Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat wajib mengadakan Satuan Kerja Perangkat Daerah husus untuk menyelenggarakan program keluarga berencana di daerahnya masing-masing.

Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Siti Fathonah, menyatakan hal itu saat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Konsolidasi Program BKKB dan Pembangunan Keluarga dengan Mitra Kerja dan Ikatan Penulis KB se-Jawa Barat di Hotel Ayong, kawasan Obyek Wisata Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Selasa (6/5/2014) sore.

Acara tersebut, dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (7/5/2014), diikuti oleh sekitar 100 peserta, meliputi para pengurus dan anggota IPKB dan unsur pelaksana program KB dari kabupaten dan kota se-Jabar.

Selama itu peserta diarahkan mengikuti sejumlah kegiatan, di antaranya diskusi panel, menyimak pengarahan, dan kunjungan lapangan kepada kelompok masyarakat radio komunitas yangada di Kabupaten Kuningan.

Di samping itu, dalam rangkaian acara tersebut diisi dengan agenda Musyawarah Daerah IPKB tingkat Jawa Barat. Musda IPKB itu sendiri dijadwalkan digelar pada Selasa (6/5/2014) mlam.

Siti Fathonah mengungkapkan, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia sejak tahun 2000 terus meningkat tajam.

"Berdasarkan hasil sensus penduduk, LPP Indonesia tercatat hingga tahun 2014 terus meningkat meningkat dari semula 1,49 persen per tahun, sekarang telah mencapai angka 2,1 persen per tahun," ujarnya, seraya menambahkan LPP di Provinsi Jawa Barat sendiri, saat ini berada pada posisi 1,9 persen per tahun.

Dengan tingginya LPP, kepadatan penduduk di provinsi dan kabupaten kota pun, terus meningkat sehingga. Sebagai contoh, demikian Siti, setiap satu kilo meter persegi wilayah di Kota Bandung pada tahun 2010 rata-rata dihuni 14.000 jiwa.

"Itu pada tahun 2010. Sekarang dengan peningkatan LPP itu, kemungkinan setiap 1 Km persegi wilayah di Kota Bandung sudah dihuni rata-rata sebanyak 17.000 jiwa. Padahal menurut standar WHO harusnya setiap 1 Km persegi wilayah itu dihuni hanya oleh 1.000 orang," katanya.

Dia menyebutkan, untuk mengendalikan kepadatan penduduk, Provinsi Jawa Barat menargetkan upaya penurunan LPP ke posisi angka 1,3 persen per tahun, melalui peningkatan program KB.

"Program yang paling tepat untuk pengendaliannya adalah program KB. Dan, pelaksanaan program KB itu sendiri sekarang bukan hanya tanggung jawab BKKBN, tetapi tanggung jawab pemerintah di semua kabupaten kota. Apa pun nomenklatur lembaga pemerintah pelaksana programnya, program KB wajib ada di semua kabupaten kota," kata Siti Fathonah.

Di balik itu, Siti Fahonah juga menyarakan kepada para anggota IPKB, untuk terus menerus menyosialisikan berbagai program KB melalui media massa. Dia mengharapkan IPKB lebih proaktif turut membantu menyampaikan pengetahuan yang lebih detail seputar program KB melalui karya tulis atau berita media massa.