Dahlan: Hanya orang yang berakal sehat anggap akuisisi BTN baik
Mandiri-BTN. ©Istimewa



Merdeka.com - Hari ini, sekitar 10.000 karyawan Bank tabungan Negara (BTN) menggelar aksi simpatik di depan istana negara. Aksi damai tersebut sebagai ungkapan syukur lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan berkomentar banyak. Namun, Dahlan menegaskan bahwa ide akuisisi BTN oleh Bank Mandiri merupakan gagasan bagus bagi orang yang berakal sehat.

"Suruh demo ke saya. Yang jelas ide itu ide sangat baik, orang yang akalnya sehat anggap ide itu baik," ujar Dahlan di Pegadaian, Bidara Cina, Jakarta, Minggu (27/4).

Dahlan mengaku sudah tidak mau ambil pusing lagi dengan rencana penyerahan saham pemerintah di BTN ke Bank Mandiri. Termasuk apakah akan dilakukan pemerintahan selanjutnya atau tidak. "Terserah," singkat Dahlan.

Mantan Dirut PLN ini kembali menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. Dahlan mencontohkan seperti kebijakan holding pupuk menjadi Pupuk Indonesia dan peleburan beberapa perusahaan semen menjadi Semen Indonesia yang diklaim menunjukkan kinerja positif.

"Karena itu saya agak ngotot ke perkebunan, kemudian ngotot mengenai mandiri-BTN," ucapnya.

Dia membeberkan, sebelum rencana akuisisi BTN oleh Mandiri, Dahlan sudah mengajukan membangun holding perkebunan. Namun sejak tahun lalu belum disetujui oleh SBY. Karena itu dia enggan mengajukan untuk membentuk holding Pelindo.

Dahlan lepas tangan jika kebijakan-kebijakan yang dianggapnya baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia justru tidak didukung hingga akhirnya berdampak negatif.

"Seharusnya, Pelindo jadi satu, begitu Mandiri-BTN enggak bisa, ya saya lupakan, yang penting saya mengambil langkah-langkah itu, kalau daya saing Indonesia lambat ya sudah jangan salahkan saya," jelasnya.

Dahlan mengaku menerima jika kondisi yang ada mengharuskan dia mengurungkan niat membentuk holding beberapa perusahaan BUMN seperti holding farmasi, perkebunan, dan Pelindo.

"Ya harus diterima keadaanya memang seperti ini, harus diuruslah," katanya

Istana Tolak Akuisisi BTN
TEMPO/Dinul Mubarok



TEMPO.CO, Jakarta - Akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri dipastikan batal setelah Istana menolak. "Karena berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan BTN,” kata Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam pada Rabu, 23 April 2014. “Ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif atas rencana pengalihan kepemilikan saham.”

Menurut Dipo, proses akuisisi BTN oleh PT Bank Mandiri Tbk juga berpotensi menjadi beban bagi pemerintah mendatang sebab prosesnya yang panjang. Pengambilalihan BTN itu pun dinilai tak sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada menteri dan pejabat negara agar tak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat.Instruksi itu disampaikan pada dua sidang kabinet, yakni pada 5 dan 19 Januari 2014. (Baca: Kata Dahlan, Akuisisi BTN Beres dalam Tiga Bulan)

Berdasarkan perintah Presiden SBY tadi, Dipo mengirimkan surat permintaan penundaan akuisisi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskhan, Direktur Utama PT BTN, serta Dirut PT Bank Mandiri.

Rencana akuisisi membuat sebagian karyawan BTN resah. Isu perampingan karyawan sangat mengkhawatirkan mereka. Sejumlah unjuk rasa serikat karyawan bank pemerintah yang terkenal dengan kredit perumahan itu menarik perhatian publik di tengah masa pemilihan umum ini. (Baca: Tolak Akuisisi, Karyawan BTN Rilis 10 Tuntutan)

Menurut dia, kebijakan akuisisi juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan terhadap Perusahaan Umum dan Jawatan pada Menteri BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan dan Pengambilalihan BUMN. "Rencana pelepasan mestinya didahului dengan pemenuhan prosedur yang disyaratkan," kata Dipo.

Persyaratan yang dimaksud juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dipo menuturkan, "Harusnya akuisisi tidak dipublikasikan kepada masyarakat sebelum terdapat kesatuan pendapat utuh, termasuk sebelum dipenuhinya persyaratan pemenuhan pada BUMN."