JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai bahwa duet Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat menjadi contoh terselenggaranya koalisi ramping partai politik. Menurutnya, bukan tidak mungkin partai-partai politik membangun koalisi seperti itu.

Indria mengatakan, saat ini Jokowi dan Basuki tidak didukung oleh sebagian besar anggota DPRD DKI. Namun, ia menilai pemerintahan yang efektif di tangan keduanya itu tetap bisa berjalan dengan baik.

"Kita lihat Jokowi-Ahok (Basuki) tidak ada permasalahan yang berarti dalam memimpin Jakarta. Itu semua tergantung bagaimana cara memimpinnya," kata Indria.

Dia menyadari bahwa Jokowi-Basuki memang kerap mendapatkan kritik dari partai-partai oposisi di DPRD. Namun, menurutnya, Jokowi-Basuki bisa mengatasi kritik itu dengan baik. Kritik itu justru berguna untuk keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

"Koalisi ramping di Senayan nantinya juga harus seperti itu. Karena, fungsi DPR itu kan sejatinya fungsi legislasi, budgeting, bukan menentang karena sistem kita presidensil, beda dengan yang parlementer," ujarnya.

Indria mengatakan, dalam sistem parlementer sekalipun, terdapat parameter tertentu jika partai oposisi ingin melawan kebijakan pemerintah. Jika parameternya itu sudah terlewati, maka partai oposan dapat memberikan peringatan sehingga tidak serta-merta menentang semua langkah pemerintah.

Keinginan untuk membentuk koalisi ramping itu tengah dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu dipilih karena partai yang diperkirakan akan memenangi pemilu legislatif itu belajar dari tidak solidnya koalisi gemuk selama pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, partai lain seperti Gerindra ingin membangun sebuah koalisi besar dengan menargetkan 50 persen lebih kursi di parlemen.