JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memutuskan, langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berkoalisi dengan Partai Gerindra, termasuk dukungan untuk pengusungan bakal calon presiden Prabowo Subianto, batal demi hukum.

Keputusan tersebut merupakan isi hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung sejak Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu (19/4/2014) dini hari, pada poin dua. Bunyi putusan itu adalah:

Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh ketua umum PPP Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Jumat (18/4/2014) bertentangan dengan AD/ART partai, dengan demikian batal demi hukum.

Keputusan soal koalisi baru dibahas dalam forum rapat pimpinan nasional merupakan keputusan dari Musyawarah Kerja Nasional II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan berakhir pada Minggu (9/2/2014). Menyusul manuver Suryadharma terkait Gerindra, rapat harian pengurus pun memutuskan mempercepat pelaksanaan rapimnas, yaitu menjadi Sabtu siang, hari ini.

Semula, rapimnas rencananya digelar setelah proses penghitungan suara pemilu legislatif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, rapat harian semalam mengubah rencana itu dalam poin keputusan nomor 3 yang berbunyi lengkap:

Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu (19/4/2014) dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se-Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas II PPP di Bandung (pada) 7-9 Februari 2014.

Romahurmuziy menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat harian ini sah menurut hukum. Pasalnya, rapar dihadiri dan diputuskan oleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. "Pasal 57 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari Anggota Pengurus Harian. Artinya rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 orang Anggota PH DPP," ujar dia.

Dua keramaian yang berbeda terjadi dalam satu hari di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jumat. Pada Jumat petang, Suryadharma dan Prabowo menyatakan resmi berkoalisi. Lalu, pada malam harinya kantor DPP PPP kembali ramai, kali ini oleh kedatangan para pimpinan partai berlambang kabah ini yang akan menggelar rapat harian.

Lebih dari setengah jumlah pengurus disebut hadir dalam rapat pada Jumat malam. Di antara mereka yang hadir adalah Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy, yang ketiganya tak ada saat deklarasi koalisi antara Suryadharma dan Prabowo.

Rapat berlangsung hingga Sabtu dini hari. Inti pembahasan dalam rapat adalah menyikapi keputusan koalisi PPP dan Partai Gerindra serta pencopotan beberapa fungsionaris partai. Ada 11 poin kesepakatan dibuat dari rapat tersebut. (Baca: "Penentang" Suryadharma di PPP Bergerak...)

Usai pertemuan dengan Prabowo, Suryadharma mengatakan siap mendukung Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari partai berlambang kabah ini, bahkan menyatakan terharu untuk dukungan yang tanpa pengajuan syarat tersebut.

Keputusan Suryadharma untuk merapat ke Gerindra ini, sejak awal memang sudah mendapatkan penentangan dari jajaran internal partainya. Langkah Suryadharma yang secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno dianggap menyalahi hasil mukernas PPP.

Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil Mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo. Sempat muncul pula wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya hingga akhirnya mendeklarasikan koalisi itu.