SBY: Saya Tak Pilih Capres Yang Nasionalisasikan Aset
07 Mei 2014 11:28

Liputan6.com, Jakarta - Janji-janji sejumlah capres dalam kampanye Pilpres 2014, dinilai berlebihan. Bahkan, menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), janji-janji capres cenderung membahayakan bagi kelangsungan Pemerintahan dan negeri ini ke depan.

SBY menegaskan, sebuah koalisi ataupun seorang capres yang harus diperhatikan adalah visi misinya atau platfom nya. Bukan janji-janji atau tingkat elektabilitasnya.

"Ya, saya tetap konsisten pada pandangan dan sikap saya bahwa untuk memilih pemimpin negeri ini presiden mendatang kita harus tahu peris. Begitu dia terpilih, mau dibawa kemana negeri ini? Mau dijalankan seperti apa?" ujar SBY, seperti dikutip dalam tayangan video wawancara SBY di laman Youtube, Rabu (7/5/2014).

Yang jelas, kata SBY, dirinya tidak akan memilih capres tersebut jika tidak yakin dengan apa yang dijanjikan itu dapat dilaksanakan. Sebaliknya, ia akan memilih dan mengimbau kepada rakyat jangan memilih capres yang memiliki janji terlalu muluk dan tidak membawa manfaat bagi rakyat dan negeri ini.

Dalam tayangan video berdurasi hampir 20 menit itu, SBY mencontohkan capres yang berkampanye akan menasionalisasikan semua aset negara. SBY tidak sependapat. Sebab, ini cenderung berdampak negatif terhadap roda perekonomian Indonesia ke depan. Maka itu, dia tidak akan memilih capres tersebut.

"Barangkali, yang mendengar itu, wuah...ini hebat ini, pemimpin berani, tegas, nasionalis. Tapi kalau dia jadi presiden semua aset dinasionalisasi, semua kontrak sejak era Bung Karno, Pak Soeharto hingga era sekarang ini, hari ini kita nasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase -- penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum -- lusa kita akan kalah. Ini berbahaya, dampaknya akan memporak-porandakan kita, dampaknya akan sangat dahsyat," papar SBY.

"Maka itu menurut saya, kalau ada capres yang akan menasionalisasikan semua aset di negeri ini, saya tidak akan memilih atau mendukungnya. Karena itu saya tahu risikonya untuk perekonomian kita," kata SBY.

Kembali UUD 1945

Contoh lain, lanjut SBY, terkait adanya kubu atau capres yang menjanjikan akan kembali kepada UUD 45 sebelum perubahan, ia pun tidak setuju. Menurutnya, ini sama saja akan kembali seperti masa lampau, dengan sistem presidensial murni, MPR sebagai pengendali pemerintahanan, pemilihan presiden tak langsung dan lainnya.

"Itu mudah diucapkan. Tapi bagiamana implementasinya? Apakah tidak menganggu stabilitas nasional? Apakah tidak membalik jalannya sejarah nasional? Saya tidak bisa membayangkan. Nah, dengan kedua contoh itu. Itu hanya janji kampanye dan tidak bisa dilaksanakan, rakyat akan marah, atau akan dilaksanakan tapi tidak memperhatikan dampaknya," ujarnya.

Memang, kata SBY, dirinya sangat memahami betul kerjasama dengan negara asing janganlah sampai merugikan Indonesia, ia setuju. Demikian soal reformasi yang kebablasan. Sebaliknya, ia setuju kerja sama itu harus menjadikan rakyat Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan berkeadilan.

"Tapi saya pikir kalau akan kembali ke UUD 45 akan menganggu instabilitas dan akan menganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Itulah yang saya maksudan, para capres bicarakan kepada rakyat apa yang akan dilakukan ke depannya. Dan saya tegas tidak akan mendukung capres atau kubu manapun yang janji-janjinya justru akan membahayakan," jelasnya.

"Itu yang saya maksudkan peduli dengan janji-janji dan platform saat kampanye yang disampaikan para calon presiden," pungkas SBY.
http://m.liputan6.com/indonesia-baru...lisasikan-aset

ARB: Nasionalisme Tidak Sama dengan Nasionalisasi
March 4, 2014 in ARB

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan dirinya mendukung paham nasionalisme namun menentang nasionalisasi perusahaan asing.

“Kita harus menghormati kontrak (perusahaan asing). Cadangan devisa kita sekitar US$100 miliar. Jumlah tersebut masih bisa digandakan,” kata ARB kepada Globe Asia.

“Kita harus merenegosiasi kontrak energi terutama energi bersih seperti gas. Sebagian besar gas kita diekspor, namun sekarang kita butuh gas. Kalau ada surplus baru kita ekspor,” tambahnya.

ARB mencontohkan Blok Mahakam yang kontraknya habis tahun 2017.

“Kalau Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam, berikan saja. Itu bukan nasionalisasi, karena di kontraknya perusahaan lokal berhak.” kata dia.

“Kalau renegosiasi kontrak dengan perusahaan asing kita harus usahakan kontrak yang menguntungkan kepentingan nasional,” tambahnya.
http://partaigolkar.or.id/arb-nasion...nasionalisasi/

----------------------------

Emangnya ada Capres atau parpol yang platformnya mau menasionalisasi PMA kalau mereka berkuasa?