- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi dan Prabowo Kemungkinan Bisa Gugur sbg Capres, bila Keduanya di Proses Hukum
...
TS
sophieshield
Jokowi dan Prabowo Kemungkinan Bisa Gugur sbg Capres, bila Keduanya di Proses Hukum
Kejagung Dituntut Segera Periksa Jokowi
Kamis, 08 Mei 2014 , 14:19:00 WIB
RMOL. Puluhan orang massa yang tergabung dalam Perhimpunan Perjuangan Demokrat Indonesia (PPDI) mendesak Kejaksaan Agung segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan eks tim suksesnya, Michael Bimo Putranto.
Para pendemo menganggap keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus kerusakan sejumlah bus Transjakarta.
"Kami meminta Kejaksaan Agung memeriksa dan menangkap Michael Bimo Putranto karena diduga terlibat dalam proses tender dan memenangkannya. Bus senilai Rp 1.086 triliun sebanyak 656 unit dari China rusak dan tidak sesuai harganya. Bimo adalah timses Jokowi saat jadi walikota Solo dan Gubernur DKI," lantang koordinator aksi PPDI, Rizal dalam orasinya di depan kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (8/5).
Rizal menjelaskan, Jokowi selaku gubernur tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Bahkan, Jokowi beralasan tidak bisa mengawasi semua tender. "Bahkan ia membantah memiliki hubungan dekat dengan Bimo," jelasnya. PPDI meminta baik Jokowi dan Bimo bertanggung jawab dalam pembelian bus asal Tiongkok tersebut.
http://jakartabagus.rmol.co/read/201...eriksa-Jokowi-
Didesak Panggil Prabowo, Komnas HAM: Sebentarlah...
07 Mei 2014 16:41 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera memanggil Prabowo Subianto dan Kivlain Zein untuk dimintai keterangan terkait penculikan 13 aktivis pada tahun 1997-1998.
Terkait hal itu, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas tak mau terburu-buru untuk memanggil mantan Danjen Kopasus itu. Menurutnya, keputusan dipanggil atau tidaknya baru akan disampaikan usai Rapat Paripurna yang tengah dilangsungkan pada hari ini, Rabu (7/5/2014).
"Sebentar lagilah, ini kan masih proses di Paripurna, di atas, nanti jam delapan malam atau berapa sudah ada hasilnya," ujar Hafid di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (7/52014).
Hafid enggan melontarkan pernyataan pribadinya terkait desakan panggilan Prabowo ini, ia lebih suka melihat putusan akhir institusi sebagai jawabannya. "Ya kita lihatlah nanti, harus tunduk pada pandangan yang terikat pada institusi, saya punya pandangan pribadi, pandangan institusi, tetapi pandangan institusi lebih di kedepankan dibanding pendapat saya." Tambahnya.
Namun tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan memanggil dua orang yang diduga mengetahui benar tentang penculikan 13 aktivis pada 1997-1998. Sebab, dikatakan Hafid, siapapun harus mentaati peraturan undang-undang.
"Siapun, ini negara hukum, negara yang punya tradisi, siapapun harus tunduk pada negara hukum." Tutupnya.
http://news.metrotvnews.com/read/201...am-sebentarlah
Komnas HAM, Kejagung Diminta Cari Kesaksian Tentang Korban Penculikan 1998
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung didesak meminta keterangan Mayjen (purn.) Kivlan Zen terkait informasi 13 aktivis yang diculik pada 1997-1998 dan hingga kini masih hilang.
07.05.2014
Sejumlah aktivis HAM yang mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purnawirawan) Kivlan Zein terkait kasus penculikan aktivis. (VOA/Andylala Waluyo)
JAKARTA — Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung untuk meminta keterangan dari mantan kepala staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (purnawirawan) Kivlan Zen mengenai 13 aktivis korban penculikan 1997-1998 yang hingga kini masih hilang.
Para aktivis dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat pegiat hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa itu mengatakan, Rabu (6/5), bahwa kesaksian Kivlan bisa menjadi alat bukti dalam pengungkapan kasus penculikan aktivis.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Nurkholis mengatakan bahwa lembaganya telah menganggap penyelidikan terkait kasus penculikan aktivis pada masa transisi Orde Baru ke masa reformasi itu sudah selesai. Saat ini, menurutnya, kewenangan penyidikan ada di tangan pihak Kejaksaan Agung.
“Penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu itu kan ada tujuh kasus. Nah dari beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya Komnas HAM selalu mengatakan bahwa mohon ditindaklanjuti saja itu hasil penyelidikan yang sudah selesai dilakukan oleh Komnas HAM. Ditingkatkan penyidikannya oleh Jaksa Agung,” ujarnya.
“Tetapi Jaksa Agung lebih memilih menggantungkan status penyidikan itu tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu menurut saya, apapun yang disampaikan oleh orang ataupun aparatur negara bisa menjadi bahan yang kuat untuk proses penyidikan. Bagi Komnas HAM itu pekerjaan penyelidikan itu sudah selesai ya.”
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus serius menuntaskan kasus penculikan aktivis ini karena sudah sedemikian lama kasus ini belum juga melalui proses hukum.
“Penting hari ini bagi Kejaksaan Agung dan juga Komnas HAM untuk mengambil satu solusi. Jadi konyol sekali dua institusi ini jika berdebat soal administrasi proses hukum tapi mengabaikan keadilan bagi para korban. Kalau sampai detik hari ini dan nanti sampai proses pemilu kedua institusi ini tidak melakukan apapun, maka kita patut katakan Komnas HAM dan Kejagung adalah bagian dari kejahatan penghilangan orang secara paksa,” ujarnya.
Sebelumnya kepada sejumlah media, Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen mengaku tahu persis peristiwa penculikan aktivis 1998. Kivlan bahkan mengaku mengetahui nasib 13 orang aktivis yang hingga saat ini belum kembali.
Dari para aktivis pro-demokrasi diculik pada 1997-1998, sembilan diantaranya telah dibebaskan setelah disiksa, sementara 13 orang lainnya hingga kini tak tentu rimbanya.
Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Tentara Nasional Indonesia untuk menyelidiki kasus itu berakhir dengan pemecatan Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dianggap mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.
Ketua SETARA Institute Hendardi meminta Prabowo, yang berambisi mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Gerindra, agar mengklarifikasi kasus penculikan tersebut dengan bersedia memberi keterangan kepada Komnas HAM dan Kejagung.
“Kesediaan Prabowo untuk dimintai klarifikasi itu juga mesti ditindaklanjuti. Saya kira ini wewenang dari Komnas HAM dan Kejagung untuk menjemput bola. Kedua institusi ini tidak boleh melihat hukum secara defensif,” ujarnya.
Mugiyanto, salah seorang korban penculikan, mengatakan Prabowo jelas terlibat dan harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis yang ia nilai di luar batas kemanusiaan.
“Prabowo mengatakan bahwa dia menculik atau mengamankan sembilan orang, salah satunya adalah saya. Menurut saya ini sudah melawan akal sehat dan akal kemanusiaan. Prabowo yang waktu itu membawahi Kopassus dan Tim Mawar itu tidak mengamankan kami. Prabowo menginterogasi dan menyiksa kami sampai di luar batas kemanusiaan. Kami pernah berada dalam situasi di mana tidak ada batas antara hidup dan mati. Dan tidak ada siapapun yang bisa mencegah kalau kami dibunuh pada waktu itu,” ujarnya.
http://www.voaindonesia.com/content/...-/1909289.html
Perhatikanlah Kekuatan SBY sebagai 'Play Maker' dalam Pilpres Kali ini ....
------------------------------
Apa yang sebenarnya kartu Joker dimiliki SBY atau julukan "King Maker' Pilpres bulan Juli yad?
Beberapa fakta-fakta politik sebagai berikut mungkin bisa dijadikan gambaran:
Bukankah inilah bentuk rasionalitas yang diucapkan Ruhut bahwa SBY adalah King Maker?
Bisa dibayangkan jika gerbong berisi 17 % suara pemilih, dalam posisi negosiasi dimana SBY tidak menyodorkan calon untuk mengambil posisi capres, dan hanya mengarahkannya untuk berkoalisi pada salah satu poros capres Jokowi atau Prabowo, apa kira-kira yang akan terjadi? Bukankah hitung-hitungan politik seketika akan berubah?
Terakhir, terkait dengan nasib Prabowo dan Jokowi menjelang Pilpres bulan Juli mendatang.
