Jakarta -Kalangan buruh menuntut tambahan sejumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL), untuk perhitungan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Beberapa contohnya adalah uang pembelian koran, pulsa, hingga parfum. Apa tanggapan pemerintah?

Diretkur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Irianto Simbolon mengatakan, kurangnya pemahaman akan filosofi upah minimum membuat buruh seringkali mengajukan usulan yang kurang rasional untuk KHL.

Menurut Irianto, setidaknya ada 3 filosofi yang harus diperhatikan dalam menysusun KHL sebagai landasan penetapan upah minimum.

Pertama, kata Irianto, upah minimum adalah besaran gaji yang diperuntukkan bagi tenaga kerja lajang. "Namanya juga upah minimum, jadi pertimbangan berdasarkan kebutuhan paling minimum, paling inti yang harus dipenuhi. Jadi ini filosofinya untuk tenaga kerja lajang yang kebutuhannya baru untuk diri sendiri saja," jelas dia.

Kedua, lanjutnya, upah minimun adalah besaran gaji yang dihutung bagi tenaga kerja baru yang belum berpengalaman. "Upah minimum itu untuk upah buruh yang 0 tahun. Jadi jangan disalahkaprahkan," tambah dia.

Sementara hal yang ketiga adalah, upah minimum diperuntukkan bagi tenaga kerja tidak berpengalaman dan minim keterampilan. "Filosofi ketiga, upah minimum itu diperuntukkan bagi tenaga kerja buruh yang unskilled. Kalau dia punya kemampuan masa mau diupah UMP, masa gajinya tak akan dinaikkan. Ya kalau mau gajinya naik, keterampilannya harus bertambah," tandasnya.

Lewat pertimbangan itu, Irianto mengimbau agar para serikat buruh dapat lebih bijak dalam mengajukan usulan yang akan dimasukkan dalam KHL.

"Kalau minta parfum, itu ya nggak rasional lah. Dipikirkan lah yang benar-benar rasional. Misalnya kalau tak ada barang itu, dia (buruh/tenaga kerja) tidak bisa hidup. Yang diajukan untuk KHL harus dipertimbangkan 3 filosofi itu, biar hasilnya rasional," pungkas dia.

Sebelumnya, kalangan serikat buruh kembali menuntut penambahan jumlah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Mereka mendesak jumlah KHL bertambah dari 60 item yang berlaku sekarang menjadi 84 item.

Komponen yang akan ditambah dan dimasukan ke dalam KHL yang baru adalah mulai dari biaya untuk membeli koran, kebutuhan pulsa hingga parfum dan lainnya.