- Beranda
- Berita dan Politik
Jika Dukung Prabowo, PKS Dianggap Khianati Ikhwanul Muslimin. Ada yang Ketakutan?
...
TS
yantique
Jika Dukung Prabowo, PKS Dianggap Khianati Ikhwanul Muslimin. Ada yang Ketakutan?
Jika Dukung Prabowo, PKS Dianggap Khianati Ikhwanul Muslimin
Senin, 05 Mei 2014 , 00:34:00
JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Fuad Fanani menilai ketidakpastian koalisi antara Gerindra dengan PPP telah membuka kesempatan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, keengganan PKS berkoalisi dengan PDIP maupun mendukung Joko Widodo di pemilu presiden (pilpres) akan menjadi keuntungan bagi Gerindra.
"Koalisi PKS-Gerindra sangat memungkinkan, karena ada keengganan tertentu untuk ikut PDI-P dan capresnya Joko Widodo," kata Fanani, di Jakarta, Minggu (4/5).
Fanani mengatakan, rencana bergabungnya PKS dengan Gerindra memang menarik untuk dicermati. Sebab, waktunya hampir bersamaan dengan akan dihukum matinya 683 tahanan Ikhwanul Muslimin oleh rezim militer di Mesir. "Pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, Mohammed Badie termasuk yang akan dihukum mati dan sebagian hukumannya ada yang berubah menjadi seumur hidup," ungkap Fanani.
Bahkan, kata dia, penguasa militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan maju sebagai kandidat presiden dalam pemilu presiden akhir Mei ini. "PKS yang ada hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir tentu harus mempertimbangkan fakta itu, karena Gerindra adalah partai yang dipimpin Prabowo yang militer dan banyak tradisi militer yang dipakai dalam acara partai," ujar Fanani.
Jika PKS jadi bergabung dengan Gerindra, lanjut Fanani, maka partai yang pernah dipimpin Luthfi Hasan Ishaaq itu akan dinilai tidak berempati terhadap saudara-saudaranya di Mesir. PKS tegas dia, Fanani, juga akan dianggap "berkhianat" terhadap komitmen perjuangan Ikhwanul Muslimin yang selama ini banyak menjadi korban kekejaman militer di Mesir dan berbagai negara lainnya di Timur Tengah.
"PKS harus mempertimbangkan fakta sejarah. Banyak partai Islam di Indonesia dan luar negeri menjadi korban represi aparat militer. Mantan Presiden Muhammad Mursi di Mesir yang dikudeta oleh militer tentu juga harus jadi catatan tersendiri juga bagi PKS," ujar Fanani yang juga Direktur Riset Maarif Institute itu
http://www.jpnn.com/read/2014/05/05/...anul-Muslimin-
Politisi PKS Desak Presiden SBY Bersikap Tegas Terhadap Mesir
Minggu, 4 Mei 2014 15:47 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengecam vonis mati oleh pengadilan pemerintah kudeta Mesir terhadap 683 warganya.
Muzzammil mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dan menggalang dukungan negara muslim dan komunitas Internasional untuk menggagalkan vonis tersebut.
“Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kita semua, rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengecam vonis biadab, tidak manusiawi yang memvonis hukuman mati secara berjemaah kepada warga negaranya tanpa proses pengadilan yang benar,” tegas Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia Untuk Palestina ini dalam keterangan persnya, Minggu (4/5/2014).
Menurut Muzzammil, proses pengadilan kilat yang menvonis mati 683 warga Mesir yang menentang Pemerintahan Kudeta Mesir ini melanggar HAM dan hukum Internasional.
“Pengadilan Mesir ini tidak memenuhi prinsip hukum internasional. Tidak ada hak pembelaan diri. Tidak boleh didampingi pengacara. Telah terjadi perampasan hak-hak dasar warga negara oleh penguasa kudeta Mesir dengan menggunakan institusi pengadilan Mesir," jelas Muzzammil.
Fenomena vonis hukuman mati berjemaah dengan proses pengadilan yang singkat ini, kata Muzzammil, menunjukkan kemunduran demokrasi Mesir jauh ke belakang.
“Mereka adalah kaum liberalis yang bekerjasama dengan Militer yang tidak siap kalah di era demokrasi. Mereka adalah para penguasa zalim yang menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri yang didukung kekuatan besar," ujarnya.
Untuk itu Muzzammil mendesak agar Presiden SBY, sebagai representasi rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Presiden SBY, kata Muzzammil, seharusnya menggalang dukungan komunitas Internasional, terutama negara-negara Islam untuk menggagalkan vonis mati tersebut.
“Sebagai pemimpin negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saya berharap Presiden SBY secara langsung menyampaikan sikap penolakan dan mengajak negara-negara di dunia untuk menggagalkan vonis yang tidak manusiawi itu,” jelas politisi Lampung ini.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...terhadap-mesir
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin
MINGGU, 10 FEBRUARI 2013 | 10:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera--memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.
Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.
Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...wanul-Muslimin
Mesir Umumkan Ikhwanul Muslimin Sebagai Kelompok Teroris
Kamis, 26 Desember 2013, 03:47 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir yang didukung militer hari Rabu (25/12) waktu setempat mengumumkan Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kubu Presiden terguling Muhammad Mursi, sebagai sebuah kelompok teroris.
Deputi Perdana Menteri Hossam Eissa mengatakan bahwa kelompok pergerakan itu dinyatakan sebagai kelompok teroris. Sedangkan Menteri Solidaritas Sosial Ahmed al-Borei menyatakan pemerintah melarang semua kegiatannya, termasuk aksi demonstrasi.
Keputusan itu diyakini akan mempercepat operasi penumpasan kelompok yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang tu, sebagian besar militan, dalam bentrokan-bentrokan di jalan dan ribuan orang ditahan sejak penggulingan Mursi oleh militer pada bulan Juli lalu.
Keputusan itu disampaikan sehari setelah serangan bom mobil bunuh diri terhadap kantor polisi menewaskan 15 orang, yang diklaim oleh sebuah kelompok Sinai dan dikecam oleh Ikhwanul Muslimin.
Para pendukung Mursi, yang terus melakukan demonstrasi hampir setiap hari untuk menuntut pemulihan kekuasaannya, berjanji melanjutkan protes-protes damai.
Eissa mengatakan, pemerintah memutuskan akan menghukum, sesuai dengan hukum, siapa pun yang menjadi anggota kelompok ini atau tetap menjadi anggotanya setelah keputusan itu disahkan.
Mesir akan memberi tahu negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian anti-terorisme 1998 mengenai keputusan tersebut.
Militan meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan setelah militer menggulingkan Presiden Mesir Mursi pada 3 Juli lalu. Penumpasan militan yang dilakukan kemudian di Mesir menewaskan ratusan orang dan lebih dari 2.000 ditangkap di berbagai penjuru negara itu.
http://www.republika.co.id/berita/in...lompok-teroris
Arab Saudi tetapkan Ikhwanul Muslimin kelompok teroris
7 Maret 2014 - 22:49 WIB
Mesir sudah lebih dulu menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok
Pemerintah Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris bersama al-Qaida dan beberapa organisasi lainnya.
Pernyataan dari Kementerian Dalam negeri Arab Saudi mengatakan Raja Abdullah sudah mensahkan temuan dari sebuah komite yang bertugas
Kelompok lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah yang disebut sebagai cabang al-Qaida di Yaman dan Klik Irak, serta Barisan al-Nusra di Klik Suriah, Kelompok Hibullah di Arab Saudi, dan Syiah Hawthis di Yaman.
Dengan keputusan ini -seperti dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency- maka warga Arab Saudi yang berperang di luar negeri maupun bergabung dan mendukung kelompok teroris akan dihukum.
Disebutkan pula bahwa warga Arab Saudi yang ikut berperang di Suriah harus kembali dalam waktu 15 hari sejak keputusan dikeluarkan.
Selama ini Arab Saudi sudah melarang keberadaan Ikhwanul Muslimin di negara kerajaan itu karena mengangap ideologinya sebagai ancaman.
Pertengahan pekan ini, Klik Arab Saudi -bersama Bahrain dan UniKlik Emirat Arab- menarik duta besarnya dari Qatar, yang mereka anggap sebagai pendukung Ikhwanul Muslimin.
Akhir 2013, pemerintah sementara Klik Mesir juga menyatakanKlik kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris setelah menudingnya melakukan serangan markas besar polisi.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia...ikhwanul.shtml
PKS akan Tetap Eksis sebagai Kekuatan Politik yang Berada Dalam Sistem Politik Yang Legal ...
Partai Politik Berbasis Massa Islam Menjungkirbalikkan Survei
Kamis, 10 April 2014 | 06:22 WIB
KOMPAS.com — Sepanjang 2013 hingga saat terakhir menjelang Pemilu Legislatif 2014, beragam survei dan pengamat memperkirakan partai-partai politik berbasis massa Islam tak akan lagi mendapatkan suara signifikan. Namun, beragam hasil hitung cepat, baik quick count maupun exit poll, Rabu (9/4/2014), menjungkalkan semua perkiraan itu.
Dari lima partai politik berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014, hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang terbukti terpuruk perolehan suaranya berdasarkan perhitungan sementara hasil pemilu legislatif. Selebihnya? Melejit di atas kisaran 6 persen, termasuk partai-partai yang dihajar pemberitaan negatif seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Lima partai berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014 adalah Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (nomor urut 2), PKS (3), Partai Amanat Nasional/PAN (8), PPP (9), dan PBB (14). Pemilu 2014 mengikutsertakan 12 partai politik di tingkat nasional dan 3 partai politik Aceh, dengan dua partai politik nasional memiliki nomor urut setelah partai lokal Aceh.
Hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB dengan 93 persen sampel mendapatkan perolehan suara partai-partai tersebut berkisar antara 6,7 persen hingga 9,13 persen, kecuali untuk PBB yang hanya mendapatkan 1,5 persen suara. Rinciannya, PKB mendapatkan 9,13 persen suara, PKS 6,99 persen, PAN 7,49 persen, dan PPP 6,7 persen.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...alikkan.survei
Dugaan skenario penjegalan PKS di Pemilu 2014
Jum'at, 10 Mei 2013 − 09:47 WIB
Sindonews.com - Munculnya kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seakan menjadi bulan-bulanan media untuk memberitakan kasus yang membelit partai tersebut.
Hal itu terjadi karena mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi tersangka dalam kasus tersebut, bersama Ahmad Fathanah (AF) yang diduga sebagai teman dekat Luthfi.
Terlebih, setelah berjalannya penyelidikan kasus ini, sejumlah wanita cantik muncul di balik kasus tersebut dan terkait dengan Ahmad Fathanah. Alhasil citra PKS yang selama ini terkenal bersih, santun dan jauh dari kesan begajulan, kini secara liar citra itu terbantahkan.
Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, kenapa hanya persoalan suap impor daging ini seakan menjadi fokus penegak hukum, terutama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan kasus lainnya seperti bailout Bank Century, kasus Hambalang, dan berbagai kasus lainnya yang bersinggungan dengan penguasa seperti jalan di tempat.
Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Sindonews, muncul skenario besar terkait kasus impor daging ini untuk menjegal PKS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Adanya dugaan itu, didasarkan alur dan jalannya kasus impor daging ini.
"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews beberapa waktu lalu
Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.
Selain itu, terkait hari ini Jumat (10/5/2013), akan diperiksanya Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semakin mempertajam analisis bahwa partai ini sedang masuk dalam desain penjegalan di Pemilu 2014.
Pasalnya, bukan tidak mungkin, Hilmi bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini, jika saja KPK menemukan atau sengaja merancang dan memenuhi pesanan pihak eksternal KPK, untuk mentersangkakan Hilmi.
Jika benar Hilmi jadi tersangka, maka kredibilitas dan masa depan PKS akan berada di ujung tanduk. Ditambah lagi, KPK akan memeriksa Presiden PKS Anis Matta, pada Senin 13 Mei 2013 mendatang. Perkiraan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena cukup dengan mata telanjang saja, publik bisa membaca dengan terang-benderang.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak akan mengabiskan energi hanya untuk mengurusi Ahmad Fathanah, meskipun orang tersebut terus saja membawa nama PKS dalam sepak terjangnya. "Jangan-jangan ini malah bagian dari skenario untuk mengacaukan konsentrasi PKS menjelang Pemilu 2014," ujar Nasir menduga ketika dihubungi Sindonews, Selasa 7 Mei 2013.
Dugaan itu tentu saja muncul, karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini terkesan berlebihan. Apalagi mengurusi kasus-kasus yang nilainya kecil. "KPK terus saja sibuk mengurus kasus yang nilainya Rp20 juta, Rp70 juta, lama-lama Rp1 juta juga diurus," kritiknya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...di-pemilu-2014
Fahri Hamzah:
Jokowi Presiden, PKS Pilih Oposisi
Sabtu, 22 Maret 2014, 22:07 WIB
Fahri Hamzah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap beroposisi apabila bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. PKS menilai Jokowi tidak memiliki konsep yang jelas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
"Kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/3).
Fahri mengumpamakan popularitas Jokowi sekarang dengan kondisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat maju sebagai capres di Pemilu 2004. Menurut Fahri, baik Jokowi maupun SBY sama-sama dipilih masyarakat karena perilaku pencitraan yang tidak ada kaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah bangsa. "Pada dasarnya SBY ketika jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya," ujar Fahri.
PKS belajar banyak dari gaya pemerintahan yang hanya mengandalkan pencitraan. Untuk itu dia juga meminta masyarakat jeli dalam menilai kualitas calon pemimpin seperti Jokowi. Bahkan menurut Fahri, sosok SBY masih jauh lebih baik daripada Jokowi. "Paling tidak SBY memiliki wawasan nasional, sedangkan Jokowi jangankan wawasan nasional, wawasan Jakarta saja tidak," kritik Fahri.
Fahri tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi maju jadi capres. Menurutnya ini menunjukan Jokowi tipikal pemimpin yang haus kekuasaan dan tidak amanah. Apalagi Jokowi sebelumnya juga pernah meninggalkan jabatan sebagai Wali Kota Solo demi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Orang yang tidak memegang komitmen dan selalu berburu jabatan yang lebih tinggi, tentunya bukan orang yang kita butuhkan," kata Fahri.
http://www.republika.co.id/berita/pe...-pilih-oposisi
-----------------------------
Meskipun ideologi perjuangan PKS di Indonesia itu dikatakan meniru konsep Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi Indonesia itu tetaplah Indonesia. Semua pandangan dan ideologi apa saja, boleh masuk, entah ideologi impor asal Barat, Timur, China dan bahkan dari Arab sekali pun. Makanya negara ini disebut negeri "bhinneka tunggal eka". PKS akan lebih baik berada dalam sistem politik yang kita bangun bersama di era reformasi lalu, dengan ciri khasnya tersendiri seperti halnya NU dan Muhammadiyah itu. Kalau PKS tetap berada dalam sistem, justru lebih mudah mengontrol dan mengendalikan serta mengawasinya, ketimbang dibuang keluar sistem lalu mecapnya sebagai organisasi penentang negara seperti IM di Mesir dan Arab Saudi itu.
Senin, 05 Mei 2014 , 00:34:00
JAKARTA - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Fuad Fanani menilai ketidakpastian koalisi antara Gerindra dengan PPP telah membuka kesempatan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, keengganan PKS berkoalisi dengan PDIP maupun mendukung Joko Widodo di pemilu presiden (pilpres) akan menjadi keuntungan bagi Gerindra.
"Koalisi PKS-Gerindra sangat memungkinkan, karena ada keengganan tertentu untuk ikut PDI-P dan capresnya Joko Widodo," kata Fanani, di Jakarta, Minggu (4/5).
Fanani mengatakan, rencana bergabungnya PKS dengan Gerindra memang menarik untuk dicermati. Sebab, waktunya hampir bersamaan dengan akan dihukum matinya 683 tahanan Ikhwanul Muslimin oleh rezim militer di Mesir. "Pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, Mohammed Badie termasuk yang akan dihukum mati dan sebagian hukumannya ada yang berubah menjadi seumur hidup," ungkap Fanani.
Bahkan, kata dia, penguasa militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan maju sebagai kandidat presiden dalam pemilu presiden akhir Mei ini. "PKS yang ada hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir tentu harus mempertimbangkan fakta itu, karena Gerindra adalah partai yang dipimpin Prabowo yang militer dan banyak tradisi militer yang dipakai dalam acara partai," ujar Fanani.
Jika PKS jadi bergabung dengan Gerindra, lanjut Fanani, maka partai yang pernah dipimpin Luthfi Hasan Ishaaq itu akan dinilai tidak berempati terhadap saudara-saudaranya di Mesir. PKS tegas dia, Fanani, juga akan dianggap "berkhianat" terhadap komitmen perjuangan Ikhwanul Muslimin yang selama ini banyak menjadi korban kekejaman militer di Mesir dan berbagai negara lainnya di Timur Tengah.
"PKS harus mempertimbangkan fakta sejarah. Banyak partai Islam di Indonesia dan luar negeri menjadi korban represi aparat militer. Mantan Presiden Muhammad Mursi di Mesir yang dikudeta oleh militer tentu juga harus jadi catatan tersendiri juga bagi PKS," ujar Fanani yang juga Direktur Riset Maarif Institute itu
http://www.jpnn.com/read/2014/05/05/...anul-Muslimin-
Politisi PKS Desak Presiden SBY Bersikap Tegas Terhadap Mesir
Minggu, 4 Mei 2014 15:47 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengecam vonis mati oleh pengadilan pemerintah kudeta Mesir terhadap 683 warganya.
Muzzammil mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas dan menggalang dukungan negara muslim dan komunitas Internasional untuk menggagalkan vonis tersebut.
“Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kita semua, rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengecam vonis biadab, tidak manusiawi yang memvonis hukuman mati secara berjemaah kepada warga negaranya tanpa proses pengadilan yang benar,” tegas Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia Untuk Palestina ini dalam keterangan persnya, Minggu (4/5/2014).
Menurut Muzzammil, proses pengadilan kilat yang menvonis mati 683 warga Mesir yang menentang Pemerintahan Kudeta Mesir ini melanggar HAM dan hukum Internasional.
“Pengadilan Mesir ini tidak memenuhi prinsip hukum internasional. Tidak ada hak pembelaan diri. Tidak boleh didampingi pengacara. Telah terjadi perampasan hak-hak dasar warga negara oleh penguasa kudeta Mesir dengan menggunakan institusi pengadilan Mesir," jelas Muzzammil.
Fenomena vonis hukuman mati berjemaah dengan proses pengadilan yang singkat ini, kata Muzzammil, menunjukkan kemunduran demokrasi Mesir jauh ke belakang.
“Mereka adalah kaum liberalis yang bekerjasama dengan Militer yang tidak siap kalah di era demokrasi. Mereka adalah para penguasa zalim yang menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri yang didukung kekuatan besar," ujarnya.
Untuk itu Muzzammil mendesak agar Presiden SBY, sebagai representasi rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Presiden SBY, kata Muzzammil, seharusnya menggalang dukungan komunitas Internasional, terutama negara-negara Islam untuk menggagalkan vonis mati tersebut.
“Sebagai pemimpin negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saya berharap Presiden SBY secara langsung menyampaikan sikap penolakan dan mengajak negara-negara di dunia untuk menggagalkan vonis yang tidak manusiawi itu,” jelas politisi Lampung ini.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...terhadap-mesir
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin
MINGGU, 10 FEBRUARI 2013 | 10:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera--memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.
Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.
Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.
Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...wanul-Muslimin
Quote:
Mesir Umumkan Ikhwanul Muslimin Sebagai Kelompok Teroris
Kamis, 26 Desember 2013, 03:47 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir yang didukung militer hari Rabu (25/12) waktu setempat mengumumkan Ikhwanul Muslimin, yang merupakan kubu Presiden terguling Muhammad Mursi, sebagai sebuah kelompok teroris.
Deputi Perdana Menteri Hossam Eissa mengatakan bahwa kelompok pergerakan itu dinyatakan sebagai kelompok teroris. Sedangkan Menteri Solidaritas Sosial Ahmed al-Borei menyatakan pemerintah melarang semua kegiatannya, termasuk aksi demonstrasi.
Keputusan itu diyakini akan mempercepat operasi penumpasan kelompok yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang tu, sebagian besar militan, dalam bentrokan-bentrokan di jalan dan ribuan orang ditahan sejak penggulingan Mursi oleh militer pada bulan Juli lalu.
Keputusan itu disampaikan sehari setelah serangan bom mobil bunuh diri terhadap kantor polisi menewaskan 15 orang, yang diklaim oleh sebuah kelompok Sinai dan dikecam oleh Ikhwanul Muslimin.
Para pendukung Mursi, yang terus melakukan demonstrasi hampir setiap hari untuk menuntut pemulihan kekuasaannya, berjanji melanjutkan protes-protes damai.
Eissa mengatakan, pemerintah memutuskan akan menghukum, sesuai dengan hukum, siapa pun yang menjadi anggota kelompok ini atau tetap menjadi anggotanya setelah keputusan itu disahkan.
Mesir akan memberi tahu negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian anti-terorisme 1998 mengenai keputusan tersebut.
Militan meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan setelah militer menggulingkan Presiden Mesir Mursi pada 3 Juli lalu. Penumpasan militan yang dilakukan kemudian di Mesir menewaskan ratusan orang dan lebih dari 2.000 ditangkap di berbagai penjuru negara itu.
http://www.republika.co.id/berita/in...lompok-teroris
Arab Saudi tetapkan Ikhwanul Muslimin kelompok teroris
7 Maret 2014 - 22:49 WIB
Mesir sudah lebih dulu menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok
Pemerintah Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris bersama al-Qaida dan beberapa organisasi lainnya.
Pernyataan dari Kementerian Dalam negeri Arab Saudi mengatakan Raja Abdullah sudah mensahkan temuan dari sebuah komite yang bertugas
Kelompok lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah yang disebut sebagai cabang al-Qaida di Yaman dan Klik Irak, serta Barisan al-Nusra di Klik Suriah, Kelompok Hibullah di Arab Saudi, dan Syiah Hawthis di Yaman.
Dengan keputusan ini -seperti dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency- maka warga Arab Saudi yang berperang di luar negeri maupun bergabung dan mendukung kelompok teroris akan dihukum.
Disebutkan pula bahwa warga Arab Saudi yang ikut berperang di Suriah harus kembali dalam waktu 15 hari sejak keputusan dikeluarkan.
Selama ini Arab Saudi sudah melarang keberadaan Ikhwanul Muslimin di negara kerajaan itu karena mengangap ideologinya sebagai ancaman.
Pertengahan pekan ini, Klik Arab Saudi -bersama Bahrain dan UniKlik Emirat Arab- menarik duta besarnya dari Qatar, yang mereka anggap sebagai pendukung Ikhwanul Muslimin.
Akhir 2013, pemerintah sementara Klik Mesir juga menyatakanKlik kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris setelah menudingnya melakukan serangan markas besar polisi.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia...ikhwanul.shtml
PKS akan Tetap Eksis sebagai Kekuatan Politik yang Berada Dalam Sistem Politik Yang Legal ...
Quote:
Partai Politik Berbasis Massa Islam Menjungkirbalikkan Survei
Kamis, 10 April 2014 | 06:22 WIB
KOMPAS.com — Sepanjang 2013 hingga saat terakhir menjelang Pemilu Legislatif 2014, beragam survei dan pengamat memperkirakan partai-partai politik berbasis massa Islam tak akan lagi mendapatkan suara signifikan. Namun, beragam hasil hitung cepat, baik quick count maupun exit poll, Rabu (9/4/2014), menjungkalkan semua perkiraan itu.
Dari lima partai politik berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014, hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang terbukti terpuruk perolehan suaranya berdasarkan perhitungan sementara hasil pemilu legislatif. Selebihnya? Melejit di atas kisaran 6 persen, termasuk partai-partai yang dihajar pemberitaan negatif seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Lima partai berbasis massa Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014 adalah Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (nomor urut 2), PKS (3), Partai Amanat Nasional/PAN (8), PPP (9), dan PBB (14). Pemilu 2014 mengikutsertakan 12 partai politik di tingkat nasional dan 3 partai politik Aceh, dengan dua partai politik nasional memiliki nomor urut setelah partai lokal Aceh.
Hitung cepat Kompas per Kamis (10/4/2014) pukul 05.45 WIB dengan 93 persen sampel mendapatkan perolehan suara partai-partai tersebut berkisar antara 6,7 persen hingga 9,13 persen, kecuali untuk PBB yang hanya mendapatkan 1,5 persen suara. Rinciannya, PKB mendapatkan 9,13 persen suara, PKS 6,99 persen, PAN 7,49 persen, dan PPP 6,7 persen.
http://indonesiasatu.kompas.com/read...alikkan.survei
Dugaan skenario penjegalan PKS di Pemilu 2014
Jum'at, 10 Mei 2013 − 09:47 WIB
Sindonews.com - Munculnya kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI) yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seakan menjadi bulan-bulanan media untuk memberitakan kasus yang membelit partai tersebut.
Hal itu terjadi karena mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi tersangka dalam kasus tersebut, bersama Ahmad Fathanah (AF) yang diduga sebagai teman dekat Luthfi.
Terlebih, setelah berjalannya penyelidikan kasus ini, sejumlah wanita cantik muncul di balik kasus tersebut dan terkait dengan Ahmad Fathanah. Alhasil citra PKS yang selama ini terkenal bersih, santun dan jauh dari kesan begajulan, kini secara liar citra itu terbantahkan.
Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah, kenapa hanya persoalan suap impor daging ini seakan menjadi fokus penegak hukum, terutama bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan kasus lainnya seperti bailout Bank Century, kasus Hambalang, dan berbagai kasus lainnya yang bersinggungan dengan penguasa seperti jalan di tempat.
Dari berbagai sumber yang dikumpulkan Sindonews, muncul skenario besar terkait kasus impor daging ini untuk menjegal PKS di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Adanya dugaan itu, didasarkan alur dan jalannya kasus impor daging ini.
"PKS ada skenario dari kalangan eksternal yang ingin menjatuhkan PKS. Skenario untuk menjatuhkan PKS terlihat justru dari kejanggalan pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR), Sapto Waluyo dalam rilisnya yang diterima Sindonews beberapa waktu lalu
Menurutnya, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak tertangkap tangan menerima suap, tapi datang sendiri ke kantor KPK dengan sukarela. Sebenarnya, Luthfi bisa bilang akan datang besok paginya, karena malam itu memang tak ada pemeriksaan, hanya ditanya identitas dan kondisi kesehatan.
Selain itu, terkait hari ini Jumat (10/5/2013), akan diperiksanya Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, semakin mempertajam analisis bahwa partai ini sedang masuk dalam desain penjegalan di Pemilu 2014.
Pasalnya, bukan tidak mungkin, Hilmi bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini, jika saja KPK menemukan atau sengaja merancang dan memenuhi pesanan pihak eksternal KPK, untuk mentersangkakan Hilmi.
Jika benar Hilmi jadi tersangka, maka kredibilitas dan masa depan PKS akan berada di ujung tanduk. Ditambah lagi, KPK akan memeriksa Presiden PKS Anis Matta, pada Senin 13 Mei 2013 mendatang. Perkiraan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena cukup dengan mata telanjang saja, publik bisa membaca dengan terang-benderang.
Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya tak akan mengabiskan energi hanya untuk mengurusi Ahmad Fathanah, meskipun orang tersebut terus saja membawa nama PKS dalam sepak terjangnya. "Jangan-jangan ini malah bagian dari skenario untuk mengacaukan konsentrasi PKS menjelang Pemilu 2014," ujar Nasir menduga ketika dihubungi Sindonews, Selasa 7 Mei 2013.
Dugaan itu tentu saja muncul, karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini terkesan berlebihan. Apalagi mengurusi kasus-kasus yang nilainya kecil. "KPK terus saja sibuk mengurus kasus yang nilainya Rp20 juta, Rp70 juta, lama-lama Rp1 juta juga diurus," kritiknya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...di-pemilu-2014
Fahri Hamzah:
Jokowi Presiden, PKS Pilih Oposisi
Sabtu, 22 Maret 2014, 22:07 WIB
Fahri Hamzah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap beroposisi apabila bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. PKS menilai Jokowi tidak memiliki konsep yang jelas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
"Kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/3).
Fahri mengumpamakan popularitas Jokowi sekarang dengan kondisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat maju sebagai capres di Pemilu 2004. Menurut Fahri, baik Jokowi maupun SBY sama-sama dipilih masyarakat karena perilaku pencitraan yang tidak ada kaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah bangsa. "Pada dasarnya SBY ketika jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya," ujar Fahri.
PKS belajar banyak dari gaya pemerintahan yang hanya mengandalkan pencitraan. Untuk itu dia juga meminta masyarakat jeli dalam menilai kualitas calon pemimpin seperti Jokowi. Bahkan menurut Fahri, sosok SBY masih jauh lebih baik daripada Jokowi. "Paling tidak SBY memiliki wawasan nasional, sedangkan Jokowi jangankan wawasan nasional, wawasan Jakarta saja tidak," kritik Fahri.
Fahri tidak habis pikir dengan keputusan Jokowi maju jadi capres. Menurutnya ini menunjukan Jokowi tipikal pemimpin yang haus kekuasaan dan tidak amanah. Apalagi Jokowi sebelumnya juga pernah meninggalkan jabatan sebagai Wali Kota Solo demi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Orang yang tidak memegang komitmen dan selalu berburu jabatan yang lebih tinggi, tentunya bukan orang yang kita butuhkan," kata Fahri.
http://www.republika.co.id/berita/pe...-pilih-oposisi
-----------------------------
Meskipun ideologi perjuangan PKS di Indonesia itu dikatakan meniru konsep Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi Indonesia itu tetaplah Indonesia. Semua pandangan dan ideologi apa saja, boleh masuk, entah ideologi impor asal Barat, Timur, China dan bahkan dari Arab sekali pun. Makanya negara ini disebut negeri "bhinneka tunggal eka". PKS akan lebih baik berada dalam sistem politik yang kita bangun bersama di era reformasi lalu, dengan ciri khasnya tersendiri seperti halnya NU dan Muhammadiyah itu. Kalau PKS tetap berada dalam sistem, justru lebih mudah mengontrol dan mengendalikan serta mengawasinya, ketimbang dibuang keluar sistem lalu mecapnya sebagai organisasi penentang negara seperti IM di Mesir dan Arab Saudi itu.
0
4.2K
23
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.7KThread•56.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya