BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mengaku terganjal aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menangani orang yang sakit jiwa. Staf bagian rehabilitasi sosial Dinsosnakertrans Awalludin mengatakan, penanganan penyandang sosial bukan lagi menjadi tugas pokoknya.
“Sejak diberlakukan BPJS tugas kami hanya mengeluarkan surat rekomendasi kepada rumah sakit yang ditunjuk pemerintah,” terangnya kepada wartawan, kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya sudah tidak melakukan jemput bola kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal itu lantaran anggaran yang dikeluarkan telah menjadi tanggung jawab BPJS. “Kami terganjal aturan itu, sehingga tak bisa lagi turun ke lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan data hingga periode Januari-April 2014, pihaknya sudah mengeluarkan 18 surat rekomendasi atas laporan warga. “Ada 18 orang gangguan jiwa yang sudah kita rujuk ke RS Marzoeki Mahdi atas laporan warga,” katanya. Meski begitu, angka tersebut berbanding terbalik dengan jumlah yang ada di RS tersebut.
“Ada 450 tempat tidur penderita kejiwaan. Tapi, jumlah kamar itu tetap tak dapat menampung (overload) mereka,” kata Humas RS Marzoeki Mahdi Abdul Farid Fatutie.(sal/py)

sumber : http://metropolitanonline.co/2014/04...ung-orang-gila