Adalah sangat mudah kalau mau menjatuhkan elektibiltasnya ke dua capres ini di mata masyarakat Indonesia, yaitu cukup nama-nama capres ybs di panggil Kejagung (untuk Jokowi) dan di pangil Komnas HAM untuk Prabowo. Dengan explotasi media besar-besaran seperti kasus korupsi, dipastikan nama kedua capres itu akan hancur sebelum bertanding. Maka pada akhirnya, kemana masyarakat kita akan menjatuhkan pilihannya? Tentu yang paling bersih daripada kedua capres yang dirundung masalah itu. Siapa dia? yaaa tentu saja calon alternatif yang akan disodorkan SBY dan Demokrat sebagai Capres alternatif dari 3 orang yang sudah ada itu. Tapi semua bisa saja akan berubah total, bila akhirnya Megawati bersedia menerima "lamaran" SBY untuk rujuk dan berbaik-baik kembali seperti sedia kala. Tapi jelas itu akan ada "uang mahar"nya ...
Kamis, 08 Mei 2014 , 14:19:00 WIB
RMOL. Puluhan orang massa yang tergabung dalam Perhimpunan Perjuangan Demokrat Indonesia (PPDI) mendesak Kejaksaan Agung segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan eks tim suksesnya, Michael Bimo Putranto.
Para pendemo menganggap keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus kerusakan sejumlah bus Transjakarta.
"Kami meminta Kejaksaan Agung memeriksa dan menangkap Michael Bimo Putranto karena diduga terlibat dalam proses tender dan memenangkannya. Bus senilai Rp 1.086 triliun sebanyak 656 unit dari China rusak dan tidak sesuai harganya. Bimo adalah timses Jokowi saat jadi walikota Solo dan Gubernur DKI," lantang koordinator aksi PPDI, Rizal dalam orasinya di depan kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (8/5).
Rizal menjelaskan, Jokowi selaku gubernur tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Bahkan, Jokowi beralasan tidak bisa mengawasi semua tender. "Bahkan ia membantah memiliki hubungan dekat dengan Bimo," jelasnya. PPDI meminta baik Jokowi dan Bimo bertanggung jawab dalam pembelian bus asal Tiongkok tersebut.
http://jakartabagus.rmol.co/read/201...eriksa-Jokowi-
Didesak Panggil Prabowo, Komnas HAM: Sebentarlah...
07 Mei 2014 16:41 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera memanggil Prabowo Subianto dan Kivlain Zein untuk dimintai keterangan terkait penculikan 13 aktivis pada tahun 1997-1998.
Terkait hal itu, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas tak mau terburu-buru untuk memanggil mantan Danjen Kopasus itu. Menurutnya, keputusan dipanggil atau tidaknya baru akan disampaikan usai Rapat Paripurna yang tengah dilangsungkan pada hari ini, Rabu (7/5/2014).
"Sebentar lagilah, ini kan masih proses di Paripurna, di atas, nanti jam delapan malam atau berapa sudah ada hasilnya," ujar Hafid di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (7/52014).
Hafid enggan melontarkan pernyataan pribadinya terkait desakan panggilan Prabowo ini, ia lebih suka melihat putusan akhir institusi sebagai jawabannya. "Ya kita lihatlah nanti, harus tunduk pada pandangan yang terikat pada institusi, saya punya pandangan pribadi, pandangan institusi, tetapi pandangan institusi lebih di kedepankan dibanding pendapat saya." Tambahnya.
Namun tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan memanggil dua orang yang diduga mengetahui benar tentang penculikan 13 aktivis pada 1997-1998. Sebab, dikatakan Hafid, siapapun harus mentaati peraturan undang-undang.
"Siapun, ini negara hukum, negara yang punya tradisi, siapapun harus tunduk pada negara hukum." Tutupnya.
http://news.metrotvnews.com/read/201...am-sebentarlah
Komnas HAM, Kejagung Diminta Cari Kesaksian Tentang Korban Penculikan 1998
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung didesak meminta keterangan Mayjen (purn.) Kivlan Zen terkait informasi 13 aktivis yang diculik pada 1997-1998 dan hingga kini masih hilang.
07.05.2014
Sejumlah aktivis HAM yang mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purnawirawan) Kivlan Zein terkait kasus penculikan aktivis. (VOA/Andylala Waluyo)
JAKARTA — Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung untuk meminta keterangan dari mantan kepala staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (purnawirawan) Kivlan Zen mengenai 13 aktivis korban penculikan 1997-1998 yang hingga kini masih hilang.
Para aktivis dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat pegiat hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa itu mengatakan, Rabu (6/5), bahwa kesaksian Kivlan bisa menjadi alat bukti dalam pengungkapan kasus penculikan aktivis.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Nurkholis mengatakan bahwa lembaganya telah menganggap penyelidikan terkait kasus penculikan aktivis pada masa transisi Orde Baru ke masa reformasi itu sudah selesai. Saat ini, menurutnya, kewenangan penyidikan ada di tangan pihak Kejaksaan Agung.
“Penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu itu kan ada tujuh kasus. Nah dari beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya Komnas HAM selalu mengatakan bahwa mohon ditindaklanjuti saja itu hasil penyelidikan yang sudah selesai dilakukan oleh Komnas HAM. Ditingkatkan penyidikannya oleh Jaksa Agung,” ujarnya.
“Tetapi Jaksa Agung lebih memilih menggantungkan status penyidikan itu tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu menurut saya, apapun yang disampaikan oleh orang ataupun aparatur negara bisa menjadi bahan yang kuat untuk proses penyidikan. Bagi Komnas HAM itu pekerjaan penyelidikan itu sudah selesai ya.”
Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus serius menuntaskan kasus penculikan aktivis ini karena sudah sedemikian lama kasus ini belum juga melalui proses hukum.
“Penting hari ini bagi Kejaksaan Agung dan juga Komnas HAM untuk mengambil satu solusi. Jadi konyol sekali dua institusi ini jika berdebat soal administrasi proses hukum tapi mengabaikan keadilan bagi para korban. Kalau sampai detik hari ini dan nanti sampai proses pemilu kedua institusi ini tidak melakukan apapun, maka kita patut katakan Komnas HAM dan Kejagung adalah bagian dari kejahatan penghilangan orang secara paksa,” ujarnya.
Sebelumnya kepada sejumlah media, Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen mengaku tahu persis peristiwa penculikan aktivis 1998. Kivlan bahkan mengaku mengetahui nasib 13 orang aktivis yang hingga saat ini belum kembali.
Dari para aktivis pro-demokrasi diculik pada 1997-1998, sembilan diantaranya telah dibebaskan setelah disiksa, sementara 13 orang lainnya hingga kini tak tentu rimbanya.
Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Tentara Nasional Indonesia untuk menyelidiki kasus itu berakhir dengan pemecatan Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dianggap mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.
Ketua SETARA Institute Hendardi meminta Prabowo, yang berambisi mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Gerindra, agar mengklarifikasi kasus penculikan tersebut dengan bersedia memberi keterangan kepada Komnas HAM dan Kejagung.
“Kesediaan Prabowo untuk dimintai klarifikasi itu juga mesti ditindaklanjuti. Saya kira ini wewenang dari Komnas HAM dan Kejagung untuk menjemput bola. Kedua institusi ini tidak boleh melihat hukum secara defensif,” ujarnya.
Mugiyanto, salah seorang korban penculikan, mengatakan Prabowo jelas terlibat dan harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis yang ia nilai di luar batas kemanusiaan.
“Prabowo mengatakan bahwa dia menculik atau mengamankan sembilan orang, salah satunya adalah saya. Menurut saya ini sudah melawan akal sehat dan akal kemanusiaan. Prabowo yang waktu itu membawahi Kopassus dan Tim Mawar itu tidak mengamankan kami. Prabowo menginterogasi dan menyiksa kami sampai di luar batas kemanusiaan. Kami pernah berada dalam situasi di mana tidak ada batas antara hidup dan mati. Dan tidak ada siapapun yang bisa mencegah kalau kami dibunuh pada waktu itu,” ujarnya.
http://www.voaindonesia.com/content/...-/1909289.html
Perhatikanlah Kekuatan SBY sebagai 'Play Maker' dalam Pilpres Kali ini ....
Quote:
SBY Tentukan Arah Koalisi Pilpres pada Injury Time
Demokrat Tak Khawatir Ditinggal
SENIN, 28 APRIL 2014 , 09:19:00
JAKARTA - Partai Demokrat yakin dengan keputusannya untuk tidak harus terburu-buru menentukan kebijakan politik seputar agenda pilpres 9 Juli nanti. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pilihan memastikan arah koalisi pada detik-detik akhir (injury time) menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU, pertengahan Mei 2014, justru yang terbaik.
Setelah menutup debat terakhir konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (27/4), SBY menegaskan bahwa partainya akan terus mematangkan proses politik di internal terlebih dahulu. Sembari terus menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk partai-partai politik di luar Demokrat.
Menurut SBY, keputusan menjalankan sejumlah tahapan internal bertujuan agar Demokrat memperoleh keputusan yang tepat. Demokrat juga ingin menunjukkan sikap bahwa koalisi dengan partai lain tidak sekadar didasari hitung-hitungan politik.
