Ratusan warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di Kelurahan Panjang dan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Senin (5/5/2014), mengadu ke DPRD setempat menyusul rencana reaktivasi jalur Kedungjati-Ambarawa. Pasalnya, sekitar 300 kepala keluarga yang saat ini bertempat tinggal di sepanjang bantaran rel kereta api tersebut bakal tergusur.

Di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, perwakilan warga ditemui sejumlah anggota DPRD Kabupaten Semarang untuk melakukan audiensi yang dipimpin Ketua Komisi B, Achsin Ma’ruf. Warga yang tergabung dalam Paguyuban Ngudi Sejahtera (PNS) menyampaikan keluhan, aspirasi dan amanat penderitaan rakyat kepada DPRD Kabupaten Semarang dan Pemkab Semarang.

Warga meminta kepada DPRD untuk memfasilitasi dialog dengan Executive Vice President DAOP 4 Semarang PT KAI, Bupati Semarang, Polres Semarang, Kodim 0714/Salatiga dan instansi terkait lainnya.

"Kami minta sebelum ada kesepakatan dengan warga, PT KAI tidak melakukan aktifitas pembongkaran barang milik warga dan atau melakukan kekerasan fisik maupun psikis," kata Ketua PNS, Sugiyarta.

Salah seorang warga Temenggungan, Riyanto (44) mengaku sudah tinggal di bantaran rel sejak 1990 silam. Dulu dirinya membeli seharga Rp 30 juta.

"Kita minta tidak digusur karena biaya untuk mencari tempat tinggal baru sulit, belum lagi harus memindahkan anak sekolah. Kalau terpaksa harus pindah, kami minta disediakan rumah atau ganti rugi yang layak," kata Riyanto.

Seusai audiensi, Achsin Ma’ruf menyatakan DPRD segera memfasilitasi untuk mempertemukan warga dengan beberapa elemen terkait seperti PT KAI, Bupati Semarang, dan elemen terkait lainnya.

"Sehingga warga dan elemen terkait bisa duduk satu meja membahas tentang permasalahan yang dirasakan masyarakat penghuni bantaran rel. warga mendukung adanya pembangunan, tapi warga juga ingin mendapatkan perhatian," kata Achsin.

Bupati Semarang Mundjirin mendukung rencana PT KAI melakukan reaktivasi jalur heritage Kedungati-Tuntang-Ambarawa, namun dia juga meminta pihak PT KAI memikirkan nasib ratusan warga yang bermukim di bantaran rel kereta api di wilayah Ambarawa.

"Kita minta warga diperhatikan, jangan sampai sengsara. Prinsipnya kita mendukung reaktivasi," kata Mundjirin, Senin (5/5/2014), seusai menemui perwakilan Paguyuban Ngudi Sejahtera (PNS), yakni himpunan warga penghuni bantaran rel KA di Ambarawa.

Bupati berjanji akan melakukan koordinasi dengan Setwan DPRD setempat yang sebelumnya sudah mengagendakan untuk memfasilitasi warga bertemu dengan PT KAI dan elemen terkait lainnya, yakni pada 16 Mei 2014 mendatang.

Sementara itu Ketua Komisi B, Achsin Ma’ruf mengatakan, pihaknya akan meminta PT KAI menghentikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum pihak-pihak yang berkompeten bertemu di DPRD. Sebab warga menganggap sosialisasi penggusuran hanya sepihak dari PT KAI, sehingga warga tidak bisa menerima.

"Kami berharap sosialisasi dihentikan dulu sebelum ada pertemuan di DPRD, karena masyarakat menganggap masih sepihak keinginan PT KAI saja. Setelah ada pertemuan di DPRD, silahkan sosialisasi," tandasnya.