PPP Tak Jelas, Prabowo Rangkul PKS dan Golkar
Elvan Dany Sutrisno - detikNews



Jakarta - Majelis Syariah PPP menganulir semua keputusan Ketum Suryadharma Ali termasuk rencana koalisi dengan Gerindra. 'Boarding pass' pencapresan Prabowo Subianto pun kian jauh. Seolah menyadari hal itu, mantan Danjen Kopassus itu langsung merangkul PKS.

Tak main-main, Prabowo langsung menemui Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Prabowo sowan ke kediaman Hilmi di Lembang, Jawa Barat.

"Sekarang Prabowo sedang komunikasi dengan PKS di Bandung, dengan Ustaz Hilmi. Kita terus komunikasi politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jaksel, Rabu (23/4/2014).

Selain dengan PKS, Gerindra kini mulai mendekati Partai Golkar.Komunikasi-komunikasi awal mulai dibangun termasuk ketika Fadli bertemu dengan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie di perayaan ulang tahun Titiek Soeharto, Minggu (20/4) lalu.

"Kita ada komunikasi dengan Golkar. Saya sudah ketemu Bang Ical dan tokoh-tokoh pimpinan lain. Pas ultah Mbak Titiek saya ketemu Ical. Kita ngobrol santai, saya bilang ke Bang Ical bergabung saja dengan kita," kata Fadli sambil tertawa.

Tentu saja pembicaraan dengan kedua parpol itu baru tahap awal. Koalisi dengan PKS memang terbuka lebar karena PKS juga belum menentukan arah koalisi sampai saat ini. Sementara Partai Golkar masih ngotot dengan pencapresan Aburizal Bakrie (Ical) meskipun sampai saat ini juga masih bingung menunggu partai koalisi.

Situasi Gerindra sendiri memang masih terus berburu koalisi untuk memuluskan pencapresan Prabowo. Paling tidak Gerindra merangkul dua partai tengah untuk memastikan pencapresan Prabowo. Sebenarnya Gerindra sempat mendapatkan angin sejuk dari PPP sebelum partai Kabah pecah dan memutuskan mereview ulang keputusan koalisi mereka ke Pilpres.

Setelah konflik PPP didamaikan oleh Majelis Syariah malah arah koalisi partai Kabah semakin tak jelas. Semua keputusan Ketum Suryadharma Ali dianulir oleh Majelis Syariah. Alhasil PPP sampai saat ini belum memutuskan arah koalisi. Lalu, bagaimana nasib pencapresan Prabowo?

Prabowo Sebut Politikus Pura-pura


Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, mengangkat kedua tangannya diatas kuda menyapa para kader dan simaptisan saat hut ke 6 dan kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta (23/03). TEMPO/Dasril Roszandi


TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina sekaligus calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengklaim partainya merupakan satu-satunya partai politik yang memperjuangkan UUD 1945, terutama Pasal 33, secara murni dan konsekuen. (Baca: Kata Amerika Soal Pencalonan Prabowo)

Prabowo mencontohkan Partai Golkar, tempat dia pernah menjadi bagian dari partai itu, yang dalam AD/ART-nya tidak pernah menyinggung UUD 1945, khususnya Pasal 33."Masalah bagi bangsa Indonesia adalah kita meninggalkan Pasal 33," kata Prabowo. "Berarti kita mengizinkan kapitalisme yang tidak terkendali."