“Bukan sekadar sekian persen tambah sekian persen (sehingga) menjadi cukup untuk mengajukan calon sendiri, bukan itu. Atau (hitung-hitungan, Red) agar Partai Demokrat tidak ketinggalan kereta dukung capres A atau B,” tutur SBY.
Demokrat, lanjut SBY, bukan partai yang oportunistis. Partai yang hanya mengejar agar tidak sampai terlewat untuk bisa masuk dalam barisan koalisi tertentu. Kata SBY, partainya mendasarkan diri pada niat agar jika nanti berhasil meraih mandat memerintah lima tahun ke depan, koalisi yang terbangun benar-benar mendorong keberhasilan pemerintah.
“Bukan, sekali lagi, persentase ketemu dengan persentase, apalagi dengan (mengajukan) persyaratan yang tidak semestinya, bukan,” tandas presiden RI yang hampir menyelesaikan periode keduanya tersebut.
Di luar proses internal partainya, SBY juga memaparkan perlunya mencocokkan platform partainya dengan visi dan misi partai lain sebagai pertimbangan berkoalisi. Platform Demokrat yang dia maksud di antaranya adalah yang telah tertuang dalam program aksi, termasuk sasaran umum dan sebelas sasaran khusus yang dalam pileg lalu menjadi bahan kampanye. “Kami tentu tidak dukung (kalau) platform (partai/capres) itu bertentangan total dengan apa yang menjadi platform Partai Demokrat,” tegasnya.
Menurut SBY, lebih baik partainya berada di luar pemerintahan jika menghadapi kondisi tersebut. “Kami akan jadi bagian solusi dan tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa meski dengan cara berbeda,” ucapnya.
Hingga saat ini ada tiga skenario yang disiapkan Demokrat terkait dengan pilpres nanti. Selain membentuk poros koalisi sendiri dengan mengusung capres, opsi mendukung salah satu capres di antara tiga poros koalisi mainstream (PDIP, Golkar, dan Gerindra) masih terbuka. Termasuk pilihan terakhir untuk berada di luar pemerintahan jika dua pilihan pertama tidak bisa direalisasikan.
“Saya gunakan common sense, akal sehat, tidak ikut-ikutan larut gegap gempita manuver politik yang ada. Kami punya kepribadian, kami punya pikiran dan sikap, dan sekali lagi Demokrat bukan partai yang oportunistis (dalam menentukan pilihan koalisi, Red),” tegas SBY kembali.
Di antara sebelas peserta konvensi yang ada, elektabilitas (tingkat keterpilihan) Dahlan Iskan masih unggul. Berdasar hasil survei lembaga-lembaga yang memotret tingkat keterpilihan peserta konvensi, posisi menteri BUMN itu bahkan berada jauh meninggalkan sepuluh peserta yang lain.
http://m.jpnn.com/news.php?id=231157
Kata Ruhut, Mega Mesti "Sowan" ke SBY agar Jokowi Tak Kalah
Selasa, 6 Mei 2014 | 11:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Di samping mempersiapkan pembentukan poros baru, Partai Demokrat juga masih ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Sudahlah Bu Mega, sowan sajalah ke Pak SBY karena Pak SBY itu pemegang kartu Joker. Dia king maker," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (6/5/2014).
Menurut dia, Partai Demokrat kini mempersiapkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan ditawarkan ke partai lain. Salah satunya ke PDI-P untuk berduet bersama bakal capres PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi. "Kalau sekarang PDI-P tidak mau buka pintu dengan Demokrat, dia akan kalah karena koalisi sekarang berkumpul di kubu Prabowo. Jadi baik-baiklah Pak SBY dan Bu Mega ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Ruhut melanjutkan, Demokrat mengajukan nama Pramono kepada Jokowi lantaran mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu memiliki kedekatan dengan Megawati. Pada saat Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden, adik ipar SBY itu menjadi ajudan Mega."Jadi chemistry sudah dapat. Kalau nggak buka pintu untuk Demokrat, memangnya PDI-P mau oposisi terus selama 15 tahun? Pak SBY sekarang sudah membuka pintu, tinggal menunggu Bu Mega saja," katanya.
SBY dalam wawancara yang diunggah ke situ YouTube mengungkapkan keinginannya berkomunikasi dengan Megawati. Dia berharap, komunikasi dengan Megawati bisa terjadi seperti halnya komunikasi yang ia lakukan dengan tokoh-tokoh partai politik lain.
