Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dugaannya jika dalam penyelenggaraan e-KTP terdapat indikasi korupsi akhirnya terbukti. Sebab, KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto tersangka kasus dugaan korupsi proyek paket penerapan proyek e-KTP.

"Kita kan menduga mungkin ada permainan di e-KTP. Sekarang kan terbukti ada tersangkanya," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Pria yang kerap disapa Ahok ini menilai, penggeledahan ruangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi wajar. Karena, Mendagri merupakan pimpinan sang tersangka.

"Ya pasti begitulah, digeledah lah, kalau staf saya tersangkut KPK juga ruangan saya digeledah. Ya pasti dong kalau staf saya terlibat ya pasti cari ke saya juga kan, wajar-wajar saja," ucapnya.

Selasa 7 Mei 2013, Ahok mengatakan sudah lama kurang setuju terhadap pemberlakuan sistem e-KTP. "Dari dulu sudah protes di Komisi II DPR RI, enggak perlu bikin e-KTP. Pakai BPD saja seluruh Indonesia. Kayak KTM mahasiswa, bank bikinin. Sama kan," ujar Ahok.

Alasan lain tidak setujunya sikap Ahok, yaitu biaya pembuatan e-KTP yang mencapai triliunan. Sedangkan ATM tidak membutuhkan dana besar. Ahok juga beranggapan, masyarakat Indonesia yang memiliki KTP secara otomatis bisa menjadi nasabah BPD.

"Ngapain bikin begitu, uang triliunan. Karena seluruh Indonesia punya KTP kasih jadi nasabah BPD saja, selesai," kata Ahok.

Sumber

Ahok emang gak ada matinyeee.....