PKS: Capres Koalisi Partai Islam Bisa dari Luar Partai
Selasa, 22 April 2014 09:12 WIB


Wakil Ketua Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menegaskan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi partai Islam bisa dari kader partai atau non partai. Yang terpenting mereka memiliki program kerja keumatan dan kebangsaan yang jelas lima tahun ke depan.

“Program utama capres dan cawapres koalisi partai Islam menurut saya tidak usah muluk-muluk, cukup berfokus pada 3 program utama yang diisyaratkan dalam Alquran, Surat Quraisy. Tiga pesan tersebut akan mudah diingat publik. Yakni keteladanan religius, ketahanan pangan dan keamanan kublik,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini dalam keterangannya di Jakarta (22/4/2014).
Program pertama, tentang keteladanan religius, kata Muzzammil, capres dan cawapres koalisi partai islam harus orang yang mampu melaksanakan syiar minimal islam kepada publik.

“Minimal Capres/Cawapres itu jelas salat 5 waktunya tepat waktu di masjid atau musala berjamaah bersama para menteri-menterinya di sela-sela sidang kabinet. Itu adalah syiar minimal keseharian kepala negara di negara mayoritas muslim. Sehingga rakyat akan meniru,” kata Ketua DPP PKS ini.

Selain itu, menurut Muzzammil, capres dan cawapres dari koalisi partai islam akidahnya harus bersih dan akhlak minimalnya tidak melakukan hal-hal tercela.

“Jika tiang agama kokoh, maka tiang negara akan kokoh. InsyaAlloh pemimpin negara yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan bagi rakyatnya,” ujar politisi PKS asal Lampung ini.

Program kedua capres dan cawapres koalisi partai Islam, menurut Muzzammil, adalah pembebasan masyarakat dari haus dan lapar melalui program ketahanan pangan.

"Dalam bahasa Alqurannya ath'amahum min ju'. Program ini kemudian bisa diperluas dengan pemenuhan 4 kebutuhan pokok lainnya sandang, papan, pendidikan dan kesehatan." ujarnya.

Program ketiga, menurut Muzzammil adalah memberikan jaminan keamanan atau 'wa amanahum min khouf' kepada publik, melalui penghormatan HAM dan penegakan hukum dan keadilan.

“Maka Capres koalisi partai Islam harus memiliki komitmen untuk melakukan reformasi dan penguatan TNI, Polri, dan aparatur penegak hukum lainnya.” Jelas alumni FISIP Universitas Indonesia ini.

Rasa keamanan dan keadilan tersebut, menurut Muzzammil, akan mudah dihadirkan manakala seleksi aparatur negara, sipil maupun militer, dilakukan secara jujur, transparan, berkualitas, dan tidak ada suap.

"Sehingga para aparatur negara yang melayani publik benar-benar putra-putri terbaik pelayan masyarakat. Sehingga nantinya sektor pelayanan publik akan prima dan menerapkan anti diskriminasi terhadap warganegara. Itulah ciri Islam yang merahmati semua golongan," ujarnya.

Menurut Muzzammil, Inilah tiga syarat dasar kelahiran masyarakat Madani yang ideal yang belum hadir dari lebih 15 tahun perjalanan reformasi.

"Tentu dari situ bisa dikembangkan berbagai program unggulan lainnya, sesuai RPJP yang sudah ada di undang-undang kita," katanya.

Baik koalisi partai Islam murni atau kombinasi dengan partai nasionalis, imbuh Muzzammil, harus merealisasikan 3 program tersebut.

“Agar negara adil makmur dengan keridhoan AllajSWT yang kita cita-citakan sejak proklamasi terwujud, "ujarnya.