"Saya ini ingin berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan Ibu Megawati sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula, dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pempimpin bangsa yang akan datang. Komunikasi seperti itu diperlukan," kata Presiden Yudhoyono. Hingga saat ini, Jokowi didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Namun, belum diumumkan siapa bakal calon presiden yang akan mendampingi Jokowi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...kowi.Tak.Kalah
Ruhut: Jokowi, Segeralah Dekati SBY sebelum 15 Mei
06 Mei 2014 13:12 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengimbau bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo alias Jokowi, mendekat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Ruhut menilai SBY yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berperan sebagai penentu pemimpin atau king maker.
"Aku punya pemimpin santun, dia king maker. Jokowi itu kalah, artinya kalau tidak segera ke SBY," kata Ruhut saat dihubungi Metrotvnews.com via telepon, Selasa (6/5/2014).
Bahkan Ruhut mengatakan partainya membuka kesempatan kepada Jokowi untuk mendatangi SBY hingga tanggal 15 Mei 2014. Bila setelah itu, kesempatan Jokowi terlambat. Sebab di tanggal 15, Demokrat sudah memutuskan calon presiden dan wakil presidennya. Kemudian pada 18 Mei, Demokrat akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU.
"Terkait koalisi, seharusnya semua partai mendekat ke SBY. Kita pengennya semua datang ke SBY. Udahlah nggak usah malu-malu. Datang baik-baik ke SBY, Pramono Edhie Wibowo dampingi Jokowi," lanjutnya.
Menurut Ruhut, rakyat tengah menunggu hasil koalisi 12 partai yang bertarung dalam Pemilu 2014. Hasil koalisi menentukan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juni 2014. Ruhut pun optimistis Demokrat melaju sendirian dengan perolehan suara di Pemilu Legislatif.
Hingga kini, PDIP memastikan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Koalisi tiga partai itu bersepakat mendukung Jokowi, yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, melaju ke Pilpres 2014.
Sementara Partai Demokrat belum menentukan arah, koalisi atau oposisi. Sebagai Ketua Umum, SBY pun belum menetapkan calon presiden maupun calon wakil presiden.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...sebelum-15-mei
Demokrat Tak Khawatir Ditinggal
SENIN, 28 APRIL 2014 , 09:19:00
JAKARTA - Partai Demokrat yakin dengan keputusannya untuk tidak harus terburu-buru menentukan kebijakan politik seputar agenda pilpres 9 Juli nanti. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pilihan memastikan arah koalisi pada detik-detik akhir (injury time) menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU, pertengahan Mei 2014, justru yang terbaik.
Setelah menutup debat terakhir konvensi capres Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (27/4), SBY menegaskan bahwa partainya akan terus mematangkan proses politik di internal terlebih dahulu. Sembari terus menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk partai-partai politik di luar Demokrat.
Menurut SBY, keputusan menjalankan sejumlah tahapan internal bertujuan agar Demokrat memperoleh keputusan yang tepat. Demokrat juga ingin menunjukkan sikap bahwa koalisi dengan partai lain tidak sekadar didasari hitung-hitungan politik.
“Bukan sekadar sekian persen tambah sekian persen (sehingga) menjadi cukup untuk mengajukan calon sendiri, bukan itu. Atau (hitung-hitungan, Red) agar Partai Demokrat tidak ketinggalan kereta dukung capres A atau B,” tutur SBY.
Demokrat, lanjut SBY, bukan partai yang oportunistis. Partai yang hanya mengejar agar tidak sampai terlewat untuk bisa masuk dalam barisan koalisi tertentu. Kata SBY, partainya mendasarkan diri pada niat agar jika nanti berhasil meraih mandat memerintah lima tahun ke depan, koalisi yang terbangun benar-benar mendorong keberhasilan pemerintah.
“Bukan, sekali lagi, persentase ketemu dengan persentase, apalagi dengan (mengajukan) persyaratan yang tidak semestinya, bukan,” tandas presiden RI yang hampir menyelesaikan periode keduanya tersebut.
Di luar proses internal partainya, SBY juga memaparkan perlunya mencocokkan platform partainya dengan visi dan misi partai lain sebagai pertimbangan berkoalisi. Platform Demokrat yang dia maksud di antaranya adalah yang telah tertuang dalam program aksi, termasuk sasaran umum dan sebelas sasaran khusus yang dalam pileg lalu menjadi bahan kampanye. “Kami tentu tidak dukung (kalau) platform (partai/capres) itu bertentangan total dengan apa yang menjadi platform Partai Demokrat,” tegasnya.
Menurut SBY, lebih baik partainya berada di luar pemerintahan jika menghadapi kondisi tersebut. “Kami akan jadi bagian solusi dan tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa meski dengan cara berbeda,” ucapnya.
Hingga saat ini ada tiga skenario yang disiapkan Demokrat terkait dengan pilpres nanti. Selain membentuk poros koalisi sendiri dengan mengusung capres, opsi mendukung salah satu capres di antara tiga poros koalisi mainstream (PDIP, Golkar, dan Gerindra) masih terbuka. Termasuk pilihan terakhir untuk berada di luar pemerintahan jika dua pilihan pertama tidak bisa direalisasikan.
“Saya gunakan common sense, akal sehat, tidak ikut-ikutan larut gegap gempita manuver politik yang ada. Kami punya kepribadian, kami punya pikiran dan sikap, dan sekali lagi Demokrat bukan partai yang oportunistis (dalam menentukan pilihan koalisi, Red),” tegas SBY kembali.
Di antara sebelas peserta konvensi yang ada, elektabilitas (tingkat keterpilihan) Dahlan Iskan masih unggul. Berdasar hasil survei lembaga-lembaga yang memotret tingkat keterpilihan peserta konvensi, posisi menteri BUMN itu bahkan berada jauh meninggalkan sepuluh peserta yang lain.
http://m.jpnn.com/news.php?id=231157
Kata Ruhut, Mega Mesti "Sowan" ke SBY agar Jokowi Tak Kalah
Selasa, 6 Mei 2014 | 11:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Di samping mempersiapkan pembentukan poros baru, Partai Demokrat juga masih ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Sudahlah Bu Mega, sowan sajalah ke Pak SBY karena Pak SBY itu pemegang kartu Joker. Dia king maker," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (6/5/2014).
Menurut dia, Partai Demokrat kini mempersiapkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan ditawarkan ke partai lain. Salah satunya ke PDI-P untuk berduet bersama bakal capres PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi. "Kalau sekarang PDI-P tidak mau buka pintu dengan Demokrat, dia akan kalah karena koalisi sekarang berkumpul di kubu Prabowo. Jadi baik-baiklah Pak SBY dan Bu Mega ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Ruhut melanjutkan, Demokrat mengajukan nama Pramono kepada Jokowi lantaran mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu memiliki kedekatan dengan Megawati. Pada saat Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden, adik ipar SBY itu menjadi ajudan Mega."Jadi chemistry sudah dapat. Kalau nggak buka pintu untuk Demokrat, memangnya PDI-P mau oposisi terus selama 15 tahun? Pak SBY sekarang sudah membuka pintu, tinggal menunggu Bu Mega saja," katanya.
SBY dalam wawancara yang diunggah ke situ YouTube mengungkapkan keinginannya berkomunikasi dengan Megawati. Dia berharap, komunikasi dengan Megawati bisa terjadi seperti halnya komunikasi yang ia lakukan dengan tokoh-tokoh partai politik lain.
"Saya ini ingin berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan Ibu Megawati sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula, dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pempimpin bangsa yang akan datang. Komunikasi seperti itu diperlukan," kata Presiden Yudhoyono. Hingga saat ini, Jokowi didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Namun, belum diumumkan siapa bakal calon presiden yang akan mendampingi Jokowi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...kowi.Tak.Kalah
Ruhut: Jokowi, Segeralah Dekati SBY sebelum 15 Mei
06 Mei 2014 13:12 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengimbau bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo alias Jokowi, mendekat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Ruhut menilai SBY yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berperan sebagai penentu pemimpin atau king maker.
"Aku punya pemimpin santun, dia king maker. Jokowi itu kalah, artinya kalau tidak segera ke SBY," kata Ruhut saat dihubungi Metrotvnews.com via telepon, Selasa (6/5/2014).
Bahkan Ruhut mengatakan partainya membuka kesempatan kepada Jokowi untuk mendatangi SBY hingga tanggal 15 Mei 2014. Bila setelah itu, kesempatan Jokowi terlambat. Sebab di tanggal 15, Demokrat sudah memutuskan calon presiden dan wakil presidennya. Kemudian pada 18 Mei, Demokrat akan mendaftarkan pasangan calon ke KPU.
"Terkait koalisi, seharusnya semua partai mendekat ke SBY. Kita pengennya semua datang ke SBY. Udahlah nggak usah malu-malu. Datang baik-baik ke SBY, Pramono Edhie Wibowo dampingi Jokowi," lanjutnya.
Menurut Ruhut, rakyat tengah menunggu hasil koalisi 12 partai yang bertarung dalam Pemilu 2014. Hasil koalisi menentukan pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juni 2014. Ruhut pun optimistis Demokrat melaju sendirian dengan perolehan suara di Pemilu Legislatif.
Hingga kini, PDIP memastikan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Koalisi tiga partai itu bersepakat mendukung Jokowi, yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, melaju ke Pilpres 2014.
Sementara Partai Demokrat belum menentukan arah, koalisi atau oposisi. Sebagai Ketua Umum, SBY pun belum menetapkan calon presiden maupun calon wakil presiden.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2...sebelum-15-mei
------------------------------
Apa yang sebenarnya kartu Joker dimiliki SBY atau julukan "King Maker' Pilpres bulan Juli yad?
Beberapa fakta-fakta politik sebagai berikut mungkin bisa dijadikan gambaran:
- Dua gerbong partai politik yang berada dibelakang SBY(Demokrat dan PAN) adalah pemilik total 17 % suara hasil quick count Pileg 2014 (hubungan emosional Demokrat-PAN jauh lebih dekat dibandingkan parpol lain).
- Faktor incumbent dimana SBY telah memerintah negara ini selama 10 tahun. Berdasarkan kedua fakta politik ini saja telah menunjukkan bahwa alangkah naifnya jika ada yang tidak menghitung SBY sebagai salah satu tokoh yang akan memiliki peranan penting dalam Pilpres 2014.
- SBY telah menunjukkan kapasitasnya sebagai politisi yang handal. Memenangkan 2 kali Pilpres (2004 dan 2009) adalah bukti empiris untuk menunjukkan kapasitas seorang SBY. Inilah yang bisa menjelaskan tentang fenomena tenangnya pihak SBY dalam menjajaki peluang berkoalisi di saat parpol lain justru sedang grasak-grusuk. SBY pastinya tahu persis bahwa dengan raihan 17 % suara pemilu bersama PAN serta pengalaman politik yang dimilikinya, maka kemana pun arah koalisi yang dia putuskan nanti akan sangat-sangat berpotensi untuk bisa menjadi “faktor pembeda” bagi hasil pilpres 2014.
- Posisi SBY saat ini menjadikannya tokoh partai yang “rasional”. Jika ditinjau dari pendekatan rasionalitas politik, maka motivasi SBY sudah seharusnya lebih pada upaya meninggalkan legacy bagi Indonesia dan mempersiapkan kaderisasi kepemimpinan PD di Pilpres 2019, mengingat SBY tidak mungkin lagi mencalonkan diri (sudah 2 periode memerintah) dan tidak ada satu kader demokrat pun yang memiliki elektabilitas memadai untuk diusung sebagai capres.
Bukankah inilah bentuk rasionalitas yang diucapkan Ruhut bahwa SBY adalah King Maker?
Bisa dibayangkan jika gerbong berisi 17 % suara pemilih, dalam posisi negosiasi dimana SBY tidak menyodorkan calon untuk mengambil posisi capres, dan hanya mengarahkannya untuk berkoalisi pada salah satu poros capres Jokowi atau Prabowo, apa kira-kira yang akan terjadi? Bukankah hitung-hitungan politik seketika akan berubah?
Terakhir, terkait dengan nasib Prabowo dan Jokowi menjelang Pilpres bulan Juli mendatang.
Adalah sangat mudah kalau mau menjatuhkan elektibiltasnya ke dua capres ini di mata masyarakat Indonesia, yaitu cukup nama-nama capres ybs di panggil Kejagung (untuk Jokowi) dan di pangil Komnas HAM untuk Prabowo. Dengan explotasi media besar-besaran seperti kasus korupsi, dipastikan nama kedua capres itu akan hancur sebelum bertanding. Maka pada akhirnya, kemana masyarakat kita akan menjatuhkan pilihannya? Tentu yang paling bersih daripada kedua capres yang dirundung masalah itu. Siapa dia? yaaa tentu saja calon alternatif yang akan disodorkan SBY dan Demokrat sebagai Capres alternatif dari 3 orang yang sudah ada itu. Tapi semua bisa saja akan berubah total, bila akhirnya Megawati bersedia menerima "lamaran" SBY untuk rujuk dan berbaik-baik kembali seperti sedia kala. Tapi jelas itu akan ada "uang mahar"nya ...
Diubah oleh sophieshield 08-05-2014 10:25
0
3.5K
22
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.3KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya