Jakarta - Capres PDI Perjuangan Joko Widodo berulang kali menegaskan koalisi yang dibangun tidak akan menjanjikan jatah kursi menteri untuk parpol pendukung. Niat Jokowi membangun koalisi tanpa 'imbalan' ini dinilai sulit terwujud.

"Saya meragukan kabinet Jokowi akan didominasi oleh kelompok profesional. Realitas politik 'memaksa' Jokowi untuk mengakomodir kepentingan partai politik dengan memberi pos-pos strategis kursi menteri kepada partai," kata pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, Kamis (17/4/2014).

Menurutnya akomodasi kursi menteri bagi parpol tetap penting. Sebab parlemen kerap bermanuver terhadap kebijakan pemerintah.

"Manuver elite DPR sangat mahir dan bisa saja mengancam pemerintahan Jokowi. Bila Jokowi tak mau terjungkal seperti Habibie dan Gus Dur, akomodasi terhadap partai menjadi penting," imbuhnya.

Arya menanggapi positif bangunan koalisi 'kecil' yang dibangun PDIP. "Tentu Jokowi bisa membentuk 'koalisi Kerempeng'. Pengalaman Demokrat yang susah mengurus Setgab adalah pembelajaran penting bagi PDIP dan Jokowi," tuturnya.

PDIP lanjut Arya harus mengoptimalkan kekuatan mesin partai untuk meningkatkan raupan suara untuk Jokowi. Sebab perolehan suara PDIP hasil pileg berdasarkan quick count jauh meleset dari target partai.

"Euforia PDIP sebagai partai pemenang pileg, tidak perlu berlebihan, sehingga timbul kesan seolah-olah sudah menjadi partai berkuasa," katanya.

Juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari menyebut Jokowi menginginkan praktek demokrasi presidensial dalam membangun koalisi. "Bahwa komposisi kabinet tidak ada kaitannya dengan komposisi parlemen," ujarnya dihubungi terpisah.

Koalisi ini menurut Eva tidak diikat dengan 'imbalan' kursi menteri. "Pengikatnya ya platform pembangunan yang sama, pro konstitusi-kemandirian ekonomi," katanya.