Hari buruh kemarin salah satu Capres 2014 mendapat tantangan untuk menghapus "Kebijakan Sistem Outsourcing" yang sudah lama berlaku tahun berlaku 2003
ane termasuk yang mengalami dengan kebijakan tersebut,sudah berkali2 pindah kerja untuk mencari kerja (definitif) tetap perusahan menawarkan kebijakan Outsourcing dari 2006 sampai sekarang.(Gaji tetap aja segitu) tidak ada peningkatan.sudah melakukan pekerjaan terbaik tapi kebutuhan hidup meningkat
Bagaimana dengan Jargonnya memperhatikan "Nasib Wong Cilik"

Info:
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ada sepatah kata pun dari Jokowi soal tantangan menghapus sistem outsourcing. Hal ini menimbulkan kesan bakal capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tetap berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, kebijakan outsourcing bagi pekerja dikeluarkan Megawati kala menjabat sebagai Presiden, yang dituangkan dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menyatakan sikap Jokowi mengenai sistem outsourcing semakin menunjukkan Gubernur DKI Jakarta tersebut berada di bawah pengaruh Megawati.

"Ya tentu saja Jokowi berada dalam bayang-bayang Megawati. Sudah banyak sekali buktinya, termasuk dalam isu penghapusan sistem outsourcing ini. Apalagi sekarang Jokowi dan PDIP memperoleh banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha besar yang pro pada sistem kontrak kerja," kata Igor saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2014).

"Jangan lupa beberapa saat ketika Jokowi mendeklarasikan pencapresannya, didahului pertemuannya dengan para pengusaha. Publik harus paham bahwa memilih Jokowi sama saja dengan memilih Megawati. Wujudnya saja yang beda," lanjutnya.

Dikatakannya, saat ini bisa saja figur yang diajukan seperti Jokowi dinilai reformis. Namun kebijakannya tetap status quo. Sedangkan sosok yang dianggap status quo, kata Igor, justru mempunyai program yang reformis.

"PDIP dikenal sebagai partai nasionalis. Tapi di masa Megawati jadi Presiden, justru punya kebijakan yang tidak nasionalis. Misalnya menjual Indosat saat itu. Harusnya Jokowi sebagai kader PDIP yang dikenal partai wong cilik, lebih pro kepada nasib kaum buruh," imbuhnya.

sumber:
https://id.berita.yahoo.com/memilih-...124605024.html