TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Nasional Aktivis 1998 (Pena 98) menolak keras pencalonan bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menjadi presiden RI.

Menurut Pena 98, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis yang terjadi dalam kurun waktu 1997-1998.

"Kami Pena 98 dari 12 provinsi meminta dengan tegas agarPrabowo Subianto tidak menjadi calon presiden RI di Pemilu Presiden 2014," ujar Roy Simanjuntak, aktivis 98 dari DKI Jakarta, saat memberikan keterangan pers di LBH Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Sikap Pena 98 tersebut, ujar Roy, didasari oleh lima faktor. Pertama, Prabowo harus bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis. Roy meminta Prabowo bertanggung jawab karena hingga sekarang keluarga korban tidak tahu harus mencari ke mana mereka yang hilang.

"Jika masih hidup di mana mereka, jika sudah ditembak, dimana kuburannya," kata dia.

Kedua, Ketatapan MPR Nomor V tahun 2000 tentang persatuan dan kesatuan nasional yang memandatkan upaya penegakan kebenaran dan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau.

Tap MPR tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana disebutkan bahwa dalam pelanggaran HAM berat komandan militer atau seorang yang efektif bertindak sebagai komanda militer dapat dimintai petanggung jawaban tindak pidana di dalam yurisdiksi pengadilan HAM.

"Ketiga Prabowo harus bertanggungjawab atas kerusuhan Mei 1998 yang menjadi tragedi memilukan bangsa ini. Sampai saat ini tidak pernah diungkap siap yang memprovokasi pembakaran, pemerkosaan massal dan pemicu konflik horisontal di kalangan sipil ke meja hijau," kata dia.

Keempat, Pena 98 menilai Prabowo adalah bagian dari orde baru. Kelima, mengenai kewarganegaraan ganda Prabowo yakni Indonesia dan Yordania.

Menurut Pena 98, hal tersebut patut dipertanyakan karena Prabowo mengaku nasionalis sejati namun ternyata memiliki kewarganegaraan ganda.