INILAHCOM, Jakarta - Penetapan mantan Dirjen Pajak 2002 – 2004, Hadi Purnomo yang juga mantan Ketua BPK sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus keberatan pajak PT Bank Central Asia (BBCA) sebesar Rp 375 miliar, menyebabkan pasar wait and see sekaligus mengakhiri tren kenaikan harga saham.

KPK melansir, potensi pajak beserta denda pajak yang harus dibayarkan BBCA maksimal sebesar Rp1,875 triliun.

Baca selengkapnya: [url]http://pasarmodal.inilah..com/read/detail/2094077/tren-positif-saham-bca-berakhir#.U1YgYIaSxBS[/url]

Mencuatnya skandal pajak BCA baru-baru ini cukup menarik untuk dikaji dari sisi politik. Sebagaimana diketahui, pemegang saham terbesar BCA; Robert Hadi Hartono dan Bambang Hartono (Group Djarum), serta Anthony Salim merupakan “cukongnya” Jokowi.

Dukungan terhadap Jokowi tentunya bukanlah semata-mata murni dukungan, apabila Jokowi berhasil keluar sebagai pemenang pilpres 2014 nanti, tentunya kebijakan-kebijakan sektor perekonomian ada di tangan Jokowi. Hal inilah yang tentunya menjadi landasan dukungan dari pengusaha-pengusaha (Robert Hadi Hartono: Group Djarum dan Anthony Salim: PT Indofood) tersebut, dengan harapan mampu memonopoli perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, bagi beberapa kalangan beranggapan bahwa Jokowi mudah dipengaruhi dan “disetir”.

Selain itu, belum lama ini diberitakan juga mengenai tereliminasinya JK, Samad dan Mahfud sebagai calon pendamping Jokowi sebagai cawapres untuk pilpres 2014, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon kuat pendamping Jokowi. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memaparkan dua syarat utama penentuan cawapres untuk mendampingi Jokowi, yaitu figur yang dapat memastikan kemenangan dalam pilpres dan mampu menciptakan efektivitas di pemerintahan. Dan beberapa waktu lalu, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengungkapkan partainya tengah membidik Ketua KPK Abraham Samad untuk dijadikan cawapres mendampingi Jokowi “Ada nama Abraham Samad," tegasnya. Track record yang dimiliki Abraham Samad sebagai ketua KPK diyakini mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi pada pilpres mendatang.

Namun pada tanggal 19 April lalu di beberapa media muncul berita yang cukup mengejutkan dimana diberitakan bahwa PDIP mengharapkan pendamping Jokowi berlatar belakang militer. Alhasil, ketiga nama yang telah dikerucutkan sebelumnya dihilangkan dari daftar calon pendamping Jokowi pada pilpres mendatang.

"Ketiga nama dari unsur sipil yaitu Pak JK, Pak Samad Ketua KPK, dan Pak Mahfud, sudah terlempar dari radar Bu Mega (ketua umum)," ucap sumber INILAHCOM, Sabtu (19/4/2014).

Dengan demikian bisa saja terdapat indikasi adanya unsur politik dibalik mencuatnya skandal pajak BCA atas dasar kekecewaan dari ketiga nama tersebut akibat tereliminasinya sebagai cawapres Jokowi untuk pilpres 2014, apalagi seperti yang kita ketahui Abraham Samad memiliki kewenangan sebagai ketua KPK. Terlebih lagi kasus ini mencuat di media berdekatan dengan agenda pilpres dan tidak lama setelah munculnya berita tereliminasinya Abraham Samad, JK, dan Mahfud MD sebagai pendamping Jokowi (hanya berselang dua hari). Adapun pernyataan Abraham Samad terkait skandal pajak BCA adalah sebagai berikut "Adapun kasus yang akan kmi sampaikan duduk perkaranya adalah kasus yang melibatkan mantan dirjen pajak, ketua BPK, HP (Hadi Purnomo)," kata Ketua KPK Abraham Samad di KPK, Jakarta, Senin (21/4/2014).