JAKARTA, KOMPAS.com— Bakal calon wakil presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hary Tanoesoedibjo, diminta mengundurkan diri dari jajaran kepengurusan partai tersebut. Tuntutan keras itu mencuat setelah Hary Tanoe gagal menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Kristiawanto menjelaskan, partainya gagal mencapai target perolehan suara pada pemilu legislatif karena Hary Tanoe tak menjalankan instruksi pemenangan seperti yang ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional. Ia menilai, pemilik MNC Group itu menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bappilu, tanpa memegang teguh keputusan partai.

"Kalau perlu, Hary Tanoe mundur, balik ke habitatnya sebagai pengusaha," kata Kristiawanto saat dihubungi, Jumat (25/4/2014).

Ia menjelaskan, sesuai hasil rapimnas, Bappilu DPP Hanura wajib menjalankan strategi untuk meraih 77 kursi di DPR yang berasal dari satu kursi di tiap daerah pemilihan. Strateginya dilakukan dengan cara mendampingi calon anggota legislatif Hanura saat terjun di tiap dapilnya.

Selain itu, Hary Tanoe juga dianggap lemah dalam menggerakkan mesin partai. Penyebabnya, pihak internal Bappilu Hanura didominasi oleh orang-orang luar partai tersebut yang tidak memahami ruh perjuangan partainya, dan minim pengalaman dalam berpolitik.

Dalam hitungan sementara yang dilakukan tim internal Partai Hanura, perolehan suara masih ada di kisaran 5,5 persen atau sekitar 28 kursi di parlemen. Angka tersebut sangat jauh dari target semula, dan semakin jauh dari harapan Hary Tanoe yang sempat mematok target memperoleh 120 kursi di parlemen.

"Jadi, aparat di Bappilu bukan aparat pengurus partai. Kami merasakan sangat lemah," kata Kristiawanto.

Kristiawanto mengatakan, kelemahan Hary Tanoe juga terlihat saat ia tidak mampu memberdayakan saksi yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, banyak kasus menunjukkan bahwa para saksi tak mendapat honor yang menjadi haknya. "Secara pribadi, kalau Hary Tanoe berjiwa besar, sebaiknya mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral, apalagi sudah terbukti tidak mampu memenangkan partai," katanya.