jika pada jaman nabi perlindungan itu diberikan/dijamin oleh kepala suku/pemimpin suku, maka untuk saat ini, yang berhak mengatur dan menjamin keselamatan seseorang adalah pemimpin/penguasa negara yang ditegakkan melalui aparat hukumnya

Seorang pemimpin haruslah beriman, dan tidak sekedar beriman, namun paham dan mengerti akan agamanya, karena sudah jelas agama (islam) adalah benteng yang mengatur nilai moral manusia. Seseorang yang paham dengan agamanya maka ia akan mampu berlaku untuk adil, dan menerapkannya dengan tegas.

Sedikit banyak, tidaklah harus pakar dibidang agama, pemahaman agama pemimpin harus lah diatas rata-rata jika dibandingkan dengan rakyatnya, agar pemimpin mampu menerima, mencerna, dan meneruskan keinginan rakyatnya, bayangkan ketika rakyat menginginkan perubahan-perubahan yang lebih religius (islami) misalnya, jika pemimpin tidak memiliki pemahaman yang baik, maka bagaimana mungkin pemimpin bakal mewujudkan keinginan rakyatnya, yang terjadi adalah pemimpin menjadi beban rakyatnya yang penuh keraguan dalam implementasi nilai-nilai agama

Seseorang yang berpegang kepada hukum tuhan, yang percaya pada hari pembalasan or surga dan neraka, tentunya amat berhati-hati dalam memegang kekuasaannya, karena sudah diwanti-wanti dalam agama bahwa jabatan itu adalah amanah, bukan sesuatu yang diperebutkan ataupun dikejar-kejar karena pemimpin adalah yang mendapat pertanggungjawaban pertama kali di akhirat kelak
Karena itulah carilah pemimpin yang amanah, yang takut pada hukum tuhan, benar-benar menganggap kekuasaan adalah amanah/titipan, sesuai ciri-ciri pemimpin yang tertulis pada poin2 sebelumnya.

adapun ayat Quran yang berkaitan adalah;
”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (al-Maaidah